Ratusan Personil Polres Banyuasin Amankan Aksi Unras POMBB

7-September-2018, 20:03

BANYUASIN — Pemberian izin terhadap pembangunan Pusdiklat diatas lahan 16,7 hektare di Desa Talang Buluh, Kecamatan Talang Kelapa yang diterbitkan Pemkab Banyuasin, dipersoalkan. Soalnya meskipun wilayah itu masuk Kota Palembang, namun izin pembangunan tetap keluar.

Hal itu diungkapkan oleh Salim, Perwakilan dari Perhimpunan Organisasi Masyarakat Banyuasin Bersatu (POMBB) saat membacakan pernyataan sikap di Kantor DPRD Banyuasin, Jumat (10/9).

Dia menyebut pembangunan Pusdiklat salah satu agama tertentu ini banyak menuai kontroversi karena ada sejumlah permasalahan ke public, mulai dari batas wilayah, pemindahan tempat ibadah, ponpes dan kurang keterlibatan masyarakat oleh pihak ketiga.

“Meminta kepada Bupati Banyuasin untuk bertanggungjawab secara moral dan hukum, serta membuka ke publik dengan transparan terkait pembangunan Pusdiklat tersebut,”katanya.

Hal senada dikatakan Darsan, Korlap POMBB, yang meminta kepada Pemkab Banyuasin menghentikan kegiatan di lokasi pembangunan dan mencabut izin Mendirikan Bangunan (IMB) karena dinilai cacat hukum yang dikeluarkan Pemkab Banyuasin.

“Dari hasil investigasi yang kami lakukan, terdapat paku bumi dan jejak luas lahan yang diberikan untuk Pusdiklat mencapai 60 hektare, sedangkan IMB hanya 16,7 hektare. Kondisi ini memunculkan dugaan terjadi manipulasi data, kelebihan luas areal yang menjadi ajang gratifikasi, apalagi berada diwilayah Kota Palembang,’bebernya.

Ia juga meminta kepada DPRD Banyuasin segera membentuk Pansus secara konsisten, konprehensif serta memberikan sanksi yang tegas, apabila nanti ada oknum DPRD yang diduga terlibat konspirasi pembangunan Pusdiklat tersebut.

Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Banyuasin Erwin Ibrahim mengatakan, tidak mempersoalkan adanya aksi yang dilakukan elemen masyarakat dalam menyikapi pembangunan Pusdiklat tersebut.

“Setiap warga negara berhak untuk berpendapat, mari kita sampaikan pendapat dengan santun dan tertib. Pemkab banyuasin akan menerima segala masukkan, dan penyampaian pendapat,”katanya.

Mengenai gratifikasi yang dituduhkan, pihaknya membantah hal itu. “Saya rasa tidak ada, jika ada dugaan silakan sampaikan ke instansi yang berwenang untuk ditindak lebih lanjut,”pungkasnya.

Berdasarkan pantauan dilapangan, aksi POMBB berlangsung damai dan kondusif
dengan rute mendatangi Kantor Kemenag Banyuasin yang diterima Kepala Kemenag Abadil, saat dikantor DPRD disambut Ketua Fraksi PKB Emi Sumitra didampingi Sakri, selanjutnya ke Kantor Bupati Banyuasin.

Aksi tersebut mendapat pengawalan ketat oleh 100 (Seratus) Personil Polres Banyuasin yang di pimpin langsug oleh Kabag Ops Polres Banyuasin Kompol MP Nasution, SH. MH. (Adam)

Bagikan ke :