Ketua PW GNPK RI Sumsel Angkat Bicara Maraknya LSM Datangi Proyek APBD Lahat 

29-September-2026, 12:37

LAHAT SRIWIJAYA ONLINE—–Maraknya sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang mendatangi proyek-proyek yang bersumber dari APBD Kabupaten Lahat dengan dalih melakukan investigasi mendapat sorotan dari Ketua PW GNPK RI Sumatera Selatan.

Menurutnya, LSM memang memiliki ruang untuk melakukan kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, namun harus memahami batas antara fungsi pengawasan masyarakat dengan kewenangan pemeriksaan resmi.

“LSM boleh melakukan kontrol sosial.
Tetapi jangan sampai bertindak seolah-olah sebagai pemeriksa proyek, auditor, pengawas teknis, atau aparat penegak hukum. Batas kewenangan harus jelas,” ujarnya, pada Senin (29/9/2026).

Ia menjelaskan, proyek yang menggunakan uang negara memang terbuka untuk diawasi masyarakat. Namun, pengawasan masyarakat tidak serta-merta memberikan kewenangan kepada LSM untuk melakukan pemeriksaan teknis, audit keuangan, memberikan keputusan mengenai benar atau salahnya pekerjaan, apalagi menghentikan pekerjaan secara sepihak.

“Yang perlu dibedakan adalah mengawasi dengan memeriksa. Masyarakat boleh menemukan, mendokumentasikan dan melaporkan dugaan penyimpangan. Tetapi pemeriksaan resmi, audit, pengujian teknis dan pemberian sanksi mempunyai mekanisme serta kewenangan masing-masing,” ulasnya.

Lebih jauh, Aprizal Muslim menyampaikan, penggunaan istilah “investigasi” oleh sejumlah LSM ketika mendatangi lokasi proyek. Istilah investigasi jangan sampai dipahami sebagai kewenangan untuk mengambil alih fungsi lembaga Pemeriksa Negara.

Dalam proyek pemerintah, pemeriksaan dan pengawasan formal memiliki mekanisme tersendiri melalui pihak-pihak yang memang diberi kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan, termasuk APIP/Inspektorat, BPK, BPKP sesuai kewenangannya, serta pengawasan teknis oleh pihak yang ditunjuk dalam penyelenggaraan konstruksi.

Ketua PW GNPK RI Sumsel menegaskan bahwa LSM tidak boleh menggunakan kegiatan kontrol sosial sebagai alasan untuk bertindak layaknya auditor atau tenaga ahli konstruksi.

“Kalau menemukan dugaan kekurangan volume, mutu beton tidak sesuai, ketebalan tidak sesuai, spesifikasi material tidak sesuai atau pekerjaan tidak sesuai kontrak, jangan langsung memvonis. Harus ada dasar pemeriksaan dan kompetensi teknis,” katanya.

Menurutnya, persoalan sertifikasi juga harus dibedakan secara tepat. LSM sebagai organisasi tidak otomatis memiliki kewenangan pemeriksaan teknis hanya karena datang ke lokasi proyek. Untuk menyatakan suatu pekerjaan konstruksi memenuhi atau tidak memenuhi standar teknis, diperlukan pemeriksaan oleh pihak yang mempunyai kompetensi dan kewenangan sesuai bidangnya.

“Jangan karena membawa surat lembaga kemudian merasa berhak mengukur, menguji mutu, meminta dokumen kontrak secara paksa, atau memerintahkan pekerjaan dihentikan.
Itu harus dilihat dasar kewenangannya,” pesan Aprizal Muslim.

Ingat.!! Sambungnya, kontrol sosial bukan ruang untuk Intimidasi, agar kegiatan kontrol sosial tidak berubah menjadi tekanan kepada kontraktor, konsultan pengawas, PPK maupun pekerja proyek. Apabila terdapat dugaan penyimpangan, menurutnya jalur yang tepat adalah mengumpulkan informasi, dokumentasi dan bukti awal secara wajar, kemudian menyampaikan laporan kepada instansi yang berwenang untuk ditindaklanjuti.

“Kalau ada dugaan pekerjaan tidak sesuai, silakan laporkan. Kalau ada indikasi kerugian negara, sampaikan kepada aparat atau lembaga yang berwenang. Jangan justru menjadikan temuan sebagai alat untuk menekan pihak pelaksana,” katanya.

Terlebih lagi, apabila dalam kegiatan tersebut muncul permintaan uang, ancaman, tekanan atau tindakan lain yang diduga melampaui batas hukum, persoalannya dapat masuk ke ranah hukum tersendiri dan harus ditangani berdasarkan bukti serta ketentuan pidana yang berlaku.

Oleh karenanya, Aprizal Muslim mengingatkan bahwa lokasi proyek konstruksi bukan ruang publik yang otomatis dapat dimasuki siapa saja.

• Ada aspek keselamatan dan kesehatan kerja (K3), keamanan proyek serta tanggung jawab pelaksana terhadap orang yang berada di area pekerjaan.
• Kalau datang ke proyek, koordinasikan dengan pelaksana.
• Jangan menerobos area kerja. Keselamatan juga menjadi tanggung jawab. Apalagi kalau tidak menggunakan APD dan tidak memahami risiko di lapangan.

Sehingga, dikatakannya, pihak yang datang melakukan kontrol sosial juga seharusnya memperkenalkan identitas organisasi dan maksud kedatangannya secara jelas. Tunjukkan identitas, surat tugas apabila memang ada, jelaskan tujuan, dan lakukan secara tertib.

“Jangan menggunakan nama LSM sebagai legitimasi untuk melakukan tindakan yang sebenarnya bukan kewenangannya. Proyek APBD memang wajib diawasi, tetapi ada aturannya bahwa pernyataan tersebut bukan berarti LSM atau masyarakat dilarang mengawasi proyek APBD.
Justru, penggunaan uang negara harus dapat diawasi publik,” tutupnya. (D1N)

Bagikan ke :