ISI

DETERMINASI POLITIK TERHADAP HUKUM


26-November-2023, 22:50


Oleh Burmansyahtia Darma,S.H.

Profesor Mahfud MD dalam bukunya Politik Hukum di Indonesia, mendefisnisikan bahwa politik hukum adalah Legal policy atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara. Masih menurut Profesor Mahfud MD, adapun yang menjadi cakupan atau ruang lingkup politik hukum adalah:
1. Kebijakan negara tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak diberlakukan dalam rangka pencapaian tujuan negara;
2. Latar belakang politik, ekonomi, sosial, budaya atas lahirnya produk hukum; dan
3. Penegakan hukum dalam kenyataan lapangan.

Sebagaimana dikutip dalam tulisan Mhd. Erwin Munthe, S.HI., MH Politik Dan Hukum: Siapa Yang Mempengaruhi, Siapa Yang Dipengaruhi, Profesor Moh. Mahfud MD  menyatakan bahwa jika ada pertanyaan tentang hubungan kausalitas antara hukum dan politik atau pertanyaan tentang apakah hukum yang  mempengaruhi politik ataukah politik yang mempengaruhi hukum, maka paling tidak ada tiga macam jawaban dapat menjelaskannya. Pertama, hukum determinan atas politik dalam arti bahwa kegiatan-kegiatan politik diatur oleh dan harus tunduk pada aturan-aturan hukum. Kedua, politik determinan atas hukum, karena hukum merupakan hasil atau kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling berinteraksi dan (bahkan) saling bersaingan. Ketiga, politik dan hukum sebagai subsistem kemasyarakatan berada pada posisi yang derajat determinasinya seimbang antara yang satu dengan yang lain, karena meskipun hukum merupakan produk keputusan politik tetapi begitu hukum ada maka semua kegiatan politik harus tunduk pada aturan-aturan hukum.

Masih dalam bukunya Politik Hukum di Indonesia, Profesor Mahfud MD  berpendapat terkait hubungan konfigurasi politik dan karakter produk hukum. Pada konfigurasi politik demokratis dimana sistem politik yang memberikan peluang partisipasi masyarakat secara penuh untuk secara aktif menentukan kebijakan umum akan menghasilakan karakter produk hukum Responsif/populistik yaitu Produk hukum yang mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat. Dan sebaliknya pada konfigurasi politik Otoriter Sistem politik yang memberikan peran negara sangat aktif dan hampir seluruh inisiatif pembuatan kebijakan diambil negara akan menghasilakan karakter produk hukum konservatif/ortodoks/elitis yaitu Produk hukum yang isinya mencerminkan visi sosial elit politik, keinginan pemerintah, dan menjadi alat pelaksana ideologi dan program negara.
Hubungan kausalitas antara hukum dan politik saat ini.

Terkait pendapat Pofesor Mahfud MD dalam bukunya Politik Hukum di Indonesia mengenai hubungan konfigurasi politik dan karakter produk hukum, Penulis berpendapat bahwa pada kenyataannya tidak selamanya konfigurasi politik demokratis akan menghasilakan karakter produk hukum Responsif/Populistik. Indonesia sebagai negara yang merupakan negara domokratis masih terdapat undang-undang yang dalam pembuatannya tidak memberikan peran masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam pembuatannya, sehingga undang-undang yang terbentuk ditolak oleh berbagai kalangan masyarakat dan berujung pada Judicial review ke Mahkamah Konstitusi, seperti Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Kesehatan. Perlu untuk digaris bawahi bahwa peraturan perundang-undang yang dibuat Pemerintah dan DPR harus mencerminkan keadilan dan untuk kepentingan masyarakat banyak, tidak boleh sebuah peraturan dibuat hanya untuk kepentingan beberapa pihak atau kelompok orang saja, karena sebagai negara hukum tak hanya kepastian hukum saja yang harus diwujudkan tetapi keadilan dan kemanfaatan juga harus tercermin dalam sebuah aturan sehingga apa yang menjadi tujuan hukum dapat dicapai.

Selain itu, politik tidak hanya menunjukan pengaruh atau determinasinya terhadap hukum pada tahap pembentukan peraturan perundang-undangan, tetapi determinasi politik juga terlihat dalam penerapan atau penegakannya. Salah satu contoh adanya determinasi politik terhadap hukum tampak dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang memutus perkara perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait persayaratan usia calon Presiden dan Wakil Presiden. Dugaan adanya konflik kepentingan di dalam Putusan perkara No. 90/PUU-XXI/2023 akhirnya membuat beberapa pihak melaporkan para hakim Mahkamah Konstitusi kepada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi karena dianggap telah melakukan pelanggaran kode etik. Dan pada 7 November 2023, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi telah menjatuhkan putusan terhadap dugaan pelanggaran kode etik oleh Hakim Mahkamah Konstitusi. Dari 21 aduan yang diterima, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi membagi putusannya menjadi empat putusan yang mana dalam putusannya terdapat 7 orang hakim dinyatakan melanggar kode etik dan mendapatkan sanksi berupa Teguran Lisan, 1 Hakim dinyatakan melanggar kode etik mendapatkan sanksi Teguran Tertulis dan Teguran Lisan, serta 1 Orang hakim dinyatakan melakukan pelanggaran kode etik berat sehingga mendapatkan sanksi pemberhentian dari jabatan sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi.


Sejak pertama kali dibentuk, dalam perjalanannya Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu lembaga pemegang kekuasaan Yudikatif telah mengalami perubahan peran, yang semula berperan sebagai Negative Legislature berubah menjadi Positive Legislature, dimana peran tersebut dapat mengancam keseimbangan dalam pembagian kekuasaan negara (Trias Politika). Kemerdekaan kekuasaan kehakiman tidak boleh serta merta menjadikan Hakim Mahkamah Konstitusi dengan bebas membuat putusan Ultrapetita yang bersifat membuat norma hukum baru (Positive Legislature) dengan alasan untuk mencapai keadilan substantif saat menguji norma hukum yang merupakan open legal policy, karena hal tersebut akan menjadikan Mahkamah Konstitusi menjadi lembaga yang kekuasaanya berada diatas lembaga lain yang memiliki kekuasaan sebagai pembentuk undang-undang.

Putusan Ultra Petita yang bersifat membuat norma hukum baru (Positive Legislature) dapat menjadi ruang terjadinya penyelundupan hukum, atau membuka ruang politik hukum yudisial mengarah pada penyelewengan kekuasaan kehakiman, dimana akan menjadi celah untuk terjadinya determinasi Politik terhadap Hukum. Kepentingan-kepentingan politik seharusnya bertarung dalam ruang politik hukum di lembaga pembuat undang-undang (legeslatif & Eksekutif), tidak boleh serta-merta berubah oleh norma baru yang ada dalam putusan Ultra Petita Mahkamah Konstitusi karena dapat menyebabkan benturan kewenangan antar lembaga pemegang kekuasan.

Situs Toto

Bagikan ke :
Share on Facebook Share on Google+ Tweet about this on Twitter Email this to someone Share on LinkedIn Pin on Pinterest

BERITA TERKINI

INVESTIGASI

BERITA SEBELUMNYA

EMPAT LAWANG - 10-November-2026, 11:45

๐๐ฎ๐ฉ๐š๐ญ๐ข ๐‰๐จ๐ง๐œ๐ข๐ค ๐Œ๐ฎ๐ก๐š๐ฆ๐ฆ๐š๐ ๐๐ข๐ฆ๐ฉ๐ข๐ง ๐”๐ฉ๐š๐œ๐š๐ซ๐š ๐‡๐š๐ซ๐ข ๐๐š๐ก๐ฅ๐š๐ฐ๐š๐ง ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ” ๐๐ข ๐„๐ฆ๐ฉ๐š๐ญ ๐‹๐š๐ฐ๐š๐ง๐ , ๐“๐ž๐ ๐ฎ๐ก๐ค๐š๐ง ๐’๐ž๐ฆ๐š๐ง๐ ๐š๐ญ ๐๐ž๐ซ๐ฃ๐ฎ๐š๐ง๐ ๐š๐ง ๐๐š๐ง ๐๐ž๐ง๐ ๐š๐›๐๐ข๐š๐ง

OKU - 9-November-2026, 23:09

Kapolsek Sinar Peninjauan di SMP N 8 OKU Desa karya Mukti

LAHAT - 9-November-2026, 18:22

Giliran, SMAN 2 Lahat Bersama Pengurus OSIS Berikan Bantuan ke-Yayasan SMP Al-Kausar

LAHAT - 9-November-2026, 18:21

SMAN 4 Lahat Ukir Prestasi, Dari Panggung Nasional hingga Ajang BGL Lahat 2026

JAKARTA - 9-November-2026, 17:45

Pertamina Geothermal Energy Lumut Balai Raih Dua Penghargaan Asia

LAHAT - 9-November-2026, 17:42

27 Oktober – 7 November 2026, Polres Lahat Ungkap Kasus Cumanmor Dengan 3 Tersangka

LAHAT - 9-November-2026, 17:41

Siswa SMAN 1 Lahat Andhika Dhipta dan M. Irfan Ramadhan Sukses Ukir Prestasi di Ajang BGL 2026

LAHAT - 9-November-2026, 17:41

HUT ke-20 SMA Negeri 1 Kikim Barat Siap Wujudkan Generasi Emas Berkarakter

MUBA - 9-November-2026, 11:26

Bupati Toha Buka Turnamen Badminton Tenaga Kesehatan

MUARA ENIM - 7-November-2026, 12:13

Kapolres Muara Enim Duduk Bersama Warga, Bangun Kamtibmas dari Hati ke Hati

MUARA ENIM - 7-November-2026, 12:13

Polisi Bersama Masyarakat, Kapolres Muara Enim Pimpin Green Policing Tanam Pohon di Sukamaju

JAKARTA - 7-November-2026, 10:26

PLN Jalin Kerja Sama Strategis dengan Australia, Perkuat Sistem Ketenagalistrikan dan Dukung Transisi Energi Nasional

MUBA - 6-November-2026, 19:12

Pemkab Muba Ikuti Sosialisasi Penginputan Data Triwulan LPPD 2026 dan Pemutakhiran Profil Daerah

BANYU ASIN 6-November-2026, 13:59

KOMISI III DPRD BANYASIN KUNKER KE DPRD JAWA BARATย 

LAHAT - 6-November-2026, 13:57

Peduli Musibah Kebakaran di Yayasan Al-Kautsar, SMAN 1 Lahat Bersama Pengurus OSIS Salurkan Bantuanย 

Artike/Opini 6-November-2026, 11:24

DARI 16 PETI BUKU HATTA HINGGA KRISIS LITERASI HARI INI

LAHAT - 6-November-2026, 09:44

Lagi. Satres Narkoba Polres Lahat Ungkap Peredaran Narkoba Berikut BB Delapan Paket Sabuย 

PALEMBANG - 6-November-2026, 09:43

Wagub Cik Ujang Dukung HDCU Slalom & Drag Bike Championship 2026, Dorong Kemajuan Otomotif dan UMKM Sumselย 

PALEMBANG - 6-November-2026, 09:43

Wagub Cik Ujang Ajak Masyarakat Jadikan Donor Darah sebagai Budaya Kepedulianย 

PALEMBANG - 6-November-2026, 09:42

Cik Ujang Apresiasi CSR PT Sumsel Energy Rimau, Dorong Dunia Usaha Dukung Kemajuan Pendidikanย 

LAHAT - 6-November-2026, 09:42

Gedung Kesenian Lahat Menjadi “Lautan Api” Pelantikan 1500 PAC PDI.P Lahatย 

LAHAT - 5-November-2026, 22:07

Polres Lahat Beri Pembekalan Tes Kesamaptaan Polri di SMAN 2 Lahatย 

LUBUK LINGGAU - 5-November-2026, 19:46

Samsat Menyapa: Komunikasi Lebih Dekat, Info Kesamsatan Mudah Dipahami

TANGGERANG 5-November-2026, 17:25

Apkasi Buka Peluang Produk Unggulan Daerah Tembus Pasar Dubai, Pengusaha UEA Diajak Jajaki Kerja Sama

MUBA - 5-November-2026, 16:47

Peringatan Hari Santri Nasional 2026, Bupati Muba: Bersama Santri Kita Bangun Muba Maju Lebih Cepat

CATATAN SRIWIJAYA

  • Catatan Sriwijaya 26-November-2023, 22:50

    DETERMINASI POLITIK TERHADAP HUKUM

    Oleh Burmansyahtia Darma,S.H.

    Muara Enim - Pemilihan Calon Legislatif atau yang trend nya Calon Anggota D

  • Catatan Sriwijaya 18-April-2020, 07:17

    CORONA & RAMADHAN : Sehari Saja

    Oleh : oleh Burmansyahtia Darma,S.H

    Indonesia menjadi salah satu negara yang terjangkit penyebaran Virus Covid-

APA dan SIAPA

FACEBOOKERS SRIWIJAYA ONLINE