ISI
DETERMINASI POLITIK TERHADAP HUKUM
26-November-2023, 22:50
Oleh Burmansyahtia Darma,S.H.
Profesor Mahfud MD dalam bukunya Politik Hukum di Indonesia, mendefisnisikan bahwa politik hukum adalah Legal policy atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara. Masih menurut Profesor Mahfud MD, adapun yang menjadi cakupan atau ruang lingkup politik hukum adalah:
1. Kebijakan negara tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak diberlakukan dalam rangka pencapaian tujuan negara;
2. Latar belakang politik, ekonomi, sosial, budaya atas lahirnya produk hukum; dan
3. Penegakan hukum dalam kenyataan lapangan.
Sebagaimana dikutip dalam tulisan Mhd. Erwin Munthe, S.HI., MH Politik Dan Hukum: Siapa Yang Mempengaruhi, Siapa Yang Dipengaruhi, Profesor Moh. Mahfud MD menyatakan bahwa jika ada pertanyaan tentang hubungan kausalitas antara hukum dan politik atau pertanyaan tentang apakah hukum yang mempengaruhi politik ataukah politik yang mempengaruhi hukum, maka paling tidak ada tiga macam jawaban dapat menjelaskannya. Pertama, hukum determinan atas politik dalam arti bahwa kegiatan-kegiatan politik diatur oleh dan harus tunduk pada aturan-aturan hukum. Kedua, politik determinan atas hukum, karena hukum merupakan hasil atau kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling berinteraksi dan (bahkan) saling bersaingan. Ketiga, politik dan hukum sebagai subsistem kemasyarakatan berada pada posisi yang derajat determinasinya seimbang antara yang satu dengan yang lain, karena meskipun hukum merupakan produk keputusan politik tetapi begitu hukum ada maka semua kegiatan politik harus tunduk pada aturan-aturan hukum.
Masih dalam bukunya Politik Hukum di Indonesia, Profesor Mahfud MD berpendapat terkait hubungan konfigurasi politik dan karakter produk hukum. Pada konfigurasi politik demokratis dimana sistem politik yang memberikan peluang partisipasi masyarakat secara penuh untuk secara aktif menentukan kebijakan umum akan menghasilakan karakter produk hukum Responsif/populistik yaitu Produk hukum yang mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat. Dan sebaliknya pada konfigurasi politik Otoriter Sistem politik yang memberikan peran negara sangat aktif dan hampir seluruh inisiatif pembuatan kebijakan diambil negara akan menghasilakan karakter produk hukum konservatif/ortodoks/elitis yaitu Produk hukum yang isinya mencerminkan visi sosial elit politik, keinginan pemerintah, dan menjadi alat pelaksana ideologi dan program negara.
Hubungan kausalitas antara hukum dan politik saat ini.
Terkait pendapat Pofesor Mahfud MD dalam bukunya Politik Hukum di Indonesia mengenai hubungan konfigurasi politik dan karakter produk hukum, Penulis berpendapat bahwa pada kenyataannya tidak selamanya konfigurasi politik demokratis akan menghasilakan karakter produk hukum Responsif/Populistik. Indonesia sebagai negara yang merupakan negara domokratis masih terdapat undang-undang yang dalam pembuatannya tidak memberikan peran masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam pembuatannya, sehingga undang-undang yang terbentuk ditolak oleh berbagai kalangan masyarakat dan berujung pada Judicial review ke Mahkamah Konstitusi, seperti Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Kesehatan. Perlu untuk digaris bawahi bahwa peraturan perundang-undang yang dibuat Pemerintah dan DPR harus mencerminkan keadilan dan untuk kepentingan masyarakat banyak, tidak boleh sebuah peraturan dibuat hanya untuk kepentingan beberapa pihak atau kelompok orang saja, karena sebagai negara hukum tak hanya kepastian hukum saja yang harus diwujudkan tetapi keadilan dan kemanfaatan juga harus tercermin dalam sebuah aturan sehingga apa yang menjadi tujuan hukum dapat dicapai.
Selain itu, politik tidak hanya menunjukan pengaruh atau determinasinya terhadap hukum pada tahap pembentukan peraturan perundang-undangan, tetapi determinasi politik juga terlihat dalam penerapan atau penegakannya. Salah satu contoh adanya determinasi politik terhadap hukum tampak dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang memutus perkara perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait persayaratan usia calon Presiden dan Wakil Presiden. Dugaan adanya konflik kepentingan di dalam Putusan perkara No. 90/PUU-XXI/2023 akhirnya membuat beberapa pihak melaporkan para hakim Mahkamah Konstitusi kepada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi karena dianggap telah melakukan pelanggaran kode etik. Dan pada 7 November 2023, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi telah menjatuhkan putusan terhadap dugaan pelanggaran kode etik oleh Hakim Mahkamah Konstitusi. Dari 21 aduan yang diterima, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi membagi putusannya menjadi empat putusan yang mana dalam putusannya terdapat 7 orang hakim dinyatakan melanggar kode etik dan mendapatkan sanksi berupa Teguran Lisan, 1 Hakim dinyatakan melanggar kode etik mendapatkan sanksi Teguran Tertulis dan Teguran Lisan, serta 1 Orang hakim dinyatakan melakukan pelanggaran kode etik berat sehingga mendapatkan sanksi pemberhentian dari jabatan sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi.
Sejak pertama kali dibentuk, dalam perjalanannya Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu lembaga pemegang kekuasaan Yudikatif telah mengalami perubahan peran, yang semula berperan sebagai Negative Legislature berubah menjadi Positive Legislature, dimana peran tersebut dapat mengancam keseimbangan dalam pembagian kekuasaan negara (Trias Politika). Kemerdekaan kekuasaan kehakiman tidak boleh serta merta menjadikan Hakim Mahkamah Konstitusi dengan bebas membuat putusan Ultrapetita yang bersifat membuat norma hukum baru (Positive Legislature) dengan alasan untuk mencapai keadilan substantif saat menguji norma hukum yang merupakan open legal policy, karena hal tersebut akan menjadikan Mahkamah Konstitusi menjadi lembaga yang kekuasaanya berada diatas lembaga lain yang memiliki kekuasaan sebagai pembentuk undang-undang.
Putusan Ultra Petita yang bersifat membuat norma hukum baru (Positive Legislature) dapat menjadi ruang terjadinya penyelundupan hukum, atau membuka ruang politik hukum yudisial mengarah pada penyelewengan kekuasaan kehakiman, dimana akan menjadi celah untuk terjadinya determinasi Politik terhadap Hukum. Kepentingan-kepentingan politik seharusnya bertarung dalam ruang politik hukum di lembaga pembuat undang-undang (legeslatif & Eksekutif), tidak boleh serta-merta berubah oleh norma baru yang ada dalam putusan Ultra Petita Mahkamah Konstitusi karena dapat menyebabkan benturan kewenangan antar lembaga pemegang kekuasan.
Situs TotoBERITA TERKINI
-
LAHAT - 29-October-2024, 23:59
Masyarakat Tersenyum, YM-BM Salurkan Bantuan Unit Senabing
LAHAT SRIWIJAYA ONLINE——Calon Bupati dan calon Wakil Bupati Lahat periode 2025-2030 Yuli
-
PALEMBANG - 29-October-2024, 17:42
PLN UID S2JB Goes to School Rayakan Hari Sumpah Pemuda ke-96 melalui Kegiatan Edukasi Kelistrikan untuk Generasi Muda
Palembang – Dalam semangat memperingati Hari Sumpah Pemuda yang ke-96, PLN Unit Induk Distribusi S
-
PALEMBANG - 29-October-2024, 17:34
Gelar Bhakti Sosial Donor Darah Serentak Sempena HUT Humas Polri Ke 73, Polda Sumsel Sumbangkan 1.287 Kantong Darah
PALEMBANG SRIWIJAYA ONLINE—–Memperingati ulang tahunnya ke-73 kali ini, Humas Polri meng
INVESTIGASI
-
Investigasi 14-September-2015, 22:52
KAJARI LAHAT : PENETAPAN TERSANGKA SIMPEG 2010 “TIDAK ADA TEBANG PILIH”
BANDAR JAYA = Issue yang menyatakan bahwa Kejaksaan Negeri Lahat tebang pilih dalam kasus Sistem Inf
BERITA SEBELUMNYA
LAHAT - 25-October-2024, 17:34
Pj Bupati Lahat Apresiasi YLKI Lahat Gelar Sosialisasi Gen Z Keren Tanpa Rokok
LAHAT - 25-October-2024, 17:33
Usai Mengukuhkan Team Pemenangan di Pagun, Paslon YM-BM Mantapkan Kekuatan Team 5 Desa Tanjung Tebat
LAHAT - 25-October-2024, 14:37
2000 Masyarakat dari 16 Desa Pagun Tumpa Ruah Saksikan Pengukuhan Team YM-BM
LAHAT - 25-October-2024, 14:36
Paslon Nomor Urut 1 Sholat Jum’at Berjamaah di Masjid Nurul Imam
OKU - 25-October-2024, 14:25
Kolaborasi Pemkab OKU Bersama Kodim 0403 dan Polres OKU Mendukung Program Presiden RI Prabowo Subianto
PALEMBANG - 25-October-2024, 14:10
Mantapkan Sinergitas TNI – Polri, Kabid Propam Polda Sumsel Coffee Morning Bersama Dandenpom II / 4 Palembang
LAHAT - 25-October-2024, 14:06
Paslon Nomor Urut 1 Sholat Jum’at Berjamaah di Masjid Nurul Imam
JAKARTA - 25-October-2024, 12:53
Pemkab Bersama KIM Muba Bakal Wujudkan Penyebaran Informasi Yang Berpotensi
LUBUK LINGGAU - 24-October-2024, 23:59
Jasa Raharja Lahat Bersinergi Tingkatkan Kepatuhan Pajak dan Keselamatan Berkendara dalam Operasi Gabungan Musi Zebra 2024 di Kota Lubuk Linggau
PAGAR ALAM - 24-October-2024, 23:57
Jasa Raharja Lahat dan Instansi Terkait Lakukan Operasi Gabungan Dalam Rangka Musi Zebra 2024 di Kota Pagar Alam
PALI - 24-October-2024, 23:54
Jasa Raharja Lahat Ikuti Operasi Gabungan Musi Zebra 2024 di Kab. Pali, Tingkatkan Kepatuhan Pajak dan Administrasi Kendaraan Bermotor
LAHAT - 24-October-2024, 21:02
Desa Darmo Jadi Lautan Manusia Kampanye Dialogis YM-BM
LAHAT - 24-October-2024, 20:04
PLN Upayakan Pemulihan Listrik Pasca Angin Puting Beliung Yang Terjang Muara Enim
MUBA - 24-October-2024, 13:59
Festival Randik ke-XX: Komitmen Musi Banyuasin dalam Pelestarian Budaya
MALAYSIA 24-October-2024, 12:37
MEMBANGGAKAN SABET 3 CHAMPION SANGGAR KE BUDAYAAN SEDULANG SETUDUNG AJANG BERGENGSI
PALEMBANG - 24-October-2024, 11:41
Jelang Hari Listrik Nasional ke-79, PLN UID S2JB Wujudkan Terang untuk 134 Keluarga Prasejahtera melalui Program Light Up The Dream
MUSI RAWAS - 23-October-2024, 23:59
Jasa Raharja Lahat Bersinergi Tingkatkan Keselamatan dan Kepatuhan Masyarakat Berkendara dalam Operasi Gabungan Musi Zebra 2024 di Kab. Musi Rawas
EMPAT LAWANG - 23-October-2024, 21:55
Lawan Kotak Kosong Joncik Muhammad Yakin Pilkada Empat Lawang Optimis Menang.
OKU - 23-October-2024, 21:08
Kapolsek SBR Iptu Karbianto,SH Lakukan Cooling System Ke SD Negeri 69
JAKARTA - 23-October-2024, 20:39
Sinergi Wujudkan Pilkada Damai dan Aman, Kadiv Humas Polri : Pemilukada Moment Penting Bangsa Indonesia
LAHAT - 23-October-2024, 18:41
Kampanye di Desa Muara Cawang Lahat Selatan Ratusan Masyarakat Sepakat Menangkan YM-BM
LAHAT - 23-October-2024, 18:40
Giliran Petani Berikan Dukungan Untuk Paslon BZ-WIN
MUBA - 23-October-2024, 15:45
Pj Ketua PKK Triana Sandi Fahlepi Ungkap : Usia Bukan Jadi Penghalang Untuk Mencari Ilmu
LAHAT - 23-October-2024, 14:18
Cawagub Nomor Urut 3 Hadiri Konsolidasi Partai Golkar Kabupaten Lahat
OKU - 23-October-2024, 12:11
Diduga Kebelet, Seorang Bapak Tega Berusaha Memperkosa Anak Kandungnya
CATATAN SRIWIJAYA
-
Catatan Sriwijaya 3-April-2024, 15:49
Niat Jahat dan Unsur Dengan Sengaja Dalam Pertangungjawaban Pidana
Oleh Burmansyahtia Darma, S.H
Advokat Pada Kantor Hukum BSD Lawyer
-
Catatan Sriwijaya 26-November-2023, 22:50
DETERMINASI POLITIK TERHADAP HUKUM
Oleh Burmansyahtia Darma,S.H.
Muara Enim - Pemilihan Calon Legislatif atau yang trend nya Calon Anggota D
APA dan SIAPA
-
Catatan Sriwijaya 12-August-2023, 23:10
Boim Balon Legislatif Muara Enim Dapil 5, Siap Sejahterakan Rakyat Lewat Golkar
Muara Enim - Pemilihan Calon Legislatif atau yang trend nya Calon Anggota D
-
MUARA ENIM - 15-April-2019, 14:33
Sutradara Cantik Film “Anak Kopi” Produksi Java creation Pemkab Muara Enim
Muara Enim, Sriwijayaonline.com - Banyak Usaha dan Dobrakan yang terus dilakukan oleh Bupati Muara E