2 RAPERDA BARU DITUNDA PENGESAHANNYA

27-September-2016, 16:25

//// Raperda Tentang Pengelolaan Zakat dan Bangunan Gedung

Akhirnya. Sebanyak 2 rancangan peraturan daerah (raperda), masing-masing pengelolaan zakat, infaq dan sedekah dan bangunan gedung diputuskan untuk ditunda pengesahannya menjadi aturan baru atau peraturan daerah (perda). Dimana dari komentar inti yang bisa disimpulkan, hal ini dinilai masih ada bebarapa item yang harus dikaji ulang lagi secara komprehensif kedepannya.

Dari 7 Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lahat kemudian sepakat menyamakan persepsi untuk menunda 2 raperda dimaksudkan diatas, sekaligus menyepakati 4 raperda lainnya diantaranya, tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2016, Irigasi, Penyertaan Modal untuk PDAM Tirta Lematang dan pembentukan organisasi perangkat daerah. Pada rapat paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua II DPRD, H Hermansyah SH dari Fraksi Nasional Demokrat (NasDem).

Juru Bicara (jubir) Fraksi Golkar/PKB, Drs H Chozali Hanan MM menyampaikan, bahwasanya untuk raperda pengelolaan zakat, infaq dan sedekah memerlukan pembahasan yang secara cermat dan teliti, selanjutnya akan dilakukan perbandingan dengan daerah lain telah memberlakukannya.

“Dapat kami sampaikan untuk pelaksanaan raperda dimaksud dapat dengan peraturan bupati (perbup) sebagai payung hukum bagi badan pengelola zakat,” urainya, Selasa (27/9).

Sedangkan sambungnya, untuk raperda bangunan gedung ada beberapa catatan mengenainya, yakni, untuk diselaraskan antara raperda bangunan gedunf dengan perda perihal rencana tata ruang dan wilayah, terhadap pelayanan izin mendirikan bangunan dan penataan bangunan gedung serta pembinaan bangunan gedung diwilayah Lahat.

“Dimana, harus dipersiapkan terlebih dahulu aturan pelaksana setelah perda dilaksanakan, dan pembentukan kelembagaan bangunan gedung, tim ahlinya dan penertiban sertifikasi layak fungsi serta pemeriksaan kelayakan mesti disiapkan sehingga dapat berjalan sesuai fungsinya,” beber H Chozali Hanan.

Senada, Jubir dari Fraksi Persatuan Pembangunan Sejahtera (PPS), Nizaruddin SH mengemukakan, pun demikian untuk dua raperda disebutkan sebelumnya agar ditunda pengesahannya, sebab, dibutuhkan kelayakan maupun sudut pandang jelas, sehingga menjadi legal.

“Untuk itulah, kami (tujuh fraksi, red) meminta penundaan dua raperda dan mengesahkan empatnya menjadi perda agar segera diterapkan sekaligus dijalankan,” tukasnya.

Sementara itu, Bupati Lahat, H Saifudin Aswari Rivai SE mengungkapkan, kendati ada dua raperda ditunda pengesahannya, hanya saja, agar sekiranya kedepan menjadi tolak ukur dan pertimbangan, mengingat hal tersebut demi kepentingan bersama.

“Memang khususnya raperda zakat, seakan terkesan memaksa dan hanya dilakukan pemotongan gaji tetap dari pegawai negeri sipil (PNS), tapi dengan adanya Baznas ini, sudah barang tentu masyarakat begitu terbantu, terutama sekali fakir miskin, anak yatim menerima bantuan dan hal ini perlu adanya pertimbangan kedepannya,” pungkasnya. (CEPY – LAHAT)

Bagikan ke :