TAK SANGGUP TAGIH. PEMKAB DAN PEMPROV RUGI RATUSAN JUTA

25-September-2016, 17:49

//// Pajak Alat Berat Pengusaha dan Perusahaan

Hingga hari ini, nampaknya kinerja unit pengelolas teknis dasar (UPTD) Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Sumsel di Lahat terkesan ‘manudl’ dan tak berdaya, terutama dalam menagihkan pajak bagi pengusaha pemilik alat berat (alber) yang ada di Lahat. Seperti diketahui, sampai saat ini juga, akibat ulah perusahaan dan pengusaha yang ada itu, saat ini Pemprov Sumsel dan Pemkab Lahat Lahat merugi hingga Rp.300 Juta.

Kepala UPTD Dispenda Provinsi Sumsel, Kabupaten Lahat, Umar Syarif Sstp Msi mengatakan, sampai saat ini memang masih ada sedikitnya 6 perusahaan yang belum membayar pajak albernya, diantaranya PT MIP, PT BME, PT XSG, PT PAMA, PT BLE, dan PT ABG, jika ditotalkan seluruh dari enam perusahaan ini, pajak alat berat (Alber) sekitar mencapai Rp.300 juta.

“Kami akui sampai saat ini semuanya masih belum bisa tertagihkan, dan kondisi ini sebenarnya sangat memprihatinkan dilapangannya, dengan tafsiran pendapatan semestinya mencapai Rp.300 – Rp.450 jutaan,” beber Umar.

Dijelaskan Umar lagi, untuk bicara soal kerugian, apabila keenam perusahaan ini tidak membayarnya, jelas pemerintah sangat dirugikan. Sebab, dari dana Rp.300 juta ini, 70 persen masuk ke-kas Provinsi Sumsel, sedangkan 30 persen masuk ke-kas Pemkab Lahat.

“Kami akan terus berupaya melakukan upaya persuasif atau bahkan jika dibutuhkan, akan ada upaya paksa dari kami, demi kepentingan pemasukan uang ke kas Pemprov dan Pemkab sendiri,” tukasnya.

Dikatakan Umar Syarif, pihaknya sendiri sudah melayangkan surat teguran serta pemberitahuan kepada enam perusahaan yang ada, namun, sampai saat ini, belum ada ke-enam perusahaan yang dimaksud membayar tonggakan pajak Alber tersebut.

“Kita sudah berusaha menyampaikan persoalan ini ke pak Bupati. Terus terang, dengan keadaan defisit yang dihadapi saat ini. Sangat membantu pembagian hasil dari pajak Alber yang belum dibayar oleh ke-enam perusahaan tersebut,”pungkasnya.

Terpisah, Suradi salah satu tokoh masyarakat saat dimintai pendapatnya mengenai hal diatas mengatakan, semestinya memang pihak terkait harus aktif, terutama dalam hal menagih atau menghimpun peluang dana dan masukan yang ada seperti diatas. Memang, disatu sisi semuanya adalah ulah dari para pengusaha yang nakal, namun disatu sisi juga, pihak Dispenda juga mesti memiliki dasar hukum yang kuat dulu.

“Dispenda juga mesti mengantongi data akurat, termasuk apakah perusahaan dimaksud masih beroperasi atau tidak dilapangannya. Jangan hanya justru kesannya malah ada hal yang seperti dibiarkan saja dilapangannya,” tegasnya.(CEPY – LAHAT)

Bagikan ke :