WARGA PRAMBATAN GELAR UNJUK RASA

8-September-2016, 19:39

PALI – Puluhan warga Desa Prambatan, Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) menggelar aksi Unjuk Rasa di halaman kantor DPRD Kabupaten PALI (PALI), Kamis (08/09). Unjuk rasa terkait lahan plasma di PT.GBS yang masuk dalam wilayah desa Prambatan.

Dari pantauan SRIWIJAYAONLINE.COM,3 (tiga) orang perwakilan dari Pengunjuk Rasa diterima oleh Wakil Ketua DPRD Pali Darmadi Suhaimi SH dan anggota DPRD Drs H Sumaryono. Selanjutnya dalam rapat ini turut hadir Bupati PALI yang dalam hal ini diwakili oleh Asisten I Ghani Ahmad SH, Staff Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) PALI Mukhlis, Kapolsek Talang Ubi, Wakapolsek Talang Ubi, Kapolsek Kecamatan ABAB, Komandan Brimob Talang Ubi, Camat Abab Arpan dan Kades Prambatan.

Menurut penjelasan Mukhlis dari Dishutbun, pemilik kebun plasma adalah petani atau penduduk setempat. Petani memberikan tanah kepada perusahaan untuk digarap oleh perusahaan. Selanjutnya petani plasma diberikan 25 persen. Untuk petani plasma, dikeluarkan Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan atau ditandatangani oleh Bupati.

Mukhlis menambahkan, disamping ketentuan harus memiliki KTP dan KK, petani plasma harus ada rekomendasi baik dari Kades yang baru maupun kades yang lama (Prambatan,red). ” Kami sangat berhati-hati dan detail dalam penyusunan dan memasukkan nama-nama warga yang menerima. Tetapi dari laporan atau pengaduan warga yang berunjuk rasa, ternyata ada yang mengatasnamakan Si A, Si B dan Si C,” ujar Mukhlis. “Kami sendiri takut dan mendapat ancaman Pak, makanya kami mengharapkan solusi yang terbaik,” ungkap Mukhlis.

Menurut Anggota DPRD H Sumaryono atau lebih akrab disapa Pak’De, memang benar, ada beberapa nama didaftar pemilik plasma bukan warga asli desa Prambatan atau ber KTP setempat. Ada beralamat di Palembang, Depok, Muba dan beberapa daerah lainnya. Kalau ada yang salah atau keliru harus diperbaiki, harus musyawarah dan berkompromi, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan”, ungkap Pakde.

Asisten I Setda PALI Ghani Ahmad mengatakan bahwa permasalahan mediasi terkait plasma di GBS sudah pernah dilakukan. Dari permasalahan ini, kalau masih ada peluang dari GBS untuk menambah atau memasukkan lagi nama baru, kita akan mengusahakan. “Pemerintah akan mengakomodir yang penting jangan gaduh dibawah. Kita akan menyelesaikan dengan baik”, ujar Ghani Ahmad.

Sementara itu Darmadi mengharapkan untuk kedepan baik pemerintah maupun dari masyarakat, mengutip pesan dari Kalamudin mantan Bupati Muara Enim, ” jangan terlampau sering mengeluarkan kebijakan, tetapi harus menggunakan aturan perundang-undangan yang berlaku”.

Menurut Pakde lagi, Ada 2 hal yang harus di lakukan oleh Kades dan Camat. Tolong di koordinasikan dengan warga yang mendapatkan lebih agar bisa membagi dengan warga yang belum dapat. Yang kedua, Dishutbun PALI harus menindak lanjuti kepada PT.GBS agar segera memenuhi kewajibannya dalam hal ini menambah luas lahan plasma bagi warga”, pungkas Maryono.

“Tolong berikan hak-hak kami. Kami mohon, kami minta kejelasannya agar permasalahan ini tidak sampai berlarut-larut” tegas Wiwin, Koordinator aksi.

Karena suasana rapat agak tegang dan sedikit memanas, DPRD Pali melalui H sumaryono menyimpulkan supaya di “ricek” atau evaluasi kembali SK yang ada yang telah dikeluarkan oleh Pemkab PALI dalam hal ini Dishutbun PALI” tegas Maryono.(VOLIS/SO/PALI)

Bagikan ke :