SIKAP PEJABAT NEGARA DIKELUHKAN PEMBORONG

4-September-2016, 18:44

//// Saat Dicoba Tagihkan Uang Pekerjaan Proyek

Sikap profesional dari jajaran pemerintahan, khususnya pihak yang berwenang dalam hal kerjasama dengan pihak rekanan atau pemborong belakangan ini dikeluhkan dan disesalkan, bahkan salah satu dari kalangan pemborong atau rekanan pihak ketiga, yang mengerjakan paket proyek di wilayah kabupaten tahun anggaran (TA) 2016 secara langsung menyampaikan kekesalannya ke pihak media. Salah satunya seperti surat yang tertuang atau rilis berita dari PT Cemerlang Abadi Nusa yang diterima pewarta,dengan direktur utamanya Juniwaty dan dibenarkan langsung perwakilan perusahaan, Manto, didampingi penanggung jawab lapangan, Gani dijumpai Minggu (4/9)

Manto sendiri mengatakan, pihaknya yang sejauh ini sudah melaksanakan kewajibannya, yaitu pengerjaan pengaspalan jalan untuk paket pekerjaan jalan negara Lahat – Muaraenim – Simpang Marga Mulya mengaku kecewa dengan sikap pihak pemerintah, dalam hal ini yang bertanggung jawab atas kerjaan. Dimana disaat pihaknya hendak mengajukan hak pembayaran atas pekerjaan, justru sikap cuek dan menjurus ke arah arogansi yang didapati pihak perusahaan.

“Untuk diketahui, pekerjaan kami dilapangannya sudah mencapai 80 persen, jadi sesuai aturan main, sudah sewajarnya kemudian kami mengajukan permohonan klaim pembayaran jasa pekerjaan kami yang ada. Nah, sikap kurang menyenangkan justru yang kami terima dilapangannya, dari pihak pemerintah atau yang berkewenangan,” beber Manto.

Bahkan, dilanjutkannya, saat pihak perusahaan mencoba mengirim perwakilan ke kantor perwakilan pemerintah yang ada, tak ada jawaban apalagi kepastian mengenai proses pembayaran didapat, melainkan usiran dan sikap kasar dari pihak pemerintah. Kondisi ini jelas sangat disesalkan, dan dikatakannya, melalui pihak yeng berkopetensi di perusahaan, mereka bakal melayangkan surat somasi ke pemerintah, atas penagihan hak-hak yang ada dilapangannya, atau jika diperlukan akan membawa kasus ini ke pihak yang berwajib.

“Kalo kami ini tidak melaksanakan kewajiban kami, terus tiba-tiba meminta sejumlah dana, wajar kami diusir atau tidak dilayani. Faktanya, kami dilapangan sudah bekerja semaksimal mungkin sesuai petunjuk yang ada. Nah, giliran kami mau menagih hak kami, justru sikap kasar kami dapati. Kami jelas akan mengadukan hal ini ke pihak berwajib, demi menuntut hak kami,” papar Gani melanjutkan.

Jika memang, dari pihak pemerintah memiliki alasan, semestinya bisa disampaikan atau dilayangkan dengan tertulis dan resmi adanya. Sehingga bagi mereka petugas dan penanggung jawab pekerjaan dilapangannya bisa melapor dan mempertanggung jawabkan kondisi yang ada, bukan sebaliknya jutsru sikap tak profesional yang didapat.

“Kami ini perusahaan, profesional bekerja sesuai dengan aturan dan petunjuk. Jika memang kami ada kesalahan atau memang berkas kami kurang lengkap, bisa diberitahukan, agar kami segera memperbaikinya, sehingga kondisinya bisa sama-sama lancar,” tegas Manto lagi.

Terpisah, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk proyek pekerjaan dimaksud, Aidil sendiri sampai berita ini diturunkan masih belum bisa dijumpai dan dimintai keterangannya, baik secara langsung atau melalui Hand Phone (HP) miliknya. Sementara, Kabid Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga Lahat, Teddi Juniastanti ST sedikit memberikan bocoran bahwa, pekerjaan yang dimaksud menjadi tanggung jawab pihak Satuan Kerja (Satker) Pelaksana Jalan negara, dari pihak Provinsi Sumsel yang bertanggung jawab, bukan menjadi tanggung jawab pihaknya.

“Tapi biasanya, jika memang semua syarat dan kualifikasi pekerjaan sudah memenuhi standar atau petunjuk yang ada, setahu kami tidak ada yang namanya penghambatan atau bahkan sampai pengusiran yang ada. Kami yakin, semuanya hanyalah salah faham saja dan bisa dibicarakan dengan bijaksana,” tegas Teddi.(BOIM – LAHAT)

Bagikan ke :