ANGGARAN DISOAL. SEKWAN ANGKAT BICARA

27-July-2016, 18:30

//// Akui Semua Pos Dana Sudah Sesuai Peruntukan
Pihak BPK Juga Diakui Sudah Lakukan Pemeriksaan

Merujuk pemberitaan yang beredar di beberapa koran kemarin (27/7), bahwa ada dugaan penggunaan dana anggaran rutin kegiatan di lingkungan sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lahat disalah gunakan alias diselewengkan, membuat Sekretaris Dewan (sekwan), M Safrani Cikmin SH angkat bicara. Meski tak bisa dikonfirmasi langsung, namun melalui Hand Phone (HP)nya memberikan konfirmasi sekaligus klarifikasi mengenai pemberitaan yang ada.

Menurutnya, semua pemberitaan dan dugaan yang ada itu bisa dikatakan tidak benar, karena menurutnya, semua pos dana dan anggaran yang ada, sudah ada program dan pos penggunaannya masing-masing, dan secara pemberkasan ataupun administrasinya sudah diperintahkan kepada PPTK dan KPAnya masing-masing.

“Bisa dikatakan semuanya tidak benar adanya. Karena sejauh ini, anggaran tahun anggaran 2014 sudah tak ada masalah lagi, dan semuanya sudah sesuai penggunaannya,” ungkap Safran, kemarin.

Dilanjutkannya, dilain sisi, untuk permasalah yang ada, jika memang masih ada kekeliruan pemberkasan, sebelumnya baik KPA atau juga PPTK dan pihak yang terlibat lainnya juga sudah melewati tahapan pemeriksaan dan audit yang ada, dan dinyatakan selesai dibahas.

“Kan ada petugas pemeriksanya, bahkan sebelumnya kami selaku Sekwan juga sempat dipanggil dan dimintai keterangan seputar penggunaan dana yang ada, berikut PPTK, jadi semuanya sudah clear,” cetus Safran lagi.

Sementara, Ketua DPRD Lahat, Herliansyah SH Mh ditanya seputar masalah ini, berikurt mengenai adanya rencana sekumpulan orang yang mengaku dari lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang ingin melaksanakan aksi demonstrasi di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Palembang, dirinya mengaku hal itu dipersilahkan dan sah-sah saja, namun sekiranya juga bisa dilihat apa yang akan dijadikan objek tuntutan yang ada.

“Indonesia ini negara demokrasi, jadi setiap orang atau sekumpulan orang yang ingin menyampaikan aspirasinya, jelas dipersilahkan saja dan tidak ada yang bisa melarangnya. Namun, sekiranya lebih bijak lagi, jika dikembalikan sesuai dengan objek permasalahan yang benar-benar tepat,” beber Herli.

Untuk diketahui, seperti disebutkan awalnya, untuk alokasi dana yang ada di lingkup Sekretariat DPRD Lahat, terdapat dugaan indikasi penyimpangan sebesar Rp5,6 Miliar, yang indikasinya tak ada kejelasan peruntukannya dilapangan dalam kurun waktu tahun anggaran (TA) 2014 silam.(CEPY – LAHAT)

Bagikan ke :