HARI SENIN. PNS TIDAK LAGI GUNAKAN PAKAIAN HANSIP

29-February-2016, 17:45

//// Hanya Akan Dipergunakan di Acara Tertentu
Berlaku 29 Februari 2016

Bupati Lahat, H Saifudin Aswari Rivai SE, melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pendidikan dan Pelatihan (Diklat), H Syambudiono SE MM membenarkan, bahwasanya Pakaian Dinas Harian (PDH) Linmas warna hijau atau lebih akrab dikenal dengan ‘pakaian hansip’ yang dikenakan setiap Senin oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS bakal ditiadakan pemakaiannya dan dipergunakan pada acara tertentu saja.

“Untuk Linmas sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tidak digunakan lagi, sebagai gantinya ASN wajib memakai PDH Kuning Khaki,” katanya, ditemui, disela-sela Diklat PIM IV, Senin (29/2).

Hal ini disambungnya, berdasarkan surat edaran Bupati Lahat No.060/10/VIII/2016 tentang pedoman pakaian dinas aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lahat.

“Surat tersebut merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) RI No.6/2016 perihal perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No.60/2007 tentang pakaian dinas pegawai negeri sipil di lingkungan departemen dalam negeri dan pemerintahan daerah,” ungkap Syambudiono melanjutkan.

Syambudiono merincikan, untuk Senin dan Selasa ASN menggunakan pakaian dinas harian (PDH) warna kuning khaki, Rabu PDH kemeja warna putih, celana/rok hitam atau gelap.

“Sedangkan Kamis dan Jum’at menggunakan PDH batik daerah Lahat, khusus pakaian Linmas digunakan pada saat peringatan hari Linmas dan/atau sesuai ketentuan acara. Pakaian korpri digunakan pada saat peringatan hari korpri dan/atau sesuai ketentuan acara,” paparnya.

Ia menuturkan, kemudian PDH lengan panjang atau pendek digunakan untuk pejabat tinggi madya dan pejabat tinggi pratama, PDH lengan pendek digunakan untuk pejabat administrator dan pejabat pengawas serta fungsional, berlaku mulai 29 Februari 2016.

“Setelah ada pemberitahuan dari Permendagri RI, langsung kita edarkan surat ke masing-masing satun kerja perangkat daerah (SKPD), dan diberlakukan mulai 29 Februari 2016 tanpa terkecuali,” tandasnya.

Terpisah, Adi salah satu PNS yang ada di Lahat, dijumpai ditempat terpisah mengaku siap menjalankan semua keputusan yang memang sudah diberlakukan. Baginya, untuk seragam sendiri memang bukanlah suatu yang berarti, namun bagaimana inti dari bekerja itu sendiri, demi melayani masyarakat yang utama dan terpentingnya.

“Mau apapun pakaiannya sih, kalo kerjanya jelek, tetap saja tidak ada artinya. Kedepan, bagaimana menyikapi supaya kinerja dan suasana kerja di masing-masing lingkungan bisa lebih baik saja,” tegasnya.(CEPY – LAHAT)

Bagikan ke :