Ini Penjelasan Bupati Lahat Dalam Rapat Paripurna Bersama DPR Bahas KUA dan PPAS 2026

6-January-2026, 23:17

LAHAT SRIWIJAYA ONLINE——Bertempat di Gedung Sidang utama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lahat, telah dilaksanakan Rapat Paripurna bahas rancangan KUA dan PPAS Kabupaten Lahat.

Acara rapat paripurna yang membahas tentang KUA dan PPAS Lahat 2026, yang digelar oleh Anggota DPRD Kabupaten Lahat tersebut, dilakukan pada Selasa (6/1/2026).

Yang dipimpin langsung oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lahat, Fitrizal Homizi ST, MT, M,Si, MM dan dihadiri Bupati Lahat Bursah Zarnubi SE, Kejari Lahat diwakili, Kapolres Lahat, Ketua PN Lahat, OPD Pemkab Lahat, Kasat Pol-PP Pemkab Lahat Herry Kurniawan SSTP, M,Si, Wakil Ketua I DPRD Lahat, Wakil Ketua II DPRD Lahat, serta anggota DPRD Kabupaten Lahat.

Dalam rapat Paripurna tersebut, Bupati Lahat Bursah Zarnubi SE menyampaikan, Dokumen rancangan KUA merupakan dokumen yang memuat kebijakan pendapatan belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya.

“Apapun tujuan disusun rancangan KUA adalah untuk memberikan arah kebijakan dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah,” kata Bursah Zarnubi saat Rapat Paripurna ke-4 masa persidangan kedua Tahun 2026 yang membahas rancangan KUA dan rancangan PPAS Kabupaten Lahat.

Untuk rancangan KUA memuat target pencapaian kinerja yang terukur dari program-program Prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan Pemerintah Daerah untuk setiap urusan Pemerintahan Daerah disertai dengan proyeksi pendapatan daerah.

“Nah, alokasi belanja daerah sumber dan penggunaan pembiayaan disertai dengan asumsi yang yang mendasarinya dengan mempertimbangkan, perkembangan ekonomi makro, dan perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal yang ditetapkan oleh Pemerintah,” tambahnya.

Lalu, sambungnya, untuk rancangan PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada organisasi perangkat daerah (OPD) untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.

Rancangan PPAS disusun melalui tahapan menentukan skala prioritas untuk urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan Pemerintah fungsi penunjang, menentukan urutan program untuk masing-masing urusan, menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program.

“Pada akhirnya nanti kesepakatan KUA dan PPAD akan menjadi pedoman penyusunan RKA SKPD dan acuan penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD),” ulasnya.

Rancangan KUA dan rancangan PPAS Tahun Anggaran 2026 disusun berdasarkan rencana kerja Pemerintah Daerah RKPD tahun 2026 yang mengacu pada arah kebijakan, dan, sasaran pokok rencana pembangunan jangka panjang daerah RPJPD program prioritas Nasional dalam rencana kerja Pemerintah RKP program strategis Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah dan Visi Misi dan program Pemerintah Kabupaten Lahat serta peraturan daerah mengenai organisasi perangkat daerah.

“Tema pembangunan Kabupaten Lahat tahun 2026 adalah kebijakan pemantapan menuju pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif dengan prioritas yaitu terciptanya perekonomian inklusif yang berdaya saing disertai dengan penghidupan yang layak dan pemerataan kesejahteraan, tercapainya pembangunan kualitas hidup manusia yang setara dan terciptanya transformasi pelayanan publik dan manajemen pemerintahan,” tegas Bursah Zarnubi.

Selain pelaksanaan Prioritas pembangunan daerah pembangunan Kabupaten Lahat tahun 2026, juga diarahkan pada penguatan manajemen penyelenggaraan Pemerintahan mulai dari perencanaan pelaksanaan, dan pengendalian dalam upaya meningkatkan kualitas pembangunan Kabupaten Lahat yang lebih baik serta Kabupaten Lahat yang selaras Menata Kota Membangun Desa.

Dalam menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS Kabupaten Lahat tahun 2026, perlu pemahaman dari semua pihak bahwa instrumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Daerah tetap diarahkan agar tetap responsif dan fleksibel sebagai alat peredam dari berbagai dinamika ke depan.

“Semua ini bertujuan, untuk tetap menjaga pemulihan ekonomi agar tetap berlanjut, dan semakin menguat menjaga penanganan kesehatan dan melindungi daya beli masyarakat miskin dan rentan serta menjaga agar pengelolaan fiskal lebih sehat dan berkelanjutan,” imbuh Bupati Lahat.

Dengan memperhatikan berbagai langkah kebijakan dan berdasarkan asumsi dasar pertumbuhan ekonomi daerah maka struktur APBD Kabupaten Lahat Tahun Anggaran 2026 diperkirakan pendapatan daerah sebesar Rp
2.403.415.685.077,33 ( Dua triliun empat ratus tiga milyar empat ratus lima belas juta enam ratus delapan puluh lima ribu tujuh puluh tujuh tiga puluh tiga perseratus rupiah) serta penerimaan pembiayaan sebesar
Rp 317.824.151.446,44 ( Tiga ratus tujuh belas Milyar delapan ratus dua puluh empat juta seratus lima puluh satu ribu empat ratus empat puluh enam empat puluh empat perseratus rupiah ). Pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah ) sehingga total APBD Kabupaten Lahat Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp 2.721.239.836.523,77 ( dua triliun tujuh ratus dua puluh satu milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh enam ribu lima ratus dua puluh tiga tujuh puluh tujuh perseratus rupiah ).

Dengan melihat rancangan struktur APBD tersebut, di harapkan pemerintah dan DPRD kabupaten Lahat sependapat untuk melanjutkan efisiensi anggaran pada belanja operasional yang tidak prioritas dan penajaman belanja non operasional di SKPD dengan tetap menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat .

“Besar harapan kami kiranya rancangan KUA dan rancangan PPAS tahun 2026 ini dapat dibahas bersama antara tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) dengan badan anggaran dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten Lahat untuk kemudian dapat dituangkan ke dalam nota kesepakatan antara Eksekutif dan Yudikatif,” pungkasnya. (D1N)

Bagikan ke :