DPPKAD TUNGGU KOORDINASI UPTD DISPENDA

12-October-2015, 15:23

//// Siap ‘Bantu’ Terkait Banyaknya Kendaraan Dinas ‘Mangkir’ Pajak

Miris memang apa yang ada diberita beberapa waktu lewat, dimana diketahui, dari data terbaru yang berhasil dikumpulkan, terdapat angka tunggakan pembayaran pajak kendaraan dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lahat, dan angka yang ada menyentuh sekitar Rp.1 Milyaran lebih, oleh pihak UPTD Dispenda Sumsel. Hal ini kemudian sangat disesalkan pihak Pemkab sendiri, khususnya pihak Dinas Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Lahat.

Belum dibayarnya pajak kendaraan tersebut dirasa sangat ironis, mengingat selama ini Pemkab Lahat selalu menyosialisasikan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak, guna meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) atau bahkan minimal menjadi ‘contoh’ bagi kalangan masyarakat lainnya. Hal ini seperti dikemukakan Kepala DPPKAD Lahat, Haryanto SE MM, melalui Kabid Aset DPPKAD Lahat, Ida Burhaidah kemarin.

Semestinya, pihak satuan kerja perangkat daerah (SKPD) mesti jeli dan tanggap mengenai hal ini. karena, untuk kepengurusan kendaraan dinas, termasuk mengenai masalah teknis pembayaran pajak atau semacamnya itu, semuanya sudah dikembalikan ke masing-masing SKPD yang ada, dan selaku pengguna dan penanggungjawabnya.

“Kita ini hanya mendata, dan siapa-siapa saja penanggung jawab semua kendaraan dinas yang ada itu, selebihnya, termasuk urusan pembayaran pajak, itu kembali ke masing-masing SKPD yang ada dilapangan,” ungkapnya.

Dirinya juga minta maaf, kondisi ini belum diketahuinya secara pasti, melainkan melalui pemberitaan yang ada, disamping itu juga, dirinya ini belum terlalu lama menjabat sebagai pejabat berkopeten. Namun, jika memang pihak uptd Dispenda membutuhkan, pihaknya siap memberikan bantuan dan kerjasama terhadap urusan yang satu ini, jangan sampai masalah kemudian bertambah melebar dan ruwet lagi.

“Kita siap saja bantu pihak dispenda jika memang dibutuhkan, khususnya untuk informasi jumlah kendaraan dinas, siapa-siapa penanngung jawabnya. Namun, sejauh ini kita belum sama sekali menerima usulan atau laporan apapun dari dispenda, jadi kami belum begitu mengerti,” beber Ida lagi.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kepala Unit Pengelola Tekhnis Dasar (UPTD) Dispenda Sumsel, Kabupaten Lahat, Umar Syarif dijumpai kemarin (8/10). Dimana dikatakannya, dari hasil pengecekan yang dilakukan, untuk jumlah keseluruhan kendaraan dinas di lingkungan Pemkab Lahat yang belum dibayarkan pajaknya yakni mencapai sebesar 1.517 unit (mobil dan motor dinas.red), dengan lama tunggakan antara 1 hingga 5 tahun. Dirinya sangat berharap, agar menjadi perhatian masing-masing pihak SKPD yang ada, mengingat realisasi pajak yang terkumpul hingga September 2015 baru 60 persen dari target yang diberikan.

“Kita telah berupaya dengan memberikan surat resmi ke seluruh dinas atau kantor yang ada, perihal tunggakan kendaraan dinas itu, untuk rinciannya sendiri mencapai angka Rp.1 Milyar bahkan lebih, mengingat belum dihitung keseluruhannya,” pungkas Umar.(CEPY – LAHAT)

Bagikan ke :