Anggota DPRD OKU Berjanji Berangkat Ke Kemendagri Demi Perjuangkan Hak ASN P3K Kabupaten OKU

3-June-2022, 20:50

Saat memberikan keterangan pada awak media, Wakil ketua DPRD OKU Yudi Purna Nugraha, SH, didampingi PLH Kadinkes OKU Alfarizi, Ir. H. Syaifudin AB Ketua DPC PBB OKU, Sahri SE, M.pd, PLT Kabid pembinaan ketenagakerjaan Diknas OKU

Jika tidak ada aral melintang, maka DPRD OKU akan berangkat ke Jakarta dengan tujuan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam rangka untuk meminta kepastian terjadap penunjukan Penjabat (Pj) Bupati OKU.

Wakil Ketua DPRD OKU Yudi Purna Nugraha, SH mengatakan, “Hari Senin (06/06/2022), kami dari Komisi 1 akan ke Kemendagri utk meminta kepastian terhadap Kabupaten OKU yang sampai saat ini belum juga memiliki PJ Bupati”, ujarnya saat audensi bersama Himpunan ASN Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap 1 dan Tahap 2 se Kabupaten OKU, pada hari Jum’at (03/06/2022).

Hadir juga dalam audiensi tersebut anggota DPRD OKU lainnya, diantaranya Ir. H. Syaifudin AB (Ketua DPC Partai Bulan Bintang Kab.OKU), Naproni, S.T., M.Kom, Soderi Tario dan Parwin.

Yudi menambahkan, “Bekaitan dengan Hak Interpelasi, sehubungan dengan kekosongan PJ Bupati, hak ini bisa kita gunakan terhadap kebijakan pemerintah, karena kewajiban DPRD utk mendorong penyelesaian penunjukan PJ Bupati OKU dan mendesak Kemendagri utk mempunyai kepastian terhadap penunjukan Pj Bupati OKU”.

Apa yang disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD OKU, juga senada dengan apa yang diungkapkan oleh Naproni, S.T., M.Kom.

Saat beraudiensi dengan para anggota dewan tersebut, Himpunan ASN Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap 1 dan Tahap 2 se Kabupaten OKU menyampaikan keluh kesah dan uneg uneg selama sekian waktu telah mengganjal dihati. Mereka pun mengadu dan berharap pada para anggota dewan yang pada dasarnya adalah wakil dari rakyat terkhususnya terhadap mereka yang saat ini sedang menyampaikan keadaan mereka yang telah lulus seleksi PPPK pada tahun 2021 lalu namun sampai sekarang belum dilantik.

Yudi menjelaskan, dengan belum adanya PJ Bupati OKU hingga saat ini, maka sampai saat ini pun menjadi suatu hambatan bagi Pelantikan ASN P3K Kabupaten OKU.

Sehingga, dijadwalkan pada hari Senin (06/06/2022), beberapa anggota DPRD OKU akan berangkat ke Kemendagri, hal tersebut berdasarkan adanya informasi terbaru dari Kemendagri bahwa wewenang penunjukan Pj Bupati merupakan kewenangan pemerintah pusat, jadi bukan pada Gubernur. “Maka dari itu, DPRD OKU tidak akan lagi menunggu usulan Gubernur, dan kami (DPRD OKU) tidak akan pulang dari Kemendagri sebelum ada kepastian kapan ditunjuk Pj Bupati OKU,” ujar Yudi menegaskan.

Salah satu perwakilan P3K, I Wayan Murte Yase mengatakan, “apa yang disampaikan oleh DPRD OKU, bagi kami merupakan sebuah berita baik, ibarat mendapatkan angin segar, apalagi kami sejak lulus seleksi tahun 2021 lalu menunggu kepastian hingga hari ini”, ungkapnya.

Kemudian perwakilan kedua, Rita Eliyana seorang guru yang lulus PPPK di salah satu SD Negeri di Kecamatan Lubuk Batang, mengatakan, “Bukan kami tidak sabar, sabar kami entah sudah level berapa, bahkan hingga saat ini rambut kami sudah memutih pun kami tetap sabar, sedangkan air mata kami sudah tak ada yang bisa ditumpakan lagi, karena sudah hampir setiap sholat kami tumpahkan dalam do’a”, ungkapnya.

Audiensi pun terus berjalan dengan baik, kedua belah pihak saling terbuka dan saling suport demi tercapainya tujuan bersama untuk segera adanya PJ Bupati OKU sehingga pelantikan mereka pun dapat dilaksanakan. (Asmara Nian)

Bagikan ke :