Hasil Timsel KPU Pemprov Sumsel Diduga Cacat Hukum

11-October-2018, 21:26

Palembang – Himpunan Aksi Pemuda Islam (Hapis) se Sumatera Selatan, LSM Pergerakan Anak Sriwijaya (PAS) dan LSM Gerakan Masyarakat Pengawasan Keuangan Negara (GMPKN) Provinsi Sumsel menuding telah terjadi kecurangan dan penyalahgunaan wewenang terhadap hasil seleksi anggota KPU Provinsi Sumsel periode 2018-2023. Sehingga nama nama yang diumumkan lulus sebagai anggota KPU Sumsel dinilai cacat hukum.

Hal tersebut seperti dikatakan Ketua Hapis, Fahmi, SH MH. Menurutnya, banyak kejanggalan, kecurangan, penyalahgunaan wewenang dan subjiktifitas yang terjadi pada seleksi anggota KPU Sumsel. Sehingga, tegas Fahmi hasil yang dikeluarkan cacat hukum. Lebih rinci, fahmi terjadinya kesewenang wenangan yang dilakukan ketua Timsel KPU Provinsi Sumsel. Belum lagi soal kata Fahmi, keraguan kredibilitas yang dimiliki Ketua Timsel Anisatul Mardiah karena pernah bermasalah di DKPP sewaktu menjabat Ketua KPU Sumsel periode sebelmnya.

“Secara tertulis ada 10 poin kejanggalan yang kami temukan dalam pelaksanaan seleksi anggota KPU Sumsel salah satunya seleksi dilaksanakan tanpa mengindahkan peraturan KPU nomor 25 tahun 2018, tentang perubahan atas peratusan KPU nomor 7 tahun 2018 tentang seleksi KPU Provinsi dan Kabupaten Kota, “tegas Fahmi.

Untuk itu, ditambahkan ketua LSM GMPKN Amrullah, SHI MHI mendesak DPR RI segera memanggil KPU RI untuk mempertanyakan kebenaranya. segera memanggil dan meriksa tim seleksi KPU provinsi Sumsel. Mendesak KPU RI segera Menganulir keputusan Timsel yang telah meluluskan 10 nama nama calon anggota KPU Sumsel yang diduga ada beberapa dari 10 nama tersebut dikondisikan untuk lulus sebagai anggota KPU Sumsel.

“Mendesak KPU RI mengambil alih penetapan seleksi calon anggota KPU Sumsel periode 2018-2023, karena keputusan Timsel melukiskan 10 nama peserta seleksi dari hasil tes wawancara tidak sah,”pintanya. (AKUN)

Bagikan ke :