POLRES LAHAT TERIMA ADUAN ADD

5-December-2016, 18:18

//// NCW Lahat Serahkan Laporan

LAHAT – Terkait adanya indikasi penyimpangan dalam pengelolaan ADD (Alokasi Dana Desa) tahun 2016 yang berada di tiga kecamatan Lahat, hal ini seperti yang dilaporkan oleh NCW (Nasional Coruption Watch) kabupaten Lahat, ini akan menjadi Pekerjaan Rumah (PR) yang cukup berat bagi pihak Polres Lahat selaku pihak yang menerima laporan. Kapolres Lahat AKBP Rantai Isnur Eka Sik mengatakan di tengah tengah penerimaan berkas diruangan menyampaikan, akan segera menindaklanjuti laporan yang diterima ini sembari mengumpulkan bukti-bukti yang ada.Senin (5/12).

” Terima kasih dengan NCW atas laporannya,dalam hal ini kami selaku pihak yang menerima laporan akan segera mempelajari berkas – berkasnya dengan sangat teliti apakah benar – benar ada kerugian negara yang terjadi disini ,”ujar Kapolres mengatakan.

Dijelaskannya lagi, untuk perkara korupsi Polisi tidak akan gegabah mengambil tindakan,mengingat ada Lima berkas yang disampaikan oleh pihak NCW, sehingga satu persatu akan dipelajari terlebih dahulu. Akan tetapi, Polresta Lahat akan menyikapi seluruh laporan yang disampaikan masyarakat.

” Kita tidak bisa memastikan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk diproses karena semuanya akan kita pelajari terlebih dahulu semua berkas yang sudah kita terima dengan baik,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua NCW Kabupaten Lahat Dodo Arman didampingii Wakil Ketua, Elan Setiawan menuturkan, sebelumnya pihaknya telah melakukan investigasi dari kasus yang ada sehingga sangat berharap agar Polisi segera menindak lanjuti. Apalagi, saat ini korupsi sudah menjadi musuh negara sehingga dampaknya akan sangat buruk jika dibiarkan.

” Ada Lima berkas laporan mulai dari penyimpangan ADD ditiga kecamatan yakni Kota Lahat, Merapi Barat dan Kikim Area, kami selaku perwakilan NCW Lahat akan terus mengawal kasus ini terus sampai ke proses yang lebih jauh lagi,”jelasnya.

Ditambahkan Elan, pihaknya juga berharap kepada Pemkab Lahat benar – benar jeli dan mengawasi setiap pengeluaran yang menggunakan APBD, karena jelas saat ini tidak sedikit birokrasi yang tersangkut permasalahan korupsi.

” Kita tidak ingin Lahat yang dikenal kondusif menjadi tercoreng karena adanya kasus korupsi yang dilakukan oleh oknum – oknum yang tidak bertanggung jawab,”pungkasnya.(CEPY – LAHAT)

Bagikan ke :