DPRD LAHAT BENTUK TIGA PANSUS

23-November-2016, 18:05

//// Bupati Jawab Pandangan Umum Fraksi

Lahat – Agenda sidang paripuna ketiga yang hari ini yang di laksanakan di gedung DPRD Lahat yaitu mendengarkan jawaban dari Bupati Lahat terhadap pandangan dari tiap tiap fraksi yang sudah di sampaikan, dimana juga dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lahat memutuskan untuk membentuk tiga Panitia Khusus (PANSUS) yang bertugas dalam hal membahas beberapa rancangan terhadap peraturan daerah (RAPERDA) yang diusulkan Pemerintah Daerah (PEMDA) Lahat.

Ketiga pansus yang dimaksud di antara lain, Pansus I bertugas untuk membahas raperda retribusi daerah, Pansus II bertugas untuk raperda bangunan gedung dan yang terkahir, Pansus III ini bertugas untuk membahas perihal perihal raperda dalam hal membahas masalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) pada tahun anggaran 2017 mendatang.Rabu (23/11).

Bupati Lahat, H Saifudin Aswari Rivai SE dalam jawabannya mengatakan, bahsawanya beberapa pandangan umum dari fraksi-fraksi DPRD Lahat yang ada telah diberikan jawaban misalnya, pertanyaan yang dilontarkan dari fraksi PDIP mempertanyakan tentang 14 guru/tenaga pendidik pada tahun lalu mendapat kupon umroh gratis bekerjasama dengan salah satu media lokal.

” Disini dikatakan, kegiatan tersebut tidak dapat terlaksana dikarenakan terbentur dengan aturan berlaku sesuai penjelasan surat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) No S-1701/PW07/3/2016 tertanggal 5 September 2016, dalam penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat hanya diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi,” tegasnya.

Termasuk juga, sambung dia, pelayanan E-KTP yang mendapat keluhan di kalangan masyarakat, dimana, ketersediaan blanko KTP-EL yang dalam hal ini kondisinya masih dalam keadaan kosong di Disdukcapil pertanggal 1 Oktober 2016 di Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil.

” Sebagai solusi dapat dikeluarkan surat keterangan pengganti KTP-EL berdasarkan dengan surat edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) No 471.13/10231/DUKCAPIL, pun juga dengan beberapa pertanyaan disampaikan tujuh Fraksi DPRD Lahat,” jelas H Aswari lagu.

Dikemukakan nya lagi, tentunya jawaban ini kiranya bisa menjadi bahan untuk anggota dewan untuk melakukan pembahasan selanjutnya. Semoga saran,tanggapan,masukan,dukungan serta kritikan akan dapat menyempurnakan kebijakan Pemda Lahat kedepannya.

” Sehingga dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan di Kabupaten Lahat bisa lebih baik lagi dan Lahat bisa lebih maju lagi,” pungkasnya.(CEPY – LAHAT)

Bagikan ke :