USULAN PEMECAHAN DINAS DINILAI TAK TEPAT

15-September-2016, 19:28

//// Disinyalir Hanya Ajang Jadi Ajang Pemborosan
Terkesan Hanya Bagi-bagi Jabatan Saja

Rencana dan usulan pihak pemerintah kabupaten (pemkab) yang mengusulkan untuk membentuk dinas dan badan baru belakangan mendapat reaksi serta kritisi keras dari banyak pihak. Bahkan, salah satunya datang langsung dari pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lahat, dalam hal ini Ketua Komisi II, DR Niko Pransisco, dimana dirinya menilai, usulan raperda pembentukan dinas dan badan baru pada pemkab Lahat tak tepat adanya.

Secara tegas dan gamblang, politisi senior dari partai amanah nasional (PAN) ini menegaskan, raperda yang ada selain dianggap kurang tepat, juga dapat memunculkan opini lain dilapangannya. Dimana diantanya, pemkab Lahat terkesan hanya bagi-bagi jabatan saja, serta disisi lainnya jelas adalah masalah pemborosan anggaran.

“Semuanya belumlah begitu mendesak adanya, alias tidak ada urgensinya untuk dibentuk. Misalnya, pemecahan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) menjadi 2 badan, yakni Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah dan Badan Pendapatan Daerah, semestinya keduanya tidak perlu dipisah, apalagi selama ini sudah berjalan baik dan efektif. Jika mau diubah menjadi badan, namanya saja yang diubah,” beber Niko.

Menurutnya lagi, dilain hal dalam usulan bahkan ada yang lebih terkesan pemborosan, yakni usulan pembentukan Dinas Perpustakaan. Dirinya beranggapan, hal itu belumlah dan tidak terlalu penting.

“Di provinsi saja masih berbentuk kantor, kenapa di kabupaten harus dijadikan dinas,” pungkasnya lagi.

Dilain pihak, dirinya juga mengatakan, sikap pemkab yang cencerung ‘memarkir’ banyak sekali pegawai eselon II yang tidak memiliki jabatan alias menganggur. Semestinya, maksimalkan saja pegawai eselon II yang ada saat ini dan tidak perlu mengambil dari luar Lahat.

“Saat ini pemkab sedang kesulitan anggaran, harus dilakukan efisiensi bukan sebaliknya,” ujar Niko.

Justru sebaliknya, Niko menguraikan, untuk efisiensi dan efektifitas seharusnya dilakukan penggabungan diantarana Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura digabungkan dengan Badan Ketahanan Pangan, sehingga lebih efektif karena ada program di hulu dan hilir soal pertanian dan pangan.
Begitupula dengan 3 instansi yakni Dinas Perikanan dan Peternakan, dan Dinas Perkebunan serta Badan Penyuluhan Pertanian Perikanan Perkebunan Kehutanan (BP4K), dijadikan satu dinas saja.

“Saya lebih setuju digabungkan saja beberapa dinas agar efisien dan efektif, nanti usulan raperda ini akan dibahas dan ditentukan mana yang penting mendesak dan sebaliknya yang tidak mendesak,” tandas Niko.

Senada, Endang, tokoh masyarakat Lahat juga mengomentari hal ini. Dimana menurutnya, dizaman yang katanya serba sulit belakangan ini, semestinya pihak pemkab harus bisa lebih bijaksana dalam segala hal, baik itu kebijakan umum, atau kebijakan berkaitan anggaran. Masih banyak bidang dan sektor lain yang jelas lebih membutuhkan perhatian, ketimbang mesti sibuk membentuk dinas atau badan baru, yang jelas-jelas adalah suatu pemborosan.

“Dana yang ada itu ya dibuat untuk membangun kawasan saja, bukan malahan untuk hal-hal yang kurang bermanfaat. Kami sungguh kurang sependapat untuk hal kali ini,” tegasnya.(BOIM – LAHAT)

Bagikan ke :