GAWAT. TPP PNS BAKAL HILANG

7-August-2016, 18:33

//// DPPKAD Bakal Bahas Secepatnya

Terkait pemangkasan anggaran oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI, Sri Mulyani belum lama ini memang sangat besar dan terasa dampaknya, bahkan hingga di Lahat. Tidak hanya berdampak pada anggaran, bahkan hingga tingkat kabupaten/kota juga ikut merasakannya. Terdekat, tunjangan prestasi pegawai (TPP) yang selalu menjadi tungguan ribuan aparatur sipil negara (ASN) setiap bulannya terancam akan dihapuskan.

Sebut saja, Ali (52) salah satu ASN disalah satu instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lahat. Dirinya menyayangkan hal itu terjadi, karena menurutnya, TPP yang diterima setiap bulannya begitu membantu sekali guna memenuhi kebutuhan rumah tangga.

“Dimana, TPP inilah yang sangat membantu PNS di lingkungan Pemda Kabupaten Lahat, sebab, ketika SK gaji masuk ke dalam bank, satu-satunya harapan dari disebutkan tadi,” katanya, ditemui, Jum’at (5/8).

Disambungnyanya,agar sekiranya jajaran Pemkab Lahat dapat mempertimbangkannya lebih cermat lagi, supaya TPP tidak terancam hilang atau ditunda, dikarenakan terjadinya pemangkasan anggaran tingkat pusat hingga kabupaten/kota.

“Mudah-mudahan, dapat dicarikan solusi terbaik, walaupun bukan satu atau dua pegawai saja, melainkan jutaan ASN se Indonesia mengantungkan terhadap TPP ini dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari,” urai Ali lagi.

Senada, Sobirin (53) pegawai disalah satu kecamatan mengungkapkan, sangat prihatin sekali dengan keadaan dewasa ini, dirinya menjadi abdi negara hampir 30 tahun, baru kali ini mengalami defisit anggaran seluruh Indonesia.

“Selama saya menjadi pegawai belum ada yang namanya pemangkasan dana hingga miliar rupiah, pada akhirnya berdampak kepada keuangan daerah, sehingga TPP semestinya hak setiap abdi negara kini terancam ditiadakan, ini sangat buruk sekali,” tegasnya.

Sementara itu, Bupati Lahat, H Saifudin Aswari Rivai SE, melalui Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD), H Haryanto SE MM MBA mengemukakan, sejujurnya dirinya terkejut dengan pemangkasan anggaran yang diberlakukan seluruh Indonesia, yang semestinya tidak perlu dilaksanakan dipertengahan jalan seperti ini.

“Ini tentunya sudah disusun dana-dana tersebut, dikarenakan adanya hal disebutkan diatas, maka jajaran kami harus menyesuaikan kembali plafon-plafon anggaran berdasarkan keputusan Kemenkeu RI, dimana, program kerja sudah berjalan, sebaiknya pada tahun anggaran baru saja, jangan saat ini,” pungkasnya. (CEPY – LAHAT)

Bagikan ke :