LBH LAHAT ‘PKS’ BANTUAN HUKUM BAGI ORANG MISKIN DENGAN KEMENKUMHAM RI

31-March-2016, 17:14

PALEMBANG – Bertempat di Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan telah dilaksanakan Penandatanganan Nota Kesepahaman / Memorandum of Understanding (MoU) penyelenggaraan Bantuan Hukum khusus bagi orang tidak mampu / miskin di Wilayah Sumsel antara Ketua Organisasi Bantuan Hukum (OBH) sebanyak 8 Lembaga / Yayasan Bantuan Hukum yang telah terakreditasi dan sudah mendapatkan SK Pengesahan Badan Hukum dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumsel terkait Implementasi Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Pada sambutannya Kepala Kantor Wilayah menyampaikan agar target sasaran pelaksanaan bantuan hukum dapat terlaksana secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta tepat sasaran untuk masyarakat miskin yang bermasalah dengan hukum, maka dibentuk Tim Pengawas Bantuan Hukum tingkat daerah yang berfungsi untuk melaksanakan pengawasan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan bantuan hukum diseluruh Indonesia sesuai dengan SK Menkumham”

“Adapun maksud penandatanganan MoU ini memberikan pengarahan terhadap Ketua OBH bahwa pendatanganan kerjasama pelaksanaan bantuan hukum mulai Tahun Anggaran 2015 sudah tidak melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) melainkan sudah dilimpahkan pada masing – masing Kantor Wilayah diseluruh Indonesia, termasuk kewenangan pencairan dana bantuan hukum / reimbursement untuk kegiatan Litigasi maupun Non Litigasi sudah tidak melalui BPHN lagi melainkan cukup mengajukan langsug pada masing – masing Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM diseluruh Indonesia yang disesuaikan dengan tempat OBH tersebut berada, serta diharapkan pengajuan reimbursement oleh para Pimpinan / Direktur OBH diajukan pertriwulan sehingga memudahkan pembuatan pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan dari Panitia Pengawas Daerah” paparnya

Acara penandatanganan MoU ini dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Propinsi Sumsel Drs Juliasman Purba MSi didampingi oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Kepala Bidang Hukum dan Kepala Sub Bidang Penyuluhan dan Bantuan Hukum humas

Sementara itu LBH Lahat datu dari 8 LBH Lahat, melalui Ketuanya mengatakan “Alhamdulillah LBH Lahat telah akukan MOU, MOU ini menambah motivasi kami dalam melakuka pelayanan dan bantuan hukum ke masyarakat tidak mampu dan juga penyuluhan ke desa desa sadar hukum” ujar Bakrun Satia darma (BSD)

Setelah dilakukan penandatangan MOU dilangsungkan dengan pelatihan administrasi Sid-bankum yang di pimpin oleh Kepalaya divisi pelayanan hukum Sukamta (SO/CANIN)

Bagikan ke :