SEKDA LAHAT : ‘SERTIFIKASI GURU JELAS MESTI DIBAYAR’

28-February-2017, 18:16

//// Mengerti Kondisi Kalangan Guru Dilapangan

Tak Ada Alasan Apapun Untuk Menunda

LAHAT – Setelah sebelumnya beberapa perwakilan guru yang ada di Lahat menyampaikan keluhan, baik tertulis atau secara langsung, dengan tujuan ke pemkab Lahat, dalam hal ini bupati dan atau ke sekda, atau juga ke pihak DPRD, nampaknya masalah pembayaran sertifikasi kalangan guru bakal menemui titik terang. Hal ini seperti dikemukakan bupati Lahat, H Saifudin Aswari Rivai SE, disampaikan Sekda, H NASRUN ASWARI SE MM dihadapan petinggi dinas pendidikan (diknas) Lahat.Senin (28/2).

Satu hal yang ditegaskan Nasrun adalah, memerintahkan agar dana sertifikasi kalangan guru untuk segera dibayarkan secara lunas. Streshing ini sendiri dikemukakannya dihadapan rombongan disdik, bagian keuangan Pemkab, dan perwakilan guru serta masyarakat lainnya.

“ Kita ini ada hutang untuk pembayaran di triwulan ke IV tahun 2016. Sesuai dengan perintah bupati, dana sertifikasi tersebut akan segera dibayarkan secara lunas, tak ada alasan untuk tidak bayar, karena itu kewajiban pemkab,” tegas Nasrun.

Nasrun dan juga pihak Disdik serta Keuangan kemudian menjelaskan, demi konfirmasi dan meluruskan isu isu dilapangannya, keterlambatan tersebut disebabkan transfer dari pusat yang memang tertunda alias terlambat, dan satu hal, untuk sertifikasi ini sendiri, dananya kan bersumber dari APBN.

“ Bukan seperti diisukan, dana sengaja ditahan, dialokasikan ke pos lain atau bahkan lainnya lagi, semuanya sekali lagi kami tegaskan hal itu tidaklah benar. Faktanya, jika memang dalam waktu dekat transfer dana dari pusat masuk ke rekening pemkab, sertifikasi segera dibayarkan,” beber Nasrun lagi.

Terpisah sebelumnya, Ketua LBH Lahat, Bakrun Satia Darma SH yang juga merupakan penasihat hukum guru guru se kabupaten Lahat meminta agar bupati Lahat atau melalui jajaran terkait lainnya untuk segera mencairkan lunas sertifikasi guru. Selain memang disatu sisi sertifikasi adalah mutlak hak bagi kalangan guru, sesuai program pemerintah dan masih diberlakukan, dilain sisi hal ini penting mengingat kepentingan para guru saat sudah semakin mendesak, apalagi dana itu adalah anggaran tahun 2016.

“ Jika memang bisa, kami sangat menyarankan kiranya urusan sertifikasi bisa segera diselesaikan, karena memang merupakan hak mutlak kalangan guru sesuai program pusat dan belum dicabut keberlakuannya,” tegasnya.

Sebelumnya, disampaikan Koordinator Forum Guru Lahat (FGL), Ahmad Hamidi SPd MM yang sempat mendatangi kantor DPRD guna mempertanyakan hal ini membenarkan bahwa sesuai aspirasi dari guru-guru se-Kabupaten Lahat, tentang kejelasan sisa tunjangan profesi guru yang belum dibayarkan.

“ Kami hanya memfasilitasi dari kawan-kawan guru. Oleh karena itu Forum Guru yang terdiri dari organisasi guru dan pribadi-pribadi guru mencoba menanyakan ini kepada komisi IV DPRD Kabupaten Lahat, hingga minimal ada kejelasan nasib dana sertifikasi guru kedepannya,” tegasnya. (CEPY/IMAM – LAHAT)

Bagikan ke :