Sikapi Keluhan Karyawan, PLT Bupati ME, Datangi PT GPEC Dan PT SGLPI

19-May-2020, 16:40

Muara Enim, sriwijayaonline.com – PLT Bupati Muara Enim, H Juarsah SH  kemarin (Selasa, 18-5) mendatangi lokasi proyek PLTU Sumsel 1 di Desa Tanjung Menang, Kecamatan Rambang Niru kabupaten Muara Enim.

Tampak mendampingi PLT Bupati Muara Enim didampingi Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Drs M Teguh Jaya MM. Selasa (19-5).

Terpantau, Kedatangan PLT Bupati Muara Enim kelokasi untuk melakukan mediasi terhadap konflik antara pekerja dengan PT Guangdong Power Energy Co Ltd (GPEC) sebagai subkontraktor yang menaungi buruh di PLTU Sumsel I.

Diketahui, dari pertemuan tersebut, PLT Bupati menginstruksikan PT GPEC dan PT Shenhua Guohua Lion Power Indonesia (SGLPI) sebagai kontraktor proyek agar dapat menghentikan pekerjaan tenaga kerja (TKA) untuk bekerja secara kasar di lapangan, mereka hanya mengizinkan pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus.

“Atas nama Pemkab Muara Enim kami meminta berhenti kegiatan TKA yang mengerjakan pekerjaan kasar di sini dan kami tegaskan tentang TKA yang bekerja di pembangunan PLTU ini adalah pekerja yang memiliki keahlian khusus. Dan juga kami meminta untuk segera memenuhi hak-hak normatif pekerja yang belum dilakukan, termasuk yang meminta kembali pekerja yang telah dirumahkan, ”tegas Juarsah saat pertemuan itu.

Kemudian PLT Bupati memberi waktu dalam tempo waktu 2 minggu agar hak pekerja diterima yang dirumahkan selama kurang lebih 2 bulan untuk diterima.

“Terkait dengan pegawai yang ada di rumahkan kami instruksikan langsung sudah berbulan-bulan, karena telah sesuai Undang-undang No. 13 Tahun 2003, maka pekerja yang mogok kerja atau dirumahkan akibat perselisihan masih sah berstatus sebagai pekerja perusahaan sehingga tetap dapat memperoleh upah,” urainya.

Menanggapi hal tersebut, PT. GPEC melalui Koordinator Proyek, Mr. Li dan Manajer Administrasi PT. Shenhua Guohua Lion Power Indonesia (SGLPI) sebagai kontraktor proyek, Tuan Wang yang didampingi oleh Manajer Humas, Herida akan menarik TKA yang dipekerjakan pada keahlian kasar.

“Kita menarik TKA yang dipekerjakan pada keahlian kasar dan kemudian kami juga menyanggupi persetujuan pekerja untuk pemenuhan hak-hak normatif, seperti menerima BPJS Ketenagakerjaan, melengkapi dengan alat pelindung diri dan membayarkan pembayaran upah (UMK) termasuk juga membayar lembur,” terangnya.

Lebih lanjut khusus untuk mengangkat pekerja dari perjanjian kerja untuk waktu tertentu (PKWT / kontrak) menjadi perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu (PKWT / tetap), yang dikelola manajemen tidak dapat disesuaikan dengan alasan mengapa perusahaan tersebut-pun hanya melakukan perjanjian pengiriman barang tertentu (sementara ) di PLTU Sumsel I tersebut.

“Sebagai solusi, seluruh pekerja termasuk 74 orang yang kemarin dirumahkan akan kembali dipekerjakan dalam badan pekerja baru yang difasilitasi oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Selatan,” ungkapnya.

Sementara Tajudin dan Darwin, perwakilan pekerja yang ikut hadir, terima kasihnya atas mediasi yang di-inisiasi oleh Pemkab Muara Enim.

“Terima kasih kami pada Bapak Plt. Bupati yang berjanji untuk terus memantau perkembangan hasil pertemuan ini, “Ungkap nya.

Turut hadir, Kepala Disnaker Muara Enim, Camat Rambang Niru dan Camat Belimbing, ”pungkasnya. (Ali).

Bagikan ke :