HERI AMALINDO AJAK KADER PKK BERPERAN AKTIF DALAM PEMBANGUNAN

6-September-2016, 16:48

PALI – Dalam rangka menciptakan sinergisitas visi serta misi antara pemerintah daerah, Tim Penggerak PKK (TP.PKK), Kecamatan dan Desa, Pemerintah kabupaten (pemkab) PALI dan TP.PKK menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) di Gedung Pesos, Komplek Pertamina (Komperta) Pendopo, Kabupaten PALI, Selasa (6/9).

Tujuan Rakor sendiri adalah terciptanya sinergisitas, terjalin koordinasi dan kerja sama yang baik, serta pemahaman penguatan perencanaan pembangunan.

Dalam sambutannya Bupati PALI Ir H Heri Amalindo MM mengajak TP.PKK, Kades, Lurah, Camat, berperan aktif melaksanakan pembangunan, pensinergian dan pemberdayaan masyarakat, baik dalam bentuk moril maupun materil sehingga tercapai dan tercipta Kabupaten PALI yang cemerlang, sesuai dengan Visi Misi SERASI NIA yang mempunyai makna dan singkatan yaitu Sentra Ekonomi Rakyat, Agamis, Sejahtera, Inovatif, Nyaman, Indah dan Aman. “Kader harus mampu merencanakan kegiatan dan menganggarkan keuangan desa masing-masing. Program ini harus berkoordinasi ke Kecamatan dan Kabupaten,” demikian ajak Heri Amalindo.

Sementara itu narasumber Kepala Balai PMD Yogyakarta, Drs Edi Supriyanta MSi dalam paparannya menjelaskan, pemerintah desa dan kelembagaan desa harus berdaya dan mandiri, semangat, maju dan sejahtera. Dengan digelontorkan dana kepada pemerintah desa sebesar kurang lebih1 sampai 1,4 miliar perdesa, harus bisa dimanfaatkan dengan baik dengan program perencanaan yang terarah, bukan sekadar harus habis. “Semangatnya baru sampai bagaimana menghabiskan dana yang dikucurkan” ujar Edy kelahiran Sleman Yogyakarta ini.

Edi menjelaskan, dana desa diperuntukkan sebagai anggaran pemerintahan desa dalam mengolah dan menggali potensi SDA yang ada di desa, menumbuhkan sumber pendapatan atau membina dan meningkatkan perekonomian desa serta Pemberdayaan SDM. “Jadi mari kita mengawal dana desa menuju program yang lebih bermanfaat dan barokah agar tidak menjadi masalah,” himbau Edi.

“Kades sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, perencanaan pengalokasian dana desa harus terbuka, melibatkan masyarakat dan mengikuti aturan yang berlaku,” pungkas Edy. (VOLIS/SO/PALI)

Bagikan ke :