LAHAT MESTI FIKIR ULANG ATUR ANGGARAN

22-August-2016, 18:22

Terkait telah dilakukannya pemangkasan anggaran oleh Kementerian Keuangan (Kemenkue), seakan membuat Pemerintah Provinsi (Pemprov) se Indonesia harus putar otak guna mengunakan anggaran tersebut dalam pelaksanaan kegiatan. Tak terkecuali dirasakan juga Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Lahat merasakan hal serupa.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lahat, Herliansyah SH MH membenarkan, bahwasanya telah terjadi keadaan yang menyebabkan diadakan pergeseran anggaran antar unit organisasi, kegiatan dan jenis belanja.

“Sehingga kondisi dewasa ini memaksa semua pihak untuk bergerak, dimana, perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum anggaran pendapatan belanja daerah (APBD),” jelasnya, ditemui, disela-sela paripurna pembahasan RKUA PPAS APBD-P 2016, Senin (22/8).

Selain itu sambungnya, keadaan yang mengharuskan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan, keadaan darurat maupun kondisi luar biasa.

“Perlu diperhatikannya perbedaan asumsi dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya, program dan kegiatan dapat diusulkan untuk ditampung dalam perubahan APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan tahun anggaran berjalan,” papar politisi asal PDIP ini lagi.

Ia menyebutkan, capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi dalam APBD-P apabila asumsi KUA tidak tercapai serta apabila melampau asumsi maka harus ditingkatkan.

“Oleh karena itu, antara Badan Anggaran (Banggar) dan TAPD serta alat kelengakapan DPRD perlunya pembahasan terhadap rancangan KUA perubahan APBD dan PPAS perubahan secara efektif, efisien dan akurat,” pungkas Herliansyah.

Sementara itu, Bupati Lahat, H Saifudin Aswari Rivai SE mengemukakan, dalam rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) tahun anggaran 2016 ini dikaitkan dengan kondisi perekonomian nasional yang relatif belum stabil.

“Seperti pertumbuhan ekonomi belum optimal dan melemahnya harga komoditas minyak bumi sehingga berdampak pada kinerja perekonomian nasional dan daerah,” katanya.

Ia mengungkapkan, kondisi global dewasa ini belum stabil menjadi pertimbangan bagi pemerintah dalam melakukan koreksi atar target beberapa komponen pendapatan daerah dalam APBD 2016.

“Pemerintah menilai perlu untuk melakukan penyesuaian terhadap target penerimaan perpajakan 2016 terutama penerimaan bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak agar kebutuhan pendanaan belanja daerah dapat terpenuhi,” tandas Aswari. (CEPY – LAHAT)

Bagikan ke :