Tol Indralaya – Muara Enim Ditargetkan Rampung Pada Oktober 2021

21-January-2020, 02:09

Muara Enim, sriwijayaonline.com – Dalam rangka pelaksanaan proyek pembangunan jalan tol ruas Simpang Indralaya – Muara Enim, Pemerintah Kabupaten Muara Enim menginisiasi rapat persiapan pengadaan tanah dengan Kementerian PUPR dan PT Hutama Karya di ruang Rapat Serasan Sekundang, Kantor Bupati Muara Enim.

Rapat yang dipimpin PLT Bupati Muara Enim, H Juarsah SH ini membahas persiapan pengadaan tanah pada pembangunan tahap II yang meliputi Desa Suban Baru di Kecamatan Kelekar, Desa Gaung Asam, Desa Ibul dan Desa Tanjung Tiga di Kecamatan Belida Darat, kemudian Desa Baru Rambang, Desa Sukarami, Desa Tanjung Dalam, Desa Tanjung Raya dan Desa Sugih Waras di Kecamatan Rambang sepanjang dengan total sepanjang 74, 5 Km. Senin (20/1)

Tampak Hadir, Sekda Muara Enim, Para Kepala OPD Pemkab Muara Enim.

General Manager Wilayah I PT. Hutama Karya, Sarjono dalam paparannya menargetkan pada Oktober 2021 tol ini dapat beroperasi. Hal senada juga disampaikan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Tanah Jalan Tol dari Kementerian PUPR, Rasiman ST MT yang mengatakan bahwa sesuai target pada tahun ini juga akan dilanjutkan pengadaan tanah tahap III (akhir) dan berharap pada akhir tahun 2021 jalan tol sepanjang 126 Km ini sudah rampung.

Sekda Muara Enim, H Hasanudin menjelaskan bahwa Pemkab Muara Enim telah membentuk tim dan sekretariat persiapan pengadaan tanah sehubungan dengan pendelegasian kewenangan dari Gubernur Sumatera Selatan kepada Bupati Muara Enim, tim ini akan melakukan pendataan, konsultasi publik dan penetapan lokasi.

PLT Bupati Muara Enim H Juarsah SH mendukung penuh proyek strategis nasional ini. Ia menilai keberadaan tol ini mendatangkan manfaat bagi masyarakat, termasuk meningkatkan akselerasi pembangunan di Kabupaten Muara Enim. Plt. Bupati juga meminta seluruh pihak terkait terutama PT. Hutama Karya maupun PT. Waskita Karya sebagai pelaksana proyek untuk selalu berkoordinasi dan melibatkan camat maupun Kades setempat sebagai perwakilan pemerintah daerah di lapangan. (Ali).

Bagikan ke :