Kejari Banyuasin Buka Posko Konsultasi Hukum Khusus Bagi Kepala Desa

15-May-2019, 20:36

BANYUASIN — Kejaksaan Negeri Banyuasin akan membuka posko konsultasi hukum khusus bagi Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Banyuasin. Hal ini bentuk pencegahan korupsi dalam penggunaan Dana Desa (DD).

“Konsultasi hukum secara gratis diharapkan dapat dimanfaatkan oleh kepala desa setiap hari kerja,”kata Kepala Kejaksaan Negeri Banyuasin Muhamad Jefri, SH,MH di dampingi Kasi Intel Kejari Banyuasin, Rabu (15/05).

Dijelaskan Jefri, bahwa posko ini nantinya dapat memberikan pemahaman dan edukasi tentang hukum kepada kepala desa agar tidak salah langkah dalam pengunaan dana desa.

Upaya yang dilakukan tersebut, menurut mantan Kejari Bireuen Provinsi Aceh ini sejalan dengan intruksi Presiden Jokowi agar dana desa terserap dengan maksimal. Apalagi anggaran yang dikucurkan ke desa-desa cukup besar setiap tahunnya.

“Sebab, banyak kepala desa yang takut salah dalam mengunakan anggaran dan tidak tepat sasaran karena nilai anggaran perdesa cukup besar. Hal ini juga membantu mereka agar tidak khilaf berpikir mencari keuntungan pribadi,”ungkap dia.

Posko dibentuk untuk menghilangkan rasa takut dan merubah persepsi selama ini. “Saya imbau silahkan Kepala Desa datang ke Kejari, apa saja permasalahan hukum yang dihadapi akan dicarikan solusi untuk menyelesaikannya,” jelas dia.

Selain itu, Jefri menyebut ada sejumlah program Kejari yang akan dilakukan kedepan diantaranya Jaksa masuk desa, Jaksa masuk Pesantren, meningkatkan TPAD dan MoU dengan Pemkab Banyuasin menetapkan Zona Integritas Bebas Korupsi.

“Program-program yang dicanangkan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin ini kami mendukung dan kawal dan kerjasama dengan Pemkab titik-titik yang menjadi PAD dapat ditingkatkan sehingga program Banyuasi Bangkit ini dapat terwujud,”pungkas dia. (Adm)

Bagikan ke :