PERUSAHAAN DIANGGAP LANGGAR HAM

4-April-2016, 17:39

//// Terkait Masalah Sengketa Pekerja dan Perusahaan
Pendemo Anggap, Bupati Takut Dengan Perusahaan

Masih berkaitan dengan masalah ‘konflik’ antara pihak perusahaan dalam hal ini PT SBWP/PT ATP dan juga pihak pekerja yang masih berlarut, berujung pada kembalinya dilakukan aksi demonstrasi perwakikan ratusan pekerja, dibawah naungan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) ke halaman pemkab, guna kembali pula memintakan solusi serta jalan keluar terbaiknya.

Di aksi yang merupakan kali ketiga kemarin, massa sendiri tak bosan-bosannya menyampaikan tuntutannya terhadap perusahaan, khususnya bagi hak-hak yang ada, yang dianggap memang masih menjadi milik mereka Erwin, koordinator aksi kembali mengatakan, sampai hari ini, perusahaan bersikap arogan.

“Ini sudah bisa dikatakan kejahatan atau pelanggaran hak asasi manusia (HAM), karena jelas, status pekerja masih jelas, tapi perusahaan tak menganggapnya, dan bahkan semua hak-hak terhadap pekerja sama sekali sudah ditiadakan,” ujar Erwin.

Dilapangannya, untuk beberapa kasus, memang pihak pekerja mengerti, terutama mengenai jalur penyelesaiannya, seperti melalui pengadilan atau apapun itu. Namun, untuk hak-hak pekerja dilapangan semuanya mesti dilaksanakan, seperti hak atas gaji, honor dan lainnya.

“Kami minta, pemkab bisa menindak atau bahkan melakukan penyelidikan tuntasnya, bahkan jika perlu libatkan pihak penyidik kepolisian atau yang lainnya, jangan disini kesan yang ada, seolah-olah pemkab dalam hal ini bupati sepertinya takut kepada pihak perusahaan,” lanjut Erwin lagi.

Untuk aksi kemarin, perwakilan pendemopun akhirnya diterima dan kembali diajak berembuk. Bahkan, kali ini langsung dipimpin oleh wakil bupati (wabup) Lahat, Marwan Mansyur SH MM dan juga dihadiri perwakilan pihak dinas terkait, dalam hal ini Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans).

Marwan sendiri menyesalkan satu hal, khususnya kepada pihak perusahaan sendiri, manajemen di Lahat. Karena, kesan yang muncul pihak perusahaan justru sama sekali tak memberi respons dan mencari solusi dalam kasus yang ada.

“Sebelumnya kan pemkab, dalam hal ini disnaker sudah kirim surat dan saya tanda tangani, tapi nyatanya sampai sekarang, kasus ini masih ada. Ini yang saya sesalkan,” ungkap Marwan.

Kepada para pekerja, Marwan melanjutkan, melihat kondisi ini, tentu saja sikap ‘geram’ ditunjukkan pemkab. Untuk itu, dalam waktu dekat, pihaknya akan berupaya memanggil kembali perwakilan perusahaan, kali ini benar-benar perwakilan perusahaan dari tingkat pusat.

“Besok atau maksimal empat hari kedepan, kami akan panggil wakil pusat perusahaan, dan streshing akan kami berikan, semuanya akan kembalikan ke aturan mainnya sajalah, sehingga masalah ini tidak menjadi berlarut-larut,” ungkap Marwan.

Marwan menambahkan, bahkan jika memang sudah ada tahapan ‘campur tangan ‘ penuh pihak pemkab tapi perusahaan masih saja membandel, semuanya diserahkan ke pihak pekerja, dalam artian, jika memang ingin mengadukannya keranah hukum, itu merupakan hak mereka.

“Kami minta semuanya sabar dulu, jangan terpancing anarkis, yakinlah disini pemkab takkan berdiam diri,” tegas Marwan.

Usai mengadakan pertemuan, massa pun kemudian memutuskan untuk membubarkan diri, sembari menunggu kembali janji-janji pihak pemkab terhadap penyelesaian kasus yang ada. Sementara, pihak perusahaan, untuk kesekian kalinya, kembali belum bisa dimintai keterangannya pasti, khususnya mengenai permasalah yang ada. (CEPY – LAHAT)

Bagikan ke :