KPPN LAHAT, Press Release APBN Periode Desember 2024

22-January-2025, 10:22

LAHAT – Kepala KPPN Lahat Budi Hartadi, Kepala KPP Pratama Lahat Andy Wisnu Wardhana, dan Kepala KPKNL Lahat Muh. Tajus Syarifin menyelenggarakan kegiatan Press Release realisasi APBN periode sampai dengan 31 Desember 2024, wilayah kerja Kemenkeu Satu Lahat meliputi Kabupaten Lahat, Empat Lawang, Muara Enim, PALI, Musi Rawas, Musi Rawas Utara, Kota Pagar Alam dan Lubuk Linggau. Kegiatan dilaksanakan secara luring berlokasi di KPPN Lahat.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, tercatat Inflasi Indonesia pada Bulan Desember 2024 sebesar 1,57% (yoy) yang mengalami peningkatan dibandingkan dengan periode sebelumnya pada Bulan November 2024 yang tercatat sebesar 1,55% (yoy) dan masih masuk dalam rentang target 2,5%±1%.

Sedangkan inflasi di Provinsi Sumatera Selatan mencapai 1,20% (yoy) pada Bulan Desember 2024, angka ini cenderung mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan periode November 2024 yakni sebesar 0,73% (yoy). Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 107,01 dengan inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Ogan Komering Ilir sebesar 1,48% dengan IHK sebesar 108,80 dan terendah terjadi di Kabupaten Muara Enim sebesar 0,74% dengan IHK sebesar 109,68 berdasarkan data yang disampaikan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan.

Ringkasnya, rincian pendapatan dan belanja sampai dengan 31 Desember 2024 yang masuk dan keluar kas negara yang dikelola oleh KPPN Lahat, KPP Pratama Lahat dan KPKNL Lahat adalah sebagai berikut :

• Pendapatan sampai dengan 31 Desember 2024 tercatat sebesar 1.437,13 miliar dari penerimaan pajak, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar 4,722 miliar.

• Realisasi Belanja Pemerintah Pusat sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar 1.166,35 miliar atau telah mencapai 101,10% dari pagu yaitu sebesar 1.153,70 miliar. Sedangkan untuk realisasi penyaluran transfer ke daerah sebesar tercatat sebesar 8.425,42 miliar yang tersebar di seluruh wilayah Kab. Lahat, Kab. Muara Enim, Kab. Empat Lawang, Kab. PALI, dan Kota Pagar Alam.
Berikut penjelasan terkait pagu dan realisasi APBN di wilayah kerja Kemenkeu Satu Lahat Sampai dengan 31 Desember 2024.

PENDAPATAN PERPAJAKAN

KPP Pratama Lahat memiliki tiga wilayah kerja, meliputi Kabupaten Lahat, Kota Pagar Alam, dan Kabupaten Empat Lawang.

Hingga Desember 2024, Kabupaten Lahat masih menjadi kontributor terbesar dalam penerimaan pajak dengan kontribusi sebesar 84,56%. Kabupaten Empat Lawang memberikan kontribusi sebesar 10,32%, diikuti oleh Kota Pagar Alam sebesar 5,12%.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh wajib pajak yang telah memenuhi kewajibannya dan turut berpartisipasi dalam pembangunan di Kabupaten Lahat, Kabupaten Empat Lawang dan Kota Pagar Alam.

Terdapat lima sektor dominan yang menjadi penyumbang terbesar penerimaan pajak di KPP Pratama Lahat, yaitu Pertambangan dan Penggalian, Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib, Transportasi dan Pergudangan, Industri Pengolahan, serta Perdagangan Besar dan Eceran.

Hingga Desember 2024, sektor Pertambangan dan Penggalian merupakan kontributor terbesar dengan kontribusi sebesar 49,15%. Sektor Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib memberikan kontribusi sebesar 23,60%, diikuti oleh sektor Transportasi dan Pergudangan sebesar 10,27%, Industri Pengolahan sebesar 6,40%, dan Perdagangan Besar dan Eceran sebesar 3,90%.

Sampai dengan Desember 2024, KPP Pratama Lahat telah merealisasikan total penerimaan pajak sebesar 1,437 Triliun Rupiah dengan pertumbuhan year on year 21,49% dibandingkan dengan Desember 2023.

Komposisi penerimaan pajak ini berasal dari empat jenis pajak, yaitu Pajak Penghasilan (PPh) Non-Migas, PPN dan PPnBM, PBB sektor Perhutanan, Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, Pertambangan untuk Pengusahaan Panas Bumi, Pertambangan Mineral atau Batubara, dan Sektor Lainnya (PBB P5L), serta Pajak Lainnya.

Pajak PPh Non-Migas memberikan kontribusi sebesar 396,23 miliar Rupiah pada Desember 2023 dan meningkat menjadi 432 miliar Rupiah pada Desember 2024 sehingga terjadi pertumbuhan sebesar 9,03%.

Besarnya kontribusi dari Pajak PPh Non-Migas ini didorong oleh sektor pertambangan dan kegiatan supporting tambang yang mengalami peningkatan, serta kenaikan pagu belanja pemerintah (APBN dan APBD) setiap tahunnya, ditambah dengan kinerja industri pengolahan yang menunjukkan tren positif.

Realisasi penerimaan pajak dari jenis Pajak PPN dan PPnBM juga mengalami kenaikan dari periode Januari – Desember 2023 ke periode Januari – Desember 2024. Pada periode Januari – Desember 2023, KPP Pratama Lahat merealisasikan PPN dan PPnBM sebesar 463,85 miliar rupiah, sementara pada periode Januari – Desember 2024, realisasi PPN dan PPnBM mencapai 560,65 miliar rupiah, sehingga terjadi pertumbuhan sebesar 20,87% secara year-on-year.

Kegiatan sektor pertambangan dan supporting tambang, serta bertambahnya pagu belanja pemerintah (APBN dan APBD), masih menjadi faktor utama yang mendorong pertumbuhan penerimaan dari Pajak PPN dan PPnBM.

Selain itu, peningkatan kegiatan ekstensifikasi di sektor pertanian dan perkebunan juga memberikan dampak positif pada tumbuhnya penerimaan PPN dan PPnBM di sektor industri pengolahan.

Realisasi penerimaan pajak dari jenis Pajak PBB P5L pada periode Januari – Desember 2024 mengalami kenaikan siginifikan jika dibandingkan dengan periode Januari – Desember 2023. Pada periode Januari – Desember 2023, Pajak PBB P5L memberikan kontribusi penerimaan sebesar 235,25 miliar rupiah sementara pada periode Januari – Desember 2024 mencapai 310,22 miliar rupiah.

Kenaikan penerimaan Pajak PBB P5L yang signifikan ini ditopang dengan banyaknya wajib pajak sektor pertambangan yang melakukan pembayaran menjelang jatuh tempo.

Kontribusi pajak yang terkumpul menjadi fondasi utama dalam pembiayaan berbagai proyek infrastruktur dan program sosial yang vital bagi kesejahteraan masyarakat di wilayah Kabupaten Lahat, Kota Pagar Alam, dan Kabupaten Empat Lawang.

Salah satu fokus utama penggunaan dana ini adalah pembangunan dan perbaikan jaringan jalan, yang bertujuan untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah dan mempermudah akses masyarakat terhadap berbagai layanan publik.

Selain itu, dana pajak ini juga dialokasikan untuk meningkatkan kualitas dan ketersediaan fasilitas kesehatan.

Direktorat Jenderal Pajak sedang melakukan Reformasi Perpajakan Jilid 3. Salah satu bagian dari program Reformasi Perpajakan Jilid 3 adalah Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) atau lebih dikenal dengan istilah “Coretax”.

Salah satu visi Coretax adalah mewujudkan Sistem Inti Administrasi Perpajakan yang Mudah, Andal, Terintegrasi, Akurat, dan Pasti untuk optimalisasi pelayanan dan pengawasan sebagai bagian reformasi perpajakan (SIAP-MANTAP) dengan 21 proses bisnis yang dirancang ulang.

Dengan demikian, proyek Coretax ke depannya bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam mengetahui posisi hak dan kewajiban perpajakan secara near real-time.

Menurut rencana, implementasi Coretax akan dapat dilaksanakan pada akhir tahun 2024.
Pemerintah secara resmi telah meluncurkan dan memberlakukan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax) oleh Presiden Prabowo Subianto pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 di Kantor Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Dengan diresmikannya Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax) ini, dihimbau kepada seluruh wajib pajak untuk dapat memanfaatkan layanan perpajakan dengan panduan pada laman https://pajak.go.id/reformdjp/coretax.

Dengan diberlakukannya Coretax, kami juga menghimbau kepada seluruh Wajib Pajak dan Pemerintah Daerah untuk mendorong masyarakat dan instansi pemerintah untuk melakukan pemuktakhiran data profil perpajakan melalui laman https://coretaxdjp.pajak.go.id tersebut.

Dalam rangka pemutkahiran data, diminta kepada seluruh wajib pajak dan pemerintah daerah untuk melengkapi data yang terkait dengan data Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk orang pribadi, data alamat email dan nomor telepon seluler yang aktif, data alamat tempat tinggal sesuai keadaan yang sebenarnya, data anggota keluarga untuk orang pribadi, dan data pengurus untuk Instansi Pemerintah.

Kami juga menginfokan bahwa saat ini marak penipuan yang mengatasnamakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan sudah banyak korbannya, kami mengimbau masyarakat untuk waspada dengan penipuan yang dilakukan oleh pihak yang berpura-pura menjadi pegawai DJP lalu berkomunikasi dengan wajib pajak, komunikasi dilakukan dengan berbagai cara seperti mengirim pesan melalui surat elektronik dan pesan dalam jaringan dengan menyampaikan pesan seperti adanya pemeriksaan, tagihan pajak, perubahan data, install aplikasi.

Modus penipuan lain yang saat ini berkembang juga di masyarakat adalah pishing situs resmi DJP dan pengiriman file berekstensi apk lewat WhatsApp atau email. Apabila masyarakat menerima pesan WhatsApp, masyarakat bisa memeriksa nomor whatsapp di laman resmi DJP sesuai Kantor Pelayanan Pajak (KPP) masing-masing. Tautan seluruh KPP dapat dilihat di pajak.go.id/unit-kerja.

Apabila masyarakat menerima email imbauan, tagihan pajak, atau tautan terkait perpajakan, pastikan domain email berakhiran @pajak.go.id, selain domain itu dapat dipastikan adalah penipuan. Dan apabila masyarakat menerima pesan bermuatan file berekstensi apk dan mengatasnamakan DJP, harap diabaikan.

Bagi masyarakat yang menemukan adanya indikasi penipuan pesan atau informasi yang mengatasnamakan DJP, masyarakat dapat menghubungi saluran pengaduan DJP melalui Kring Pajak 1500200, faksimile (021) 5251245, email [email protected], media sosial X @kring_pajak, situs pengaduan.pajak.go.id, dan live chat www.pajak.go.id.

REALISASI PNBP DAN LELANG

Realisasi penerimaan PNBP KPKNL Lahat per 31 Desember 2024 senilai Rp4,722 miliar dengan target Rp5,804 miliar. Berdasarkan jenis PNBP-nya, KPKNL Lahat mencatat realisasi PNBP yang berasal dari pelaksanaan lelang, pengelolaan Barang Milik Negara dan pengurusan piutang negara, yang terbagi atas PNBP Lelang senilai Rp1,484 miliar, PNBP BMN senilai Rp3,230 miliar, dan PNBP Piutang Negara senilai Rp8,259 juta.

Realisasi PNBP mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Per 31 Desember tahun sebelumnya Rp5,76 miliar rupiah, sedangkan tahun ini senilai Rp4,72 miliar rupiah. Perubahan ini mengalami penurunan senilai 18,30%
Realisasi Pokok Lelang per 31 Desember 2024 senilai Rp57,92 miliar dengan target Rp39,079 miliar. Nilai realisasi pokok lelang ini meningkat sebesar persen 24.93% dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2023 senilai Rp77,15 miliar.

BMN yang dikelola meningkat dari 2,389 triliun tahun 2023 menjadi 2,626 triliun rupiah pada tahun 2024.

Selain Kegiatan Lelang dan Pengelolaan Kekayaan Negara, KPKNL juga memberikan layananan penilaian berikut:

KPKNL Lahat menyediakan layanan penilaian BMN/BMD dalam rangka penghapusan aset BMN/BMD. Hasil penilaian tersebut dapat digunakan dalam proses permohonan nilai limit lelang yang diajukan ke KPKNL Lahat.
Hubungi KPKNL Lahat untuk mendapat informasi lelang ke [email protected], WA:08117265656, Halo DJKN 150-991

KINERJA PENYALURAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT, TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
KPPN

Lahat merupakan KPPN tipe A1 Non Provinsi di wilayah Sumatera Selatan yang melayani 88 satuan kerja di wilayah Kabupaten Lahat, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dan Kota Pagar Alam.

Alokasi pagu belanja pemerintah pusat tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar sebesar Rp187,18 miliar atau 19,37% jika dibandingkan dengan tahun 2023 yaitu dari Rp966,52 miliar menjadi Rp1.153,70 miliar. Belanja pemerintah pusat terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal.

Realisasi belanja pemerintah pusat sampai dengan periode 31 Desember 2024 sebesar Rp1.166,35 miliar atau telah mencapai 101,1%. Terdapat kenaikan sebesar 2,24% jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2023 yaitu 98,86%.

Hal ini disebabkan adanya penambahan pegawai berupa PPPK sehingga menambah alokasi belanja pegawai
Selanjutnya, Sampai dengan 31 Desember 2024 KPPN Lahat telah menyalurkan TKD sebesar Rp. 8.425.418.892.584,-.

Penyaluran TKD di lingkup KPPN Lahat berjalan dengan baik, namun masih ruang perbaikan yang harus dilakukan di tahun 2025.

Yang pertama adalah terkait pelaporan syarat salur DAU Special Grant. Pada catatan kami ada keterlambatan penyampaian laporan yang menyebbabkan gagal salur.

Yang kedua adalah terkait penyerapan DAK fisik yang tidak 100% karena ada kegiatan yang tidak terekam dan teradministrasi dengan baik. Kemudian yang ketiga terkait Dana Desa yang perlu didorong untuk dapat disalurkan di bulan awal tahun agar memberikan efek multiplier pada perekonomian Desa.

Dari kegiatan Press Release ini, diharapkan realisasi pendapatan maupun belanja negara di wilayah Provinsi Sumatera Selatan khususnya wilayah kerja kemenkeu satu Lahat dapat terjaga pertumbuhannya hingga akhir tahun guna mewujudkan fungsi APBN sebagai penopang pertumbuhan ekonomi nasional.

(RELEASE)

Bagikan ke :