DPRD Muba Sampaikan Pemandangan Umum Fraksi Terhadap RAPBD-P TA 2020

21-July-2020, 19:40

MUBA, SO – Selasa (21/07/2020), telah diselenggarakan Rapat Paripurna Masa Persidangan III Rapat ke-20 dalam rangka Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Muba diruang rapat Paripurna DPRD Kabupaten Muba dipimpin oleh Ketua DPRD Sugondo dihadiri Wakil Ketua I DPRD Jon Kenedi, SIP.,M.Si, Wakil Ketua II DPRD Irwin Zulyani, SH, Wakil Ketua III DPRD H. Rabik Hs, SE.,SH.,MH, Anggota DPRD Muba, Wakil Bupati Muba Beni Hernedi, Asisten Setda Muba, Dandim 0401/Muba dan Perangkat Daerah Kabupaten Muba.

Rapat digelar dalam rangka mendengarkan Penyampaian pemandangan umum Fraksi DPRD terhadap Rancangan APBD Perubahan Muba TA 2020.

Berikut Penyampaian Pemandangan Umum 8 Fraksi-fraksi DPRD Muba terhadap Nota Keuangan Rancangan APBD Perubahan TA 2020 :

Fraksi Golkar DPRD dengan Juru Bicara Muhammad Isa menyampaikan bahwa sangat mendukung dan mengapresiasi seluruh program Pemerintah Daerah Kab. Muba, dapat meningkatkan PAD Muba terutama pada sektor pajak dan lebih memprioritaskan Pembangunan Daerah demi terwujudnya Visi dan Misi Bupati Muba menuju Muba Maju Berjaya 2022.

Fraksi PDI-P DPRD dengan Juru Bicara Sodingun, SH berharap agar Anggaran 2020 yang sudah dialokasikan pada sektor terkait dapat dimanfaatkan sebaik mungkin sesuai dengan program kerja masing OPD di Kabupaten Muba, agar mengutamakan pembangunan di bidang ekonomi secara prioritas apalagi dalam menghadapi Pandemi Covid-19 dan pasca Pandemi Covid-19 pada TA 2021 untuk menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Muba, disarankan agar Izin pembukaan lahan perkebunan dan evaluasi serta peninjauan ulang semua izin perusahaan perkebunan dan dapat melaksanakan evaluasi secara keseluruhan terhadap alam dan lingkungan yang berdampak buruk yang diakibatkan oleh aktivitas perusahaan dan Pengawasan pajak bumi dan bangunan Muba.

Fraksi Gerindra DPRD dengan Juru Bicara Edi Hariyanto menyikapi bahwa adanya penurunan PAD Kabupaten Muba maka agar ke depan Pemerintah Daerah Muba dapat meningkatkan PAD Muba dengan membuat terobosan baru, Program Pemerintah Daerah Kabupaten Muba yang tidak terealisasi pada TA 2020 agar program tersebut dapat diprioritaskan pada TA 2021, perbaikan lampu jalan yang tidak hidup, pelaksanaan akreditasi pada semua jenjang pendidikan mengingat akreditasi adalah studi kelayakan suatu lembaga pendidikan, menyikapi pasca pelantikan Kades serentak perihal pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa agar tidak terjadi konflik maka diharapkan melalui Dinas terkait agar dapat mensosialisasikan perihal pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa, agar dianggarkan batas wilayah Kabupaten dan memberikan Reward kepada OPD yang berprestasi dan berinovasi.

Fraksi PAN DPRD dengan Juru Bicara Dedi Zulkarnain, SE menyampaikan agar Pemerintah Daerah Muba dapat meminimalisir dampak dari Pandemi Covid 19, dapat meningkatkan PAD Kabupaten Muba, dapat menjalani estimasi Wisata dengan mengoptimalkan budaya dan adat lokal dan pembangunan Infrastruktur di Kabupaten Muba.

Fraksi PKB DPRD dengan Juru Bicara Supriasihatin mengatakan bahwa adanya Program Pemerintah Daerah Muba TA 2020 yang tidak sesuai keinginan yang diakibatkan dari Pandemi Covid-19, agar Pemerintah Daerah Muba lebih fokus pada perbaikan jalan penghubung Kabupaten. Apresiasi kepada Kinerja Pemerintah Daerah Muba dalam penanganan Pandemi covid-19 kepada masyarakat Kabupaten Muba.

Fraksi PKS DPRD dengan Juru Bicara Martinus berharap agar dapat dilakukan percepatan pembangunan Infrastruktur, agar Pemerintah Daerah Muba memperhatikan keberadaan pondok pesantren di Kabupaten Muba dan lainnya.

Fraksi Nasdem Hanura DPRD dengan Juru Bicara Amirul Muchtar, SE menyampaikan bahwa agar segera membenahi sistem management seperti PT. MEP, dapat meningkatkan PAD Kabupaten Muba yang bersumber dari pajak dan retribusi Daerah, Pembangunan jalan penghubung Kecamatan dan Desa, agar pinjaman dana PT. MSI dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan lainnya.

Fraksi PPI DPRD dengan Juru Bicara Damsih, SH meminta Data penyelamatan Aset Daerah Muba, tindak lanjut jaringan listrik di Kabupaten Muba, pemanfaatan potensi Daerah berupa Objek Wisata di Kabupaten Muba, penganggaran dana sertifikasi guru, pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan lainnya.

Fraksi-Fraksi DPRD Muba sepakat terkhusus untuk PT. MEP Muba agar meningkatkan kinerja layanan listrik bagi masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin.

PT. MEP Muba dianggap sebagai BUMD Kabupaten Musi Banyuasin belum optimal dalam melaksanakan public service.

Diharapkan kritik, saran, usulan, pendapat, himbauan dari DPRD Muba dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Muba.

Sumber : Humas DPRD Kab. Muba

Bagikan ke :