WIDIA : DPRD LAHAT WAJIB MELAKSANAKAN PUNGSI PENGAWASAN

14-October-2019, 12:28

LAHAT – Sekertaris Fraksi Gabungan PDIP DPRD Lahat WIDIA menegaskan siap melakukan keritisi terhadap kebijakan pemerintah Kabupaten Lahat jika memang terdapat kebijakan yang tidak pro rakyat.

Ketika diminta pandangannya ( 14/10/2019) diruang kerjanya, Widia menegaskan bahwa melakukan keritisi terhadap kebijakan pemerintah adalah kewajiban sebagai anggota DPRD Lahat yang harus dilaksanakan dalam upaya melaksanakan pungsi pengawasan, katanya.

Sebab anggota DPRD itu sudah diatur dalam undang undang MD3 memiliki hak bicara, hak mengemukakan pendapat, dalam hal mengemukan hak tersebut DPRD dilindungi oleh hak imonitas, dengan demikian tidak usah takut, ujar anggoda DPRD Lahat termuda ini.

Maka sepanjang untuk kepentingan rakyat pungsi pengawasan terhadap kebijakan pemerintah wajib dilaksanakan, artinya kita akan dukung jika kebijakan itu berorientasi kepentingan rakyat dan kita keritisi jika ada kebijakan tersebut tidak pro rakyat, katanya.

Selanjutnya Widia menegaskan program pembangunan yang dimasukan dalam APBD itu tujuannya untuk kesejahteraan rakyat, oleh karna itu DPRD Lahat akan menilai bagaimana rencana pembangunan tersebut menyetuh kepentingan rakyat atau tidak, ujar anggota dprd asal partai Perindo ini.

Ketika ditanya program pembanguan seperti apa yang seharusnya di prioritaskan ? Menjawab pertanyaan itu widia menegaskan bahwa program pembangunan yang menjadi prioritas adalah pembangunan ekonomi, sebab tidak mungkin rakyat akan sejahtera jika kegiatan ekonominya tidak didukung oleh pemerintah, katanya.

Dengan demikian untuk mendapatkan informasi kebutuhan rakyat sebagai bagian dari Aspirasi maka kami akan memperbanyak kunjungan ke desa desa dalam daerah pemilihan, sehingga dprd memperolhe data yang akurat terkait apa yang menjadi kebutuhan rakyat yang sesungguhnya dan wajib diperjuangkan dalam pembahasan APBD yang akan datang, ujar widia ( BARDI/02).

Bagikan ke :