DPRD KOTA PAGAR ALAM GELAR SIDANG PARIPURNA DENGARKAN PIDATO KENEGARAAN

16-August-2019, 17:30

PAGAR ALAM, SO – DPRD Kota Pagar Alam menggelar sidang paripurna mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo, dalam rangka HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke 74, di ruang sidang utama DPRD Kota Pagar Alam, Jum’at (16/8).

Sidang paripurna dihadiri Walikota Alpian Maskoni dan Wakil Walikota Muhammad Fadli, Forkopimda Pagar Alam, dan seluruh jajaran Pemkot Pagar Alam. Sidang paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Ruslan Abdul Gani, yang didampingi oleh Wakil Ketua I Dedi Stanza dan Wakil Ketua II Darmawi.

Paripurna tahunan mendengarkan pidato kenegaraan presiden merupakan agenda nasional yang diikuti oleh seluruh daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota pada bulan Agustus. Paripurna mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dilaksanakan melalui siaran langsung televisi nasional.

Dalam Pidato Presiden Sidang Bersama DPD dan DPR RI yang di buka Oleh Ketua DPD RI Dr. Oesman Sapta dalam pidatonya Beliau menegaskan delapan puluh satu persen (81%) tingkat Aspresiasi dalam pemilihan umum 2019 dapat menjadi suatu tolak ukur Penentuan kemajuan Indonesia kedepan. Indonesia, mengedepankan sandang, pangan dan papan,”kata presiden RI.

Pidato Presiden Republik Indonesia Ir.Joko Widodo menegaskan “saya yakin jika kita bersatu, menjadi Indonesia Maju, sekarang di Era Digital dan ekonomi Global indonesia tidak takut dalam menghadapi persaingan, kolaborasi harus kita lakukan, dalam menghadapi dinamika ekonomi, jangan hanya berdiam diri, dari itu butuh Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul.

kita sudah memulai B 20 dan akan masuk Ke B 30, kita harus melakukan Expansi From Global of Global, kita harus berani mencegah Korupsi, Kita harus menghentikan Birokrasi yang rumit, regulasi yang tumpang tindi harus disederhanakan, kedaualatan Data harus dilindungi, karena Data lebih berharga dari pada Minyak, tata kelolah Pemerintah yang baik adalah diukur dengan mudah dan sederhana.”kata Presiden RI.

Jokowi juga meminta Izin kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk memindahkan ibukota Kepulau Kalimantan yang mana ibu kota adalah Simbol suatu Negara”.Ungkap Jokowi, dari pulau Mianggas Sampai Pulau Route, dan kami akan terus melakukan Pemantauan berdasarkan Undang-Undang, sekarang pemerintah dapat mengambil alih 51% saham PT Preefort,dan kita harus menghentikan Import dan Import.”Ungkap Jokowi. (SO/Lianpga)

Bagikan ke :