Saukani : Warga Yang Mengurus Pindah Harus Ada Tata Kerama Dengan RT/RW

26-May-2019, 16:34

BANYUASIN — Pemerintah mempermudah pengurusan kartu identitas seperti e-KTP dan KK. Untuk kasus tertentu, pengurusan kartu identitas tak lagi membutuhkan surat keterangan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW).

“Jadi untuk yang sudah ada datanya dalam database kependudukan tidak perlu lagi surat rekomendasi RT dan RW, misal warga Banyuasin III, pindah ke Talang Kelapa tidak perlu lagi karena sudah terdata ” kata Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Banyuasin Saukani S.sos,.M.Si, Minggu (26/05) via telpon.

Saukani mencontohkan perubahan status e-KTP dari Belum Kawin menjadi Kawin. “Kan tinggal menunjukkan akte perkawinan,” ujarnya.

Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Beleid yang diteken 18 Oktober 2018 itu merupakan perbaikan dari Perpres Nomor 25 Tahun 2008.

Dalam aturan baru itu disebutkan, pembuatan e-KTP baru sekarang hanya perlu Kartu Keluarga (KK). Sementara untuk penerbitan e-KTP karena pindah datang, yang dibutuhkan hanya surat keterangan pindah serta KK. Khusus untuk kasus ini, Dukcapil nantinya akan melakukan pemberitahuan rutin minimal dua kali sebulan kepada Kecamatan dan Kelurahan dan diteruskan kepada RT dan RW masing-masing mengenai warga yang pindah dan datang.

Pengurusan kartu identitas lain yang juga tidak membutuhkan surat keterangan RT dan RW adalah pembuatan KK baru dan perubahan KK. Pembuatan Akta Kelahiran dan Akta Kematian juga tak lagi butuh surat keterangan RT dan RW

Ditegaskan Saukani lagi, kebijakan tersebut tak bermaksud menghilangkan fungsi RT dan RW. Dia menuturkan, masih banyak pengurusan kartu identitas seperti e-KTP dan KK yang harus menyertakan surat keterangan dari RT dan RW.

Namun sebagai etika harus ada tata kerama, warga yang pindah tetap memberitahu ke RT, RW jadi mereka tahu kalau kita pindah begitupun sebaliknya di tempat yang baru tetap lapor agar RT dan RW tahu ada warga baru pindah.

“Ya walaupun kepres dan permennya jelas, warga tetap permisi ke RT /RT lama sebagai toto kromo (tata karama/ bahasa jawa) sama halnya ditempat baru juga tetap melapor kalau mereka warga dan itu memang diharuskan 1x 24 wajib lapor RT/RW setempat.” tegasnya. (Adm)

Bagikan ke :