CDCS Selenggarakan Diskusi Menagih Janji 100 Hari Pertama Kinerja HD-MY

24-January-2019, 13:42

Palembang – Lembaga kajian strategis CDCS menyelenggarakan kajian/diskusi dwi pekanan dengan mengangkat tema “Menagih Janji 100 Hari Pertama Kinerja HD-MY”. Kajian/diskusi tersebut dilaksanakan di Jl. Joko, Talang Semut, Bukit Kecil, Palembang pada Minggu (20/01/2019), dengan dihadiri beberapa tokoh, yakni Ir. H. Eddy Santana Putra, MT (Walikota Palembang periode 2003-2013), Dr. Erizal Sodikin (Dekan Fak. Pertanian UNSRI 2013-2017; Atase Pertanian KBRI Roma 2006-2010), dan Muhammad Hidayat, SE., M.Si (Ketua Fraksi DPRD Palembang).

Direktur Eksekutif CDCS, Alip D. Pratama, MH. menilai kinerja 100 hari HDMY ini dapat dibagi dua poin, yakni program yang belum terlaksana dan program yang telah terlaksana: Pertama, terkait dengan program yang belum terlaksana, seperti [1]Program desa luhur mandiri, [2] Buka wawasan rakyat melalui pembangunan taman baca dan internet, juga [3] Insentif guru ngaji, CDCS menyimpulkan bahwa Gubernur harus melakukan evaluasi secara besar-besaran berkaitan dengan hal ini.

“Beliau adalah pemimpin yang berada pada zaman ketika akses internet bukanlah hambatan yang berarti, dan juga fenomena sosial media (sosmed) yang begitu massif. Jejak digital janji dan pernyataan Gubernur terkait dengan 9 program prioritas HDMY selama 100 hari pertama, tidaklah sulit untuk ditelusuri oleh rakyat, yang notabenenya melek internet dan berasal dari generasi millenial” Ungkapnya.

“Jangan sampai karena Gubernur tidak begitu menaruh perhatiannya terhadap 100 hari kinerja beliau, pada akhirnya itu malah berdampak buruk bagi elektabilitas beliau, sehingga sentiment publik juga negative terhadap Gubernur Sumsel yang baru terpilih ini” Lanjutnya.

Kemudian kedua, mengenai program yang telah dilaksanakan, seperti [1] Membenahi program sekolah gratis; [2] Membenahi program berobat gratis; [3] 1 Desa/Kecamatan 1 Rumah Tahfidz; [4] Pengentasan kemiskinan; [5] Pembenahan infrastruktur; [6] Hilirisasi pertanian dan perkebunan; dan [7] Membenahi transportasi publik, CDCS menilai ada beberapa hal yang perlu dimaksimalkan dan penanganan yang sigap, seperti belumnya sesuai standar dari amanat konstitusi berkenaan dengan anggaran untuk pendidikan dan kesehatan, yang masing-masing menghendaki tiap tahunnya sejumlah 20% dan 10%, senyatanya, anggaran untuk pendidikan dan kesehatan sejauh ini masih di bawahnya. Atau mengenai pengelolaan dampak dari dicabutnya Pergub mengenai truk batubara, sebab setelahnya, ada begitu banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaannya.

“Kami juga mencatat bahwa beberapa program dilaksanakan, namun hanya sekedar launching kegiatan, atau launching program saja. Setelah itu, program dan kegiatan tersebut mandeg” Ujarnya.

“Secara keseluruhan, CDCS menilai bahwa performa HDMY dalam menakhodai Provinsi Sumsel cukup memuaskan. Dengan berbagai indikator yang digunakan, CDCS memberikan nilai rapor kepada HDMY berupa 2,89 atau C⁺ (C Plus)”. Pungkas Alip.

Setelah paparan dari Direktur Eksekutif CDCS, diskusi dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh Dr. Erizal Sodikin yang memberikan catatan dan pandangan-nya terhadap kinerja HD – MY di 100 hari pertama, serta menguraikan tentang perbandingan sistem politik Indonesia dengan negara lain.

“Ada perbedaan yang signifikan antara sistem politik di Indonesia dan di luar (Inggris) missal. Dan ini berdampak juga pada cara pandang pejabat kita di dalam mendudukkan status ‘100 hari pertama’ kinerja mereka.” Ujar mantan Dekan Pertanian UNSRI ini.

“Dalam sistem politik kita, setiap pejabat eksekutif itu dipilih langsung oleh rakyat. jadi mandatnya itu jelas, dari rakyat. mekanisme pemilihan dan berakhirnya juga definitif, melalui pemilu. Maka akibatnya, inisiasi dari kekuatan sipil dalam menagih janji 100 hari itu tidak akan berdampak apapun bagi kursi kekuasaan Gubernur kalaupun Gubernurnya tidak menepati janji pada beberapa program yang dia janjikan. Dia akan aman.” Lanjut Erizal.

“Catatan saya yang paling penting mengenai program HDMY ini, pertama, Gubernur harus berimbang di dalam menyusun program kerja, di samping menggunakan metode kualitatif, penting juga Gubernur dan timnya untuk menggunakan metode kuantitatif. Sehingga setiap program tersebut memiliki indikator keberhasilannya yang terukur. Kedua mengenai sector pendidikan dan kesehatan, jika memang tagline-nya itu sekolah dan berobat gratis, maka substansi program dan realisasinya juga harus benar-benar gratis total. Gratis yang benar-benar gratis, jangan lagi ada tambahan-tambahan lainnya”. Pungkas Erizal.

Selanjutnya, Muhammad Hidayat, yang notabenenya adalah anggota legislatif kota Palembang, juga menyoroti secara tajam kinerja HDMY selama 100 hari pertama ini. Baginya, Palembang secara khusus, ataupun Sumsel, harus lebih baik lagi dari sebelumnya. Apa yang selama ini telah kita capai, mesti dipertahankan, bila perlu ditingkatkan.

“Sebagai sarana di dalam mengawal kinerja Pemerintah, maka Lembaga CDCS ini mesti kita dukung untuk terus-menerus menggelar kajian yang seperti ini. Bagaimana Pemerintah nanti bisa berorientasi kepada performa maksimal, jika tidak ada partisipasi dari lembaga-lembaga yang sifatnya diinisiasi oleh publik dan masyarakat sipil.” Ujar Hidayat.

“Sepanjang keterlibatan dan pengalaman saya di Parlemen, DPRD adalah lembaga yang dimandatkan oleh UUD 1945 untuk menampung aspirasi rakyat. jadi sampaikan saja kepada kami jika ada hal-hal yang tidak bersesuaian dengan apa yang telah dijanjikan oleh Pemerintah, insya Allah akan kami sampaikan, lebih jauh tentu akan kami perjuangkan” Pungkas legislator asal Golkar ini. (Ican)

Bagikan ke :