SETDA BAGIAN HUKUM PEMKAB BANYUASIN GELAR PENYULUHAN HUKUM TERPADU

23-July-2018, 22:44

BANYUASIN — Untuk memberikan pemahaman tentang hukum kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Banyuasin, melalui Sekertariat Daerah (Setda) Bagian Hukum, yang bekerjasama dengan Kemenag, Dinkes, Bpjs dan Tipikor Polres Banyuasin memberikan penyuluhan hukum terpadu.

Acara tersebut dilaksanakan di
Pendopoan Kantor Camat Betung, Kabupaten Banyuasin. Senin (23/07) dengan narasumber Iptu H.Husein Ahmad SH Kanit Tipikor Polres Banyuasin, Drs.H.Iskandar Mahyudin M.Si Kemenag Banyuasin, Suparsih Dinkes Banyuasin dan Prihatin Nova Kepala Bpjs Banyuasin.

Hadir dalam acara tersebut yakni Camat Betung Arifin Nasution, S.Sos, M.Si beserta staf Kecamatan beserta tamu undangan lainnya sekitar 100 orang yang terdiri dari Kades/Lurah, Ketua, BPD, LPM, Sekdes, Karang Taruna,Ketua PKK dan tokoh masyarakat.

Dikesempatan itu Kanit Tipikor Polres Banyuasin Iptu H.Husein SH mengatakan bahwa penyuluhan ini sangat penting, agar masyarakat tidak buta hukum, melainkan semakin paham tentang hak dan kewajibannya hidup di negara hukum. “Kegiatan seperti ini diharapkan sebagai upaya pencegahan sehingga tidak akan terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum di masyarakat, kususnya tindak pidana korupsi (Tipikor),” ujar dia.

Oleh karena itu jelas dia,diadakannya kegiatan ini diharapkan masyarakat mengerti dan memahami segala permasalahan yang berkaitan dengan tema yang disampaikan. “Untuk itu kegiatan ini disertai dengan metode tanya jawab antara narasumber dan para peserta, agar tercipta budaya hukum menuju bangsa yang cerdas dan taat hukum,” kata dia.

Sementara Suparsih dari Dinkes Banyuasin mengatakan, Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengubah sistem pemerintahan di daerah dengan penguatan sistem desentralisasi (otonomi daerah) Perubahan tersebut merupakan implementasi dari pasal 18 ayat (2) undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945.

“ Dalam hal tersebut Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dani tugas pembantuan” kata dia.

Dikatakan dia bahwa Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri. Dalam undang –undang 23 tahun 2014 pada bab IV bagian ketiga tentang urusan pemerintahan konkuren yang mengatur urusan wajib dan urusan pilihan menjadi kewenangan daerah.

Untuk menjalankan urusan pemerintahan daerah sebagaimana termuat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, maka pemerintah daerah memerlukan produk hukum daerah yang memuat tentang pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan tatanan pemerintahan dan pembangunan khususnya di kabupaten Banyuasin.

Ia juga menjelaskan bahwa terkait dengan penyusunan peraturan perundang-undangan di daerah maka acuan yang harus digunakan adalah undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang – undangan dan permendagri nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah.

Dimana dalam penyusunan suatu produk hukum daerah harus melaui beberapa tahapan yaitu, perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan dan pengundangan yang berpedoman pada ketentuan peraturan yang berlaku.

“Diselengggarakannya penyuluhan hukum terpadu ini dapat memberikan pemahaman bagi Kepala Desa/ Lurah, BPD maupun masyarakat umum serta bagaimana cara dan penganggaran penyusunan naskah akademik dalam penyusunan suatu produk hukum daerah yang tidak terlepas dari rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD),” beber dia.

Sementara Camat Betung Arifin Nasution S.Sos, M.Si mengatakan, penyuluhan hukum merupakan salah satu kegiatan penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyuluhan Hukum lanjut dia,sangat diperlukan untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat,Kades,Perangkat Desa serta aparatur, dibidang hukum.

“Dengan cepatnya perkembangan sosial politik ekonomi dan teknologi saat ini, ujar dia, sangat penting untuk membangun kesadaran hukum masyarakat, agar memahami hukum yang berlaku,” tutur dia.

Camat juga berharap agar para peserta dapat mengikuti dan menyimak seluruh materi kegiatan ini supaya dapat bermanfaat, agar dapat mensosialisasikan kepada masyarakat. “Sehingga dapat mendukung hukum masyarakat dalam bentuk tertib, taat dan patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” pungkasnya. (Adam)

Bagikan ke :