ASWARI : “PRIORITAS KERJA OPD MESTI TERSUSUN”

27-February-2017, 14:41

//// Terkait Regulasi dan Fungsi SKPD
Pemkab Gelar Raker OPD Songsong TA 2017

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Lahat, Drs H Masroni, melalui Sekretaris, Agung Pribadi SE MM mengatakan, dalam upaya peningkatkan pembangunan infrastruktur dan pengembangan sektor perekonomian. Sinkronisasi memang sangatlah dibutuhkan, terutama dalam hal perencanaan sejak awal, sebelum tahun anggaran (TA) benar benar dijalankan.

“Agar dapat mensinkronkan prioritas kegiatan pembangunan hasil dari pelaksanaan musrenbang rancangan kerja perangkat daerah (RKPD) di kecamatan dengan rancangan rencana kerja satuan kerja perangkat daerah (Renja-SKPD),” pungkasnya, Senin (27/2).

Ia menjelaskan, sekaligus menetapkan prioritaskan kegiatan yang akan dimuat dalam renja SKPD, menyesuaikan prioritas renja skpd dengan plafon dana SKPD yang termuat dalam prioritas pembangunan daerah. Serta mengindentifikasikan keefektifan berbagai regulasi yang berkaitan dengan fungsi SKPD, terutama untuk mendukung terlaksananya renja-SKPD.

“Untuk itu, hari ini sengaja digelar rapat kerja antar sesama unsur pemerintahan yang ada di Lahat, mulai dari tingkat pemerintahan teren dah di kecamatan, hingga kalangan dinas dan SKPD, demi finalnya terciptanya TA yang benar benar sehat dan maksimal,” tukas Agung lagi.

Sementara itu, Bupati Lahat, H Saifudin Aswari SE menyebutkan, Forum OPD merupakan rentetan acara pelaksanaan pembangunan untuk satu tahun kedepan, 2017 didahului dengan perencanaan tingkat bawah (bottom up planning) menjaring aspirasi yang diinginkan masyarakat dalam satu tahun anggaran.

“Penjaringan rencana pembangunan tingkat desa, dimusyawarahkan, kemudian dilaksanakan musrenbang kecamatan masing-masing yang dikoordinator camat, untuk menjabarkan aspirasi yang diinginkan rakyat,” jelasnya.

Nanti disambungnya, setelah rampung, maka dibawa ditingkatkan di kabupaten, sebelumnya menjaring apa yang diusulkan kecamatan sinergiskan Forum OPD ditingkatkan menjadi musrenbang kabupaten.

“Musyawarah dinas, badan, kantor dan camat terhadap hasil musrenbang tingkat kecamatan harus disinergiskan dalam peningkatkan pembangunan infrastruktur dan pengembangan sektor perekonomian,” papar Aswari.

Aswari menyebutkan, hasil temuan yang diusulkan desa maka disinergiskan dari reses anggota DPRD, menyatukan persepsi usulan musrenbang kecamatan dan SKPD dikawinkan dengan hasil reses wakil rakyat.

“Selanjutnya setelah ditemukan, maka dituangkan RKPD, disusun bakal dibahas musrenbang tingkat kabupaten masuk ke dalam RKUA dan PPAS 2017. Dijadikan efektif dalam artian, paparan dijadikan sampel untuk disesuaikan dalam visi dan misi Kabupaten Lahat 2013-2018,” pungkasnya. (BOIM/CEPY – LAHAT)

Bagikan ke :