SEKDA DAN PWI PALI GELAR PERTEMUAN

14-July-2016, 21:21

PALI- Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten PALI yang dipimpin oleh Ketua PWI PALI Nurul Fallah SH MH menggelar pertemuan sekaligus halal bihalal dengan Sekretaris Daerah (Sekda) PALI Robby Kurniawan SSTP MSi di Aula Kantor Pemkab PALI di KM.10 Kelurahan Handayani Mulia, Kabupaten PALI.

Pertemuan tersebut turut dihadiri oleh Asisten III Pemkab PALI Ruswani SH MM dan Kasubag Humas dan Protokol Nanda serta seluruh wartawan yang bertugas di PALI.

Dalam paparannya Nurul Fallah selaku Ketua PWI mengungkapkan, kedepan jangan sampai ada media yang mendapatkan Advertorial (ADV) terlalu banyak, sebaliknya ada media yang tidak kebagian sama sekali (ADV).

“Perjanjian kerjasama harus difokuskan pada nota pesanan, sebaiknya pengaturan ADV dibagi sedari awal agar tidak ada kebocoran anggaran,” ungkap Nurul.

“Ini sekedar contoh, untuk kesehjateraan wartawan, kami mengusulkan, setiap gubernur melakukan kunjungan atau kegiatan Bupati, media yagg meliput diberikan dana liputan.

Pemimpin Redaksi PALI Post Joko Sadewo mengharapkan ada skala prioritas. “Selama ini kami merasa keadilan belum menyentuh. Senada dengan Ketua PWI, kami minta pembagian ADV atau pembagian anggaran harus adil dan dibagikan lebih awal kepada seluruh media yang ada,” ujar Joko.

Sementara itu Wartawan Transparan Merdeka Marwito atau biasa disapa Wito berujar, “tolong sebelum membuat/menerbitkan MOU baru, selesaikan dulu pembayaran yang belum dilunasi atau belum dibayarkan,” tegasnya.

Ia juga sedikit menyikapi kinerja Pemkab PALI yang lamban, contohnya terkait masalah honor TKS yang sering molor.

Sekda PALI Robby Kurniawan dalam arahannya mengungkapkan, kita harus menyadari bersama, PALI baru terbentuk Tiga tahun, akan tetapi sudah ada tanda-tanda kemajuan dan perubahan.

“Saya perlu waktu untuk membenahi ini semua. Saya mengucapkan terima kasih atas saran dan masukan yang telah diberikan. Yang penting jangan banyak bicara, yang diperlukan adalah Action atau tindakan,” ujar Sekda.

Sekda membeberkan, harga atau tarif adv antara media tidak bisa disamakan. Artinya ini menggunakan azaz proporsionalitas. “Kedepan, kita harus tertib administrasi. Selain itu harapan saya sebelum menerbitkan Adv, harus ada order dan ada konfirmasi dari Humas. Jangan sampai kejadian sebelumnya terjadi lagi,” harap Sekda.

Masih kata Sekda, untuk tagihan dibawah 20 Juta bisa menggunakan GU atau pembayaran langsung/Cash. “Adil tidak berarti harus sama besar”. Tentunya kedepan akan kita perbaiki lagi agar lebih baik. Harus ada azaz akuntabilitas,” tambah Sekda.

“Kalau ada yang kurang berkenan dan kurang pas, sampaikan kepada kami, sepanjang sesuai koridor dan aturan hukum yang berlaku. Kita akan coba rumuskan pola penawaran, penagihan dan lainnya yang akan diperlukan kedepan,” beber Sekda.

“Kami bukan apa-apa tanpa kalian ( Wartawan,red ),” tandas Sekda. (VOLIS/SO/PALI)

Bagikan ke :