REALISASI PENDAPATAN APBD 2015 TERCATAT 96,75 PERSEN

9-June-2016, 16:26

//// Belanja Sebesar Rp.1.559.989.661.030,44
Silpa Tercatat Rp.85.961.552.570,34

Realisasi anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) tahun anggaran 2015 untuk segi pendapatan teranggarkan Rp.1.720.722.272.335 dan dipergunakan mencapai Rp.1.657.846.559.049,30 atau setara 96,75 persen, sedangkan segi belanja dialokasikan Rp.1.559.989.661.030,44 dari anggaran Rp.1.740.389.538.231,44.

Demikian disampaikan, Bupati Lahat, H Saifudin Aswari Rivai SE terhadap penjelasan dalam penyampaian rancangan peraturan daerah (raperda) tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran (TA) 2015, kemarin (9/6) dalam paripurna DPRD Lahat.

“Selain itu, penerimaan dalam anggaran Rp.172.568.603.809,34 terealisasi sebesar Rp.139.284.938.459,34 atau setara 80,71 persen sedangkan pengeluaran Rp.9.596.582.054,90 lalu terealisasi Rp.8.990.989.694,86 atau 93,69 persen,” paparnya.

Ditambahkannya, dari APBD tahun anggaran 2015 tersebut masih ada sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) sebesar Rp.85.961.552.570,34. Kemudian, berkaitan dengan kinerja Pemkab Lahat yang tercermin dalam realisasi pendapatan daerah, pelaksanaan program pembangunan. Realisasi belanja APBD untuk membiayai kegiatan belanja tidak langsung serta langsung.

“Paling penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), aparatur dan masyarakat, pembangunan infrastuktur dasar dipedesaan, mempercepat pertumbuhan di bidang pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan dengan konsep agrobisnis serta optimalisasi sumber daya alam (SDA),” ucapnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lahat, Herliansyah SH MH didampingi Wakil Ketua I, Drs Farhan Berza MM MBA dan Wakil Ketua II, H Hermansyah SH mengungkapkan, tentunya laporan pertanggungjawaban terhadap APBD 2015 menjadi acuan dalam mempercepat pembangunan.

“Terlebih lagi, jajaran Pemda Lahat telah menerima penghargaan wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), dan ini tetap terus dipertahankan,” tandasnya.(CEPY – LAHAT)

Bagikan ke :