DEWAN KRITISI. MANAJEMEN MINTA TAMBAHAN DUIT

12-May-2016, 22:08

//// Pelayanan di RSUD Masih Dikeluhkan
Rp.7,5 M Guna Rampungkan Bangunan RSUD

Masih banyaknya keluhan yang masuk, khususnya terhadap pelayanan di lingkungan rumah sakit umum daerah (RSUD) kepada kalangan anggota dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Lahat belakangan, membuat kemarin (12/5) 11 orang anggota DPRD melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lingkungan RSUD Lahat guna melihat sekaligus mengklarifikasi kondisi sebenarnya dilapangan.

Kunjungan anggota DPRD ini sendiri juga masih sehubungan dengan agenda reses anggota DPRD Lahat, khususnya daerah pemilihan (dapil) I, kota. M Ariadi, salah satu anggota DPRD yang melakukan sidak kemarin mengatakan, belakangan, janji akan lebih meningkatkan pelayanan serta standar mutu di lingkungan kerja RSUD Lahat masih saja mendapatkan kritikan, ini jelas mesti sama-sama dibenahi kedepannya.

“Sms, telpon atau bahkan surat masih saja kami dapati, yang isinya tak lain adalah keluhan tentang layanan atau bahkan fasilitas di RSUD Lahat yang masih dianggap mengecewakan. Kebersihan, kerapihan, sampai pada pemberian pelayanan merupakan contoh hal-hal yang masih banyak jadi pertanyaan dan kritikan,” ungkap Ariadi.

Selain itu, pihak anggota dewan juga mempertanyakan bagiamana perkembangan pembangunan bangunan gedung RSUD Lahat yang baru dan saat ini dikerjakan, khususnya mengenai kendala-kendala atau apapun dilapangannya. Karena menurut DPRD, bangunan dan juga pelayanan prima sendiri sudah tak bisa menunggu dikalangan masyarakatnya, karena bidang kesehatan adalah hal vital dan penting dilapangannya.

Menanggapi hal itu, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lahat, dr Hj Laela Cholik MKes menyebutkan, pihaknya meyakini bahwa kondisi pelayanan di lingkungan RSUD Lahat sudah dan akan terus diupayakan pemaksimalannya kedepan. Nah untuk bangunan gedung RSUD Lahat sendiri, diakuinya dilapangan sendiri masih butuh sekitar Rp.7,5 M lagi agar bangunan RSUD baru selesai tepat waktu, dimana, terdiri dari tiga lantai termasuk juga pembangunan pembuangan sisa limbah operasi maupun lainnya.

“Standar sarana prasarana (sapras) sesuai dengan akreditasi RS, agar dalam waktu dekat dapat dioperasikan, tentunya kerjasama antara pihak pemerintah daerah (pemda) maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) saling sinkronisasi,” pungkasnya.

Ia menuturkan, Akhir tahun bisa direalisasi pada ABPD-P atau masuk APBD induk 2017 mendatang. 2017 harus ikut akreditasi termasuk SDM, perumahan dokter, selain itu, pemenuhan tenaga medis dokter spesialis maupun umum.

“Untuk itulah, kami meminta kepada para anggota DPRD dapat merealisasikan serta mewujudkan sedemikian rupa, agar pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal dan berubah mindsite itu paling penting,” ungkap Laela.(CEPY – LAHAT)

Bagikan ke :