DEWAN DAN TOKOH SOSIAL SESALKAN AKSI PT MHP

26-April-2016, 16:41

//// Siap Kawal Jika Diminta dan Diberikan Pemberitahuan
Masalah Mesti Ditelusuri Mendetail

Mengenai masalah lahan yang terjadi di kawasan Transos Batu Urip, Kecamatan Kikim Timur dan juga di Satuan Pemukiman (SP) V dan SP VII Sukamakmur, Kecamatan BTS Ulu, Musi Rawas (Mura) menarik simpati dari banyak kalangan, mulai dari pemerhati sosial hingga kepada pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lahat sendiri.

Hal ini seperti dikemukakan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lahat, Herliansyah SH MH, melalui Ketua Komisi I, Drs H Chozali Hanan MM ditemui kemarin (26/4) diruang kerjanya. Dikatakannya, dirinya mendengar dan mengetahui dari media sosial, terhadap kasus yang terjadi pada keluarga yang berada dikawasan Kikim Timur itu. Jelas, kasus ini sendiri mesti disikapi dengan penuh kebijakan, karena berkaitan dengan hak milik dan juga hajat hidup orang banyak dilapangannya.

“Disini kami yakin, semua pihak yang terlibat pasti berdalih dan berasalan masing-masing untuk mempertahankan haknya dilapangan. Nah, sikap bijak jelas mesti dikedepankan didalam menyelesaikan masalah yang ada,” ungkap Chozali Hanan.

Dilanjutkannya, memang untuk kasusnya sendiri sampai hari ini, pihaknya (DPRD.red) belum menerima surat pemberitahuan ataupun tembusan dari warga atau pihak penasehat hukum (PH) yang katanya sudah ditunjuk oleh warga. Namun, jika memang nantinya ada surat dimaksud, ditegaskan Chozali Hanan, jelas pihaknya sebagai wakil warga, akan memberikan pengawalan, dan juga membantu, memediasi para pihak yang ada.

“Kita masih tunggu surat yang ada, sehingga kedepannya bisa diambil langkah-langkah selanjutnya, guna menyelesaikan masalah yang ada. Namun, itu juga sebatas yang masih masuk wilayah Lahat, jika untuk yang kawasan Mura, kami minta maaf, kemungkinannya tidak bisa dibantu, karena bukan lagi ranah kami, tapi kami akan coba carikan solusinya, mungkin dengan pihak DPRD Mura,” beber Chozali lagi.

Terpisah, salah satu tokoh masyarakat dan juga aktifis lingkungan, Endang Sudarto sebelumnya mengatakan, dirinya secara pribadi ataupun kelembagaan menolak tegas segala bentuk aksi sewenang-wenangan dilapangannya, terutama dari pihak perusahaan. Apapun alasannya, seharusnya pihak perusahaan bisa lebih dulu berkoordinasi, menahan diri atau menyosialisasikannya dengan pihak-pihak dilapangan, dalam hal ini warga dan pemerintahan setempat.

“Bukannya main langsung gusur dan rusak saja dilapangannya. Jika mereka bijak, kan dilapangan bisa dilihat sudah begitu banyak tanam tumbuh dan juga warga yang ada. Berarti, mesti di cari tahu dulu informasi kondisi dilapangannya dong,” ungkapnya.

Termasuk dalam salah satu aksi dilapangannya pula, yang sampai jatuh korban luka-luka di pihak warga, semestinya hal itu tak mesti sampai terjadi. Untuk aksi main pukul ini sendiri, sekali lagi Endang mengatakan mengutuk keras sikap yang ada, dan kepada pihak-pihak terkait jelas mesti mengusut tuntas kasus yang ada dilapangannya.

“Kami jelas mendesak agar pelaku aksi main hakim sendiri atau kekerasa dilapangan bisa diusut dan ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku dinegara ini. walau bagaimanapun persoalan yang ada, mestinya semua pihak mesti bisa mengedepankan sikap kepala dingin, bukan dengan sikap arogan dan sewenang-wenang,” tukasnya lagi.(CEPY – LAHAT)

Bagikan ke :