KEMENHAN RI GELAR KONSULTASI PUBLIK RUU TTG SUMDANAS DIKODAM II/SWJ

26-November-2015, 18:04

Palembang,(Pendam II/Swj) – Dalam upaya membangun ketahanan yang melingkupi aspek politik, ekonomi,

sosial dan budaya, maka sinergitas antara eksekutif, legislatif, TNI,
Polri, akademisi, tokoh agama dan tokoh masyarakat menjadi salah satu
factor penting bagi terbangunnya ketahanan wilayah maupun ketahanan
nasional.

Terkait dengan hal itu, Kementrian Pertahanan (Kemhan) RI bekerja sama
dengan Kodam II/Swj, Kamis (26/11/2015) menggelar Konsultasi Publik RUU
Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (Sumdanas) untuk Pertahanan
Negara (Hanneg) dengan Satuan TNI di Kodam II/Swj TA. 2015, bertempat di
Gedung Sudirman Makodam II/Swj Jln. Jend. Sudirman Km. 2,5 Palembang.

Kegiatan Konsultasi Publik RUU tentang Pengelolaan Sumdanas untuk Hanneg
ini diikuti oleh 100 peserta yang terdiri dari Para Perwira Menengah
(Pamen) dan Perwira Pertama (Pama) di wilayah jajaran Kodam II/Swj.

Konsultasi Publik yang dipimpin Dirkomcad Brigjen TNI Iskandar M. Munir,
M.Soc. Sc., selaku ketua Tim Konsultasi Publik Kemhan RI juga diikuti
Para Perwira Ahli Pangdam II/Swj, Para Asisten Kasdam II/Swj, Para Dan /
KaBalakdam II/Swj, Dan Lanal serta Dan Lanud Palembang.

Pangdam II/Swj Mayjen TNI Purwadi Mukson, S.I.P., ketika membuka
kegiatan Konsultasi Publik RUU tersebut  mengatakan bahwa, kegiatan yang
dilaksanakan tersebut dapat kita jadikan sebagai wahana untuk berdiskusi
guna member masukan dan saran dalam rangka memantapkan kekuatan
pertahanan Negara dimasa mendatang dikaitkan dengan potensi ancaman yang
mungkin timbul.

“Saya harapkan kepada para peserta konsultasi, menyimak dan
memperhatikan dengan baik, materi yang akan disampaikan. Manfaatkan
kesempatan ini dengan sebaik-baiknya dan tanyakan bila ada hal-hal yang
belum dimengerti dan kurang jelas kepada tim, khususnya yang berkaitan
dengan semua ketentuan yang diatur dalam RUU tersebut sehingga terhindar
dari kemungkinan terjadinya kesalahan prosedur”, ujar Pangdam.

Sementara itu, Dirjen Pothan Kemhan RI, Dr. Timbul Siahaan dalam
sambutannya yang dibacakan Ketua Tim Konsultasi Publik Kemhan RI Brigjen
TNI Iskandar M. Munir, M.Soc.Sc., mengatakan bahwa, pada saat ini
Indonesia membangun pertahanannya berdasarkan sistem pertahanan rakyat
semesta, atau sistem pertahanan yang melibatkan seluruh sumber daya yang
dimiliki negara untuk menghadapi ancaman.

“Dalam sistem ini, pertahanan negara tidak hanya menjadi tanggungjawab
lembaga tertentu (TNI atau Kemhan) saja, tapi menjadi hak dan kewajiban
seluruh komponen bangsa seperti yang tercantum dalam UUD 1945”,
tandasnya.

Dijelaskan bahwa, Pertahanan Negara merupakan simplitikasi dari Bela
Negara, Komponen Cadangan, dan Komponen Pendukung.Untuk menyiapkan
Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung yang memadai secara kualitas
dan kuantitas, negara perlu memberikan pendidikan kewarganegaraan yang
baik secara dini dan berkelanjutan.

Bagikan ke :