100 PRAJURIT DAN PNS TNI TERIMA BIMTEK SIMAK BMN

28-September-2015, 17:09

Palembang, (Pendam II/Swj), – Sebanyak 100 Prajurit dan PNS TNI yang terdiri dari Angkatan Darat (AD),

Angkatan Laut (AL) dan Angkatan Udara (AU) yang berada di wilayah

Garnizun Palembang, Senin (28/9/2015) menerima Bimbingan Teknis

Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik

Negara (SIMAK BMN) Kemenkeu RI di Gedung Sudirman Makodam II/Swj Km. 2,5

Palembang.

Kegiatan yang berlangsung selama 3 hari ini, yakni dari tanggal 28 s.d

30 September 2015, bertujuan untuk meningkatkan pemahamandan penguasaan

pelaksanaan tugas pejabat logistik dan operator SIMAK BMN di lingkungan

satuan yang berada di wilayah Kodam II/Swj.

Pangdam II/Swj Mayjen TNI Purwadi Mukson, S.I.P., dalam sambutannya yang

dibacakan Perwira Staf Ahli Bidang Ekonomi Pangdam, Kolonel Inf Jahidin

Chilo ketika membuka acara Bimtek tersebut mengatakan bahwa, kegiatan

Bimtek yang dilaksanakan selain untuk meningkatkan pemahaman dan

penguasaan pelaksanaan tugas pejabat logistik dan operator SIMAK BMN,

sehingga diharapkan para pejabat yang membidangi pengelolaan SIMAK BMN

di lingkungan satuan jajaran Kodam II/Swj, akan semakin profesional.

“Melalui kegiatan Bimtek ini, diharapkan penyusunan dan pelaporan SIMAK

BMN dapat dilaksanakan tepat waktu, akurat dan akuntabel sehingga dapat

dipertanggungjawabkan administrasinya secara formal, sesuai standar dari

Kementerian Keuangan RI,” tandas Pangdam.

Pada kesempatan tersebut, Ketua Tim Bimtek, Kabid BMN III Pus BMN

Baranahan Kemhan, Kolonel Czi Mulyo A. Lukmono Adi, ketika membacakan

sambutan Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemhan RI Laksamana Muda TNI Ir.

Leonardi, M.Sc., mengatakan bahwa, untuk menghasilkan pengelolaan BMN

dan akuntabilitas kegiatan yang benar, harus saling mendukung dan tepat

pelaksanaannya mengacu pada peraturan- peraturan yang berlaku.

Lebih lanjut dikatakan bahwa pencatatan dan pelaporan SIMAK BMN

merupakan pengaktualisasian dari pengelolaan anggaran yang bersumber

dari APBN atau perolehan lainnya dan tercatat menjadi aset.

“Sebaik apapun perencanaan dan kegiatan lainnya, bila pencatatan dalam

SIMAK BMN tidak benar dan tidak tertib maka akuntabilitas menjadi

diragukan,” pungkasnya.

Bagikan ke :