Tutup Rakernas XVII Apkasi 2026, Mendagri Tito Karnavian Tegaskan Paradigma Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Manusia sebagai Kunci Indonesia Emas

21-January-2026, 17:10

BATAM – Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian secara resmi menutup Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVII Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Tahun 2026 di Kota Batam, Selasa (20/1). Di hadapan ratusan Bupati yang telah berkumpul sejak 18 Januari lalu, Mendagri menegaskan bahwa kunci utama membawa Indonesia menjadi kekuatan ekonomi nomor 4 atau 5 dunia pada 2045 bukan terletak pada eksploitasi komoditas, melainkan pada keberanian kepala daerah melakukan investasi besar-besaran pada modal manusia (human capital).

Dalam pidato penutupnya, Mendagri secara tajam membedah fenomena “Paradoks Indonesia”—sebuah kondisi kontradiktif di mana wilayah dengan limpahan sumber daya alam justru sering terjebak dalam angka kemiskinan yang tinggi. Ia mengingatkan para Bupati agar tidak terbuai dengan kekayaan yang ada di bawah tanah, melainkan harus fokus pada kualitas manusia yang berdiri di atasnya.

“Sejarah membuktikan negara tanpa sumber daya alam seperti Singapura atau Jepang bisa maju karena human capital-nya. Kita jangan hanya bangga dengan natural resources. Indonesia diprediksi menjadi kekuatan ekonomi dunia, namun syarat mutlaknya adalah rakyat kita harus naik kelas menjadi kelas menengah dengan pendapatan per kapita yang tinggi,” ujar Tito Karnavian dengan nada tegas.

Mendagri juga menekankan pentingnya intervensi negara melalui sistem ekonomi sosialis-kerakyatan sesuai mandat Pasal 33 UUD 1945. Ia menyoroti program strategis seperti “Sekolah Rakyat” dan pemberian makan bergizi sebagai langkah konkret pemerintah pusat untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Mendagri menceritakan pengalamannya saat melihat anak-anak di pelosok Papua yang mengalami malnutrisi sebagai pengingat bagi para kepala daerah.

“Negara hadir melalui sistem ekonomi sosialis-kerakyatan. Kita ingin anak-anak yang kurang beruntung, bisa naik kelas melalui sekolah berkualitas tanpa biaya. Ini adalah investasi jangka panjang yang harus didukung penuh oleh para Bupati. Jangan sampai kekayaan alam kita hebat, perairannya luas, tapi SDM-nya lemah sehingga nantinya hanya menjadi penonton dan memicu konflik sosial,” tambahnya.

Selain pembangunan manusia, Mendagri memberikan evaluasi kritis terhadap tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Tito mengkritik banyaknya BUMD yang dikelola secara tidak profesional karena faktor kedekatan politik atau kekerabatan, yang justru berakhir membebani APBD. Mendagri meminta kepala daerah untuk berani menunjuk direksi yang profesional agar BUMD menjadi sumber pendapatan, bukan lubang pemborosan.

Dalam kesempatan tersebut, Mendagri memberikan catatan serius mengenai efisiensi dan profesionalisme pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Berdasarkan data Kemendagri, terdapat sekitar 30% dari 1.091 BUMD di Indonesia yang saat ini mengalami kerugian. “Pilih orang yang profesional untuk mengelola BUMD, jangan berdasarkan kedekatan politik. Jika BUMD rugi terus, lebih baik dievaluasi total daripada APBD habis hanya untuk menyubsidi operasional mereka tanpa memberikan deviden bagi daerah,” tegasnya.

Mendagri Tito juga mengingatkan agar daerah tidak menghambat investasi kecil dengan pungutan yang tidak perlu. Ia berujar, “Bangun ekosistem swasta yang sehat, terutama UMKM. Jangan dipalakin orang yang mau buka usaha. Baru mau buka warung atau minimarket, sudah dipalakin. Permudah izinnya, buat mereka nyaman, maka ekonomi daerah akan bergerak dengan sendirinya”.

Sebelum arahan Mendagri, Ketua Umum Apkasi sekaligus Bupati Lahat, Bursah Zarnubi, melaporkan hasil rumusan kebijakan strategis dari 416 kabupaten anggota Apkasi. Beberapa poin krusial meliputi optimalisasi Dana Desa untuk kemandirian pangan, hingga rekomendasi penataan ulang hubungan pusat-daerah melalui revisi UU Nomor 23 Tahun 2014.

Bursah juga menekankan pentingnya manajemen talenta ASN di daerah untuk mendukung efektivitas birokrasi. “Seluruh hasil rakernas akan disampaikan kepada Pemerintah melalui Menteri/Pimpinan lembaga terkait,” katanya sembari tak lupa, ia melaporkan bahwa Apkasi telah merampungkan dan meluncurkan buku “25 Praktik Terbaik Pemerintah Kabupaten” sebagai upaya menggelorakan semangat inovasi daerah meski di tengah situasi yang penuh tekanan.

Bursah juga memberikan apresiasi kepada Menteri Pertanian, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Menteri Sosial, Kementerian Pekerjaan Umum, Kepala BKN, Ketua Komisi II DPR RI, perwakilan Badan Pengelola Dana Perkebunan yang mengajak peran aktif kepala daerah anggota Apkasi dalam mendukung program-program BPDP seperti PSR (Peremajaan Sawit Rakyat), program beasiswa sawit, maupun promosi sawit serta narasumber kompeten lainnya yang hadir dan ikut memperkaya wawasan bagi kepala daerah di ajang rakernas Apkasi.

Usai Mendagri secara resmi menutup Rakernas, kegiatan dilanjutkan dengan peresmian Gedung Pusat Promosi Investasi Daerah (PPID) di Batam. Gedung hasil kolaborasi Apkasi dengan International Business Association (IBA) ini dirancang sebagai pusat informasi satu pintu bagi investor mancanegara yang ingin melihat potensi ekonomi di berbagai kabupaten di Indonesia.

Bursah Zarnubi menyatakan bahwa PPID adalah jendela bagi dunia luar untuk melihat kekayaan potensi investasi daerah tanpa harus mendatangi tiap daerah di tahap awal. Mendagri Tito Karnavian pun mengapresiasi langkah inovatif ini sebagai aksi nyata untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif. (YOKI)

Bagikan ke :