Apkasi Desak PP UU Desa Segera Terbit untuk Selamatkan Harmonisasi Perda di Daerah

6-November-2025, 20:46

Jakarta – Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) menegaskan bahwa lambatnya dukungan regulasi dari pemerintah pusat menjadi penghambat utama dalam harmonisasi Peraturan Daerah (Perda) tentang Tata Kelola Pemerintahan Desa di tingkat kabupaten.

Hal ini disampaikan oleh Dewan Pengurus Apkasi dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI, yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (5/11/2025).

Apkasi hadir untuk memberikan pandangan komprehensif mengenai berbagai tantangan yang dihadapi pemerintah kabupaten (Pemkab) sebagai fasilitator utama pembangunan di desa. Hadir dalam pertemuan tersebut antara lain Wakil Sekretaris Jenderal Apkasi Riza Herdavid (Bupati Bangka Selatan), Koordinator Wilayah Sumatera Utara Asri Ludin Tambunan (Bupati Deli Serdang), Koordinator Wilayah Banten Hj. Ratu Rachmatuzakiyah (Bupati Serang), serta Direktur Eksekutif Apkasi Sarman Simanjorang.

Wakil Sekjen Apkasi Riza Herdavid menyoroti lambannya tindak lanjut revisi Perda kabupaten pasca-rekomendasi DPD RI. Menurutnya, meski sebagian besar kabupaten telah memulai proses penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, proses tersebut kini terhenti.

“Progres harmonisasi Perda Desa terhambat karena belum terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) pelaksana dari UU Desa,” ujar Riza.
“Ketidakpastian ini membuat Pemda kesulitan merumuskan norma teknis, sehingga banyak draf Perda tertahan dan menimbulkan kekosongan hukum di lapangan,” tambahnya.

Selain regulasi yang belum jelas, Apkasi juga menyoroti tumpang tindih aturan teknis dari berbagai Kementerian/Lembaga (K/L) yang justru bertentangan dengan semangat penyederhanaan sebagaimana diamanatkan DPD RI. Kondisi ini, kata Apkasi, memperlambat kesiapan kabupaten dan desa dalam menjalankan tata kelola pemerintahan.

Di sisi lain, Apkasi juga menyoroti kerentanan fiskal pemerintah kabupaten dalam menjalankan fungsi pembinaan desa. Tantangan yang dihadapi antara lain lemahnya pengawasan, tingginya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), dan ketergantungan APBD pada transfer pusat.

“Struktur APBD kabupaten yang 70–80 persen bergantung pada transfer pusat menyisakan ruang yang sangat sempit bagi Pemda untuk program pembinaan dan pengawasan desa,” jelas Riza.

Apkasi juga mendesak DPD RI untuk meninjau ulang mekanisme penyaluran Dana Desa, yang saat ini disalurkan langsung dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Desa (RKDes). Pola tersebut, menurut Apkasi, justru memperlemah fungsi pengawasan teknis kabupaten sebagai pembina desa.

Koordinator Wilayah Apkasi Sumut Asri Ludin Tambunan menambahkan bahwa lebih dari 50% penganggaran desa masih bermasalah.

“Daerah perlu diberi kelonggaran dalam penggunaan Dana Desa untuk mengoptimalkan serapan dan mengurangi SiLPA yang menghambat akuntabilitas,” tegas Bupati Deli Serdang ini.

Sementara itu, Bupati Serang Hj. Ratu Rachmatuzakiyah mengangkat persoalan teknis lain yang dihadapi perangkat desa, yakni beban administrasi akibat banyaknya aplikasi digital dari berbagai kementerian.

“Saat ini perangkat desa harus menggunakan sekitar 24 aplikasi dari Kemendagri, Kemendes, Kemenkeu, hingga Kejaksaan. Ini sangat menyulitkan dan menyita waktu mereka dari tugas utama,” ujarnya.

Rekomendasi Apkasi: Percepatan Regulasi dan Reformulasi Anggaran

Menyikapi berbagai persoalan tersebut, Apkasi menyampaikan dua rekomendasi utama:
1. Percepatan Dukungan Regulatif
Mendesak Pemerintah Pusat segera menerbitkan PP Pelaksana UU Desa dan meminta DPD RI melakukan pengawasan ketat agar K/L tidak mengeluarkan regulasi teknis yang tumpang tindih.
2. Reformulasi Dukungan Anggaran
Mendorong fleksibilitas alokasi Dana Desa (10–20%) untuk kebutuhan lokal dan meninjau ulang mekanisme penyaluran melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) guna memulihkan fungsi verifikasi dan pengawasan kabupaten.

Apkasi menegaskan bahwa sinergi antara pusat, daerah, dan desa tidak boleh berhenti pada tataran wacana.

“Bersama DPD RI, kami siap memastikan rekomendasi ini tidak berhenti di atas kertas, tetapi menjadi kebijakan nyata yang memperkuat tata kelola desa di seluruh Indonesia,” tegas Riza Herdavid.

Selain Apkasi, DPD RI juga menghadirkan narasumber lain, yakni Dr. Sutoro Eko Yunanto (pakar pemerintahan desa), Surta Wijaya (Ketua Umum Apdesi), dan Asri Anas (Ketua Umum DPP Desa Bersatu).

(YOKI)

Bagikan ke :