PLTU Keban Agung Di Demo, Massa Sampaikan 3 Tuntutan Berikut..

26-June-2023, 22:46

Puluhan orang yang menamakan “Petisi Masyarakat OKU” mendatangi Kantor Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu, Senin (26/06/2023).

Massa menyampaikan tuntutannya terhadap PLTU Keban Agung karena dianggap tidak peduli akan penduduk setempat terutama perihal perekrutan tenaga kerja.

Koordinator aksi, Antoni Chaniago menyampaikan tuntutan. Tuntutan pertama yaitu meminta Pemda OKU dalam hal ini Pj. Bupati OKU melalui Disnaker OKU untuk segera memanggil pihak PLTU Keban Agung dan meminta agar membuka seluas-luasnya lapangan pekerjaan untuk warga lokal/pribumi sesuai dengan amanah UUD 1945 pasal 27 ayat 2dan Sila Kelima Pancasila. Kemudian tuntutan kedua, meminta pihak Pemda OKU mengkaji ulang terkait Amdal lingkungan PLTU dan pertambangan. Tuntutan ketiga, meminta Pj. Bupati OKU bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemberdayaan tenaga kerja lokal sesuai dengan Perda Tahun 2017.

Massa di terima oleh Assisten I Setda OKU Kadarisman, S.Ag di halaman kantor Bupati OKU yang kemudian dilakukan mediasi dengan perwakilan massa pengunjuk rasa dari Petisi Masyarakat OKU di lantai 2 Kantor Bupati OKU.

Dari pertemuan dan mediasi tersebut, Asisten 1 Setda OKU Kadarisman, S.Ag, M.Si meminta agar Kadisnaker OKU membuat surat ditujukan ke PLTU Keban Agung Semidang Aji dengan tujuan mengingatkan perusahaan tersebut untuk melaksanakan dan mengindahkan Perda.

Kadarisman juga meminta Kadisnaker OKU utk membuat surat yang isinya agar perusahaan tersebut juga mengutamakan perekrutan tenaga kerja lokal, “tenaga kerja lokal artinya yang dari desa di sekitar itu. Nah, itu dibuatkan surat, ditembuskan ke Kapolres”, kata Kadarisman.

Menurut Kadarisman surat tersebut adalah salah satu upaya untuk membantu merealisasikan tuntutan aksi massa. “Jadi nanti kami buat Surat Bupati khusus untuk perekrutan tenaga kerja supaya perusahaan PLTU Keban Agung berpedoman dan mengindahkan aturan-aturan yang ada”, ujar Kadarisman kembali.

Namun, tambah Kadarisman perusahaan tersebut bukan milik Pemda, sehingga Pemda OKU tidak punya hak paksa.

Menurut Kadarisman, jika nantinya setelah surat disampaikan dan pihak perusahaan tidak mengindahkan, maka nanti akan ada upaya lanjutan yang akan dilakukan Pemda OKU.

Menanggapi perihal Amdal, Kadarisman menyatakan perusahaan tersebut jangan sampai merugikan lingkungan dan masyarakat. “jika perusahaan ini tidak membawa keuntungan bagi masyarakat dan alam sekitarnya lebih baik ditutup saja. Jadi kita langsung berpihak kepada masyarakat”, ujarnya.

Lebih lanjut Kadarisman meminta Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten OKU untuk melakukan pengawasan Amdal perusahaan tersebut secara berkala. (Asmara Nian)

Bagikan ke :