PLT Bupati Ingatkan Warga, Patuhi Penghentian Tambang Elegal

11-November-2020, 07:08

Muara Enim, sriwijayaonline.com – Dalam rangka Mengantisipasi kerusakan lingkungan dan kembali terjadinya longsor di area penambangan batubara ilegal, PLT Bupati Muara Enim, H Juarsah SH menggelar rapat koordinasi bersama beberapa perwakilan beberapa warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Penambang Batubara (Asmara) Kabupaten Muara Enim di Ruang Rapat Serasan Sekundang, Kantor Bupati Muara Enim.

Turut hadir mendampingi, Kapolres Muara Enim, AKBP Donni Eka Syaputra, SH SIK MM dan Kasdim 0404 Muara Enim, Mayor Inf. Sugeng Purwadi. PLT Asiten 1 Emran. Selasa (10/11).

Dalam kegiatan ini warga diminta untuk mematuhi penghentian sementara aktivitas tambang guna mencegah terulangnya musibah beberapa waktu lalu, apalagi di musim penghujan saat ini sangat berisiko banjir dan tanah longsor.

Dihadapan warga, PLT Bupati menjelaskan bahwa pemerintah tidak menghentikan permanen kegiatan tambang yang dilakukan oleh warga, namun hanya menghentikan sementara hingga ada kajian dan keputusan lebih lanjut dari pemerintah pusat sesuai dengan prosedur maupun aturan yang berlaku.

Lebih lanjut H Juarsah menyampaikan bahwa pertambangan ataupun pengelolaan sumber daya mineral dan batubara (Minerba) sudah bukan lagi menjadi kewenangan pemerintah daerah, melainkan berada di pemerintah pusat, Undang-undang Nomor 03 tahun 2020.

Oleh karena itu menurutnya saat ini tidak ada cara lain, selain menunggu dan bersabar hingga ada keputusan. Apalagi beberapa waktu lalu Dirjen Minerba, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah meninjau langsung lokasi dan menyatakan segera menginvestigasi serta mengkaji lebih lanjut mengenai langkah yang akan diambil.

Menurut H Juarsah, penghentian ini tak lain sebagai upaya pemerintah melindungi warga agar tidak terjadi kecelakaan tambang dan kerusakan lingkungan.

Selain itu PLT Bupati menegaskan dirinya mengerti akan dilema yang terjadi di masyarakat karena kegiatan ini menjadi mata pencarian utama warga, namun jika menyangkut dengan risiko nyawa ataupun bencana yang lebih besar lagi, maka menurutnya tidak ada tawar-menawar lagi selain mengutamakan keselamatan. Plt. Bupati berharap pemerintah pusat akan segera memberikan solusi yang tepat terhadap permasalahan ini.

(Ali).

Bagikan ke :