Pj Bupati Lahat Lantik Ribuan ASN P3K 

4-April-2024, 22:05

LAHAT SRIWIJAYA ONLINE—–Bertempat di Gedung Olahraga (GOR) Bukit Tunjuk Kabupaten Lahat, telah dilaksanakan upacara pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan Pegawai Pemerintah Dengan Perkanjian Kerja (PPPK) sebanyak 1.432 Tenaga Kesehatan dan Guru menjadi ASN P3K.

Acara pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan Pegawai Pemerintah Dengan Perkanjian Kerja (PPPK) tersebut, dipusatlan di Gedung Olahraga (GOR) Bukit Tunjuk, pada Rabu (3/4/2024) yang dimulai sejak pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai.

Turut hadir dalam acara pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan Pengawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Pj Bupati Lahat Muhammad Farid S.STP, M.Si, Sekda Lahat Chandra SH, MM, OPD Lingkungan Pemkab Lahat, Kapolres Lahat, Dandim 0405/Lahat, Kajari Lahat, Ketua PN Lahat, ribuan PPPK yang diambil sumpah jabatan.

PJ Bupati Lahat M Farid mengatakan, setelah dilantik maka para ASN PPPK resmi tergabung menjadi abdi negara karenanya apa yang diatur dalam Undang-undang kepegawaian jangan pernah dilanggar dan bekerja sepenuh hati.

“Yang dilantik hari ini sebanyak 1.432 PPPK, tentu peserta PPPK juga memiliki keterikatan yang kuat untuk membangun dan mensejahterakan masyarakat Kabupaten Lahat,”ujarnya.

Dijelaskan nya, bagi ASN yang dilantik dari berbagai formasi, antara lain 207 dari formasi tenaga kesehatan umum, 870 orang tenaga kesehatan khusus, 22 orang teknis umum, 116 teknis khusus, dan 217 formasi guru.

“PPPK memiliki masa kerja selama lima tahun, serta akan ada evaluasi kerja dan evaluasi pemenuhan kewajiban kerja. Disamping itu, bagi PPPK tidak dapat pindah tugas dan dapat diberhentikan sewaktu-waktu saat masa kerja berakhir ataupun karena usia melampaui batas 58 tahun,”imbuhnya.

Sementara itu, kepala BKPSDM Aris Farhan,Sstp MSI menuturkan, bagi para ASN PPPK yang dilantik kiranya dapat langsung bekerja dan mengabdi kepada masyarakat dan negara. Apapun yang dilanggar sesuai perjanjian yang ada jangan dilakukan karena akan ada sanksi sesuai UU dan aturan yang berlaku.

“Bekerjalah dengan baik sebagai abdi negara, serta membantu Pemerintah daerah untuk memajukan pembangunan sesuai Visi Misi yang ada,” ujarnya. (Din)

Bagikan ke :