Rapat Bersama KemenPAN-RB, PLT Sekda Harapkan RSUD H M Rabain meraih WBK maupun WBBM

15-November-2020, 23:15

Muara Enim, sriwijayaonline.com – PLT Bupati Muara Enim H Juarsah SH melalui, PLT Sekretaris Daerah Kabupaten Muara Enim dr. Yan Riyadi, MARS laksanakan rapat evaluasi terkait pembangunan Zona Integritas (ZI) pada rumah sakit umum daerah dr. H. M. Rabain Kabupaten Muara Enim dengan Subbidang Pemantauan Program Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kemenpan RB, Hatni, yang juga selaku tim penilai nasional ZI. Acara tersebut dilakukan melalui Video Conferance bertempat di ruang rapat Bupati Muara Enim.

Diketahui, rapat tersebut dalam rangka Upaya pembangunan Zona Integritas (ZI) senantiasa terus dilakukan oleh seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Muara Enim, tak terkecuali juga sektor kesehatan yakni pada rumah sakit umum daerah dr. H M Rabain

Tampak mendampingi direktur RSUD HM Rabain dr Hendri Yanto beserta beberapa pejabat lain nya.

Acara tersebut diawali dengan paparan Desk Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Reformasi Birokrasi oleh Direktur RSUD H M Rabain Muara Enim dr Hendri Yanto, dalam keterangannya dirinya menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan evaluasi dari pembangunan zona integritas yang telah dilaksanakan di Kabupaten Muara Enim, khususnya unit kerja yang telah mencanangkan zona integritas bebas korupsi, di antaranya sejumlah puskesmas, rumah sakit umum daerah dan lain sebagainya.

Dirinya juga menjelaskan bahwa hal yang telah dilakukan RSUD Rabain dalam mewujudkan Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM) antara lain mengoptimalkan seluruh pokja ZI, melakukan pembaharuan yang mendukung kebijakan pelaksanaan ZI, melakukan review SOP secara berkala, meningkatkan kualitas monev ZI, melakukan survei kepuasan masyarakat, dan mengoptimalkan peran satuan pengawas internal (SPI).

Sementara itu Sekda Muara dr Yan Riyadi MARS, menjelaskan bahwa Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM merupakan role model pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Instansi Pemerintah, khususnya dalam penegakan integritas dan upaya menciptakan layanan yang berkualitas. tingginya tuntutan masyarakat akan terwujudnya birokrasi yang transparan, akuntabilitas, bebas dari korupsi dan Nepotisme (KKN) mengakibatkan reformasi birokrasi merupakan hal yang harus dilakukan oleh instansi Pemerintah.

“Reformasi birokrasi merupakan langkah awal untuk melakukan penataan sistem penyelenggaraan pemerintah yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional.

Saya berharap untuk bersama menjaga, mengawal dan merealisasikan program kerja kita bersama ini, Kerja keras dan kerja bersama ini diharapkan dapat menghantarkan RSUD H. M. Rabain Kabupaten Muara Enim meraih WBK maupun WBBM, “Ungkap dr Yan.

(Ali).

Bagikan ke :