56 WARGA BINAAN LAPAS LAHAT DIASIMILASI TERKAIT COVID-19

1-April-2020, 12:54

LAHAT – Kementerian Hukum dan HAM
Republik Indonesia menerbitkan Keputusan Menteri (Kepmen) terkait pembebasan narapidana dengan persyaratan tertentu untuk mengantisipasi penularan COVID-19.

Kepala lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lahat, Maliki menyebutkan tahap pertama hari ini ada 56 warga binaan Lapas Lahat yang dibebaskan bersyarat.

“Sekitar 56 warga binaan Lapas Lahat, bebas bersyarat” ujarnya kepada LLahat Online, Rabu (1/4/2020).

“Dasar hukumnya Keputusan tersebut tertuang dalam Kepmen Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui asimilasi dan integrasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19″ terang Maliki

Dalam Kepmen yang ditandatangani Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Senin (30/3/2020) kemarin, diterangkan sejumlah hal yang menjadi pertimbangan diterbitkannya kebijakan tersebut.

Salah satunya, lembaga pemasyarakatan, lembaga pembinaan khusus anak (LPKA), dan
rumah tahanan negara merupakan institusi tertutup yang memiliki tingkat hunian tinggi sehingga sangat rentan terhadap penyebaran dan penularan COVID-19.

Dengan telah ditetapkannya CVID-19 sebagai bencana nasional non-alam, Kemenkumhan menilai perlunya melakukan langkah cepat sebagai upaya penyelamatan terhadap tahanan dan warga binaan pemasyarakatan dengan cara pengeluaran dan pembebasan
melalui asimilasi dan integrasi.

Langkah asimilasi dan integrasi narapidana dan napi anak ini berlaku di semua lembaga pemasyarakatan, lembaga pembinaan khusus anak, dan rumah tahanan negara dari penyebaran COVID-19, sebagaimana tertulis dan kepmen tersebut.

Lebih lanjut Maliki, mengatakan “Ada sejumlah ketentuan dan syarat bagi
narapidana dan anak yang dibebaskan melalui asimilasi. Pertama, narapidana yang dua pertiga masa pidananva jatuh sampai dengan 31 Desember 2020, dan anak yang setengah
masa pidananya jatuh sampai dengan 31
Desember 2020″

Narapidana dan anak yang tidak terkait
dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, tidak sedang menjalani subsider dan bukan warga negara asing.

Selanjutnya, asimilasi dilaksanakan di rumah, serta surat keputusan asimilasi diterbitkan oleh kepala lapas, kepala LPKA, dan kepala Rutan.

Ketentuan bagi narapidana dan anak yang dibebaskan melalui integrasi (pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, dan cuti menjelang bebas), yakni narapidana yang telah menjalani
dua pertiga masa pidana, serta anak
telah menjalani setengah masa pidana. Usulan yang dilakukan melalui sistem database pemasyarakatan, serta surat keputusan integrasi diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

Untuk pembimbingan dan pengawasan
asimilasi dan integrasi dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan. Selain itu, laporan
pembimbingan dan pengawasan dilakukan secara daring.

Dalam kepmen itu juga disebutkan bahwa Kepala lapas, kepala LPKA, kepala rutan, dan kepala lapas menyampaikan laporan pelaksanaan pengeluaran dan pembebasan narapidana dan anak kepada Dirjen Pemasyarakatan melalui kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.

Dalam sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Lapas Lahat hari ini, sejumlah 56 warga binaan yang terdiri dari 53 Laki laki dan 3 orang Oerempuan ini, diberi pengarahan bahwa dalam bebas bersyarat ini, Warga Binaan tetap di awasi dan dibina oleh BAPAS Lahat, warga binaan tetap dimonitor setiap minggu sekali, tidak boleh mengulangi tindak pidana yang sama, melakukan pidana baru, tetap dirumah mengikuti protokol kesehatan Covid-19 dan yang terpenting jangan melarikan diri

“Jaga nama baik Lapas Lahat, syukuri anugerah dari imbas Corona ini, jangan ulangi perbuatan Pidana yang dapat mengembalikan saudara saudara ke Lapas ini” ujar Kalapas Lahat Maliki dalam sambutannya mengawali sidang TPP

Sidang TPP Lapas Lahat hari ini selain dihadiri oleh BAPAS LAHAT juga dihadiri oleh Pengurus LBH LAHAT

(IR22)

Bagikan ke :