Diduga Membangun Proyek Siluman, Aliansi Indonesia Laporkan PU Irigasi Perairan OKU Timur

26-May-2019, 21:38

Kerujon, Semendawai Suku III, OKU Timur – Pembangunan infrastruktur fisik era reformasi dan otonomi daerah saat ini, mensyaratkan semua elemen masyarakat yang ada untuk mengawasi langsung dan mengontrolnya, hal ini dibuat dengan harapan sebagai upaya pencegahan terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di segala bidang sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Proyek pembangunan infrastruktur fisik irigasi tersier sepanjang 800 meter, yang bertempat di desa Krujon Kecamatan Semendawai Suku III Kabupaten OKU Timur, merupakan salah satu contoh proyek pembangunan fisik yang dibiayai oleh negara, bersumber dari dana pemerintah melalui Dinas PU Pengairan Irigasi Kabupaten OKU Timur Sumsel. Pelaksana proyek, sebelum dan selama kegiatan pembangunan dilaksanakan wajib harus dipasang papan nama proyek.

Berdasarkan laporan dari masyarakat, dan hasil investigasi yang dihimpun oleh Tim Media KPK TIPIKOR di lapangan, Kamis (23/05/2019)

Diitemukan proyek pembangunan irigasi tersier tersebut, tidak memasang papan proyek informasi pengumuman, hal ini jelas pemborong pelaksana proyek (kontraktor), melanggar Undang-undang dan peraturan pemerintah, serta bisa dikategorikan sebagai proyek siluman asal jadi, lantaran peraturan itu merupakan satu bentuk pengawasan langsung masyarakat.

Untuk diketahui, dasar hukum Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.29/PRT/M/2006 tentang pedoman persyaratan teknis bangunan gedung (Permen PU 29/2006), Permen PU No.12/2014 tentang penyelenggaraan sistem drainase, Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 tahun 2010 dan Perpres Nomor 70 tahun 2012.

Peraturan regulasi ini mengatur setiap pekerjaan bangunan fisik yang dibiayai negara, wajib untuk memasang papan nama proyek. Papan nama tersebut diantaranya memuat jenis kegiatan, lokasi proyek, nomor kontrak, waktu pelaksanaan, pemborong atau pelaksana proyek (kontraktor), nilai jumlah dana dan sumber dana, volume, serta jangka waktu atau lama pengerjaan proyek.

Kemudian, beberapa orang warga yang merupakan buruh tukang pekerja proyek bangunan dan tidak mau disebut identitasnya, ketika dibincangi awak media, Kamis (23/05/2019), mengatakan bahwa dari awal dia mulai bekerja dibangunan tersebut, memang tidak ada dipasang papan nama proyek oleh pemborong ataupun kontraktornya.

“Dari awal memang tidak ada dipasang papan nama proyek irigasi tersier ini, yang saya dengar nama pemborongnya atas nama Bapak Supardi dari BK 9, namun buruh kerja menjelaskan tidak tau persis tempat, serta yang mana orangnya, dan yang sering datang lokasi hanya anak buahnya”

Melalui Media ini, perlu kami sampaikan dan melaporkan Kepada Yth. Bapak Bupati OKU Timur H.M Kholid Mawardi, S.Sos, M.Si, Wabup OKU Timur Fery Antoni, S.E, Kepala Dinas PU Pengairan OKU Timur, beserta pejabat pemerintah berwenang lainnya, kami berharap agar proyek bangunan irigasi tersier ini dilakukan pengawasan yang serius, pengawasan turun langsung ke lapangan, dan Jangan sampai bangunan tersebut dikerjakan asal-asalan belum seumur jagung sudah rusak terbengkalai, dan untuk pelaksana proyek, kontraktor pemborong yang nakal, agar kiranya diberikan sanksi dan diproses sesuai aturan hukum yang berlaku.

Sedikit ditambahkan oleh Kanda Budi Aliansi, kalau menurutnya itu adalah bangunan siluman yang tidak jelas, dan patut diduga pihak kontraktor mark up bangunan fisik untuk meraup keuntungan besar. Dengan kejadian ini kami dari Aliansi Indonesia mendukung TIPIKOR KPK dalam membongkar kasus ini, dan kita akan laporkan Kepala Dinas PU Perairan Irigasi OKU Timur dan Kontraktor kepada pihak yang berwajib. “Pungkasnya.

Sumber : TIPIKOR KPK / KB

Bagikan ke :