BPSK LUBUKLINGGAU TUTUP LAYANAN PENGADUAN, PMT LAPOR OMBUDSMAN

7-September-2018, 06:00

LUBUKLINGGAU- Terkait dilakukannya penghentian Pelayanan Laporan Pengaduan dan Penanganan Penyelesaian Perkara Sengketa Konsumen oleh BPSK Lubuklinggau terhitung tanggal 3 September 2018, kelompok masyarakat yang tergabung dalam Pemuda Mandala Trikora Kota Lubuklinggau akan melaporkannya ke Ombusman RI.

Kepada sriwijayaonline.com Jumat (7/9), Mirwan Batubara Ketua Pemuda Mandala Trikora Kota Lubuklinggau menyampaikan bahwa BPSK Kota Lubuklinggau merupakan tempat pengaduan konsumen paling banyak digunakan oleh masyarakat Kota Lubuklinggau, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Musi Rawas Utara dan Kabupaten Empat Lawang. Dalam perjalanannya BPSK Kota Lubuklinggau sejak terbentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 2012, sudah menyelsaikan 230
perkara. Baik diselesaikan secara rekonsiliasi, mediasi maupun arbitrase.

Terakhir informasi yang kami peroleh, karena tidak ada dana, BPSK Kota
Lubuklinggau mengambil sikap tidak mengundurkan diri sampai akhir masa jabatan. Namun, sejak 3 September 2018 sudah menutup layanan pengaduan dan penanganan penyelesaian sengketa konsumen, urai Mirwan.

Jelas kondisi ini menyebabkan masyarakat sebagai konsumen menjadi pihak yang dirugikan atas kondisi ini, untuk itu kami akan membuat laporan ke Ombusman.

Dalam laporan kami itu, pertama kami mendesak Komisi Ombudsman untuk melakukan pemeriksaan terhadap Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Cq. Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan terkait pengingkaran tanggung jawab 2 (dua) tahun penyelenggaran anggaran operasional BPSK Kota Lubuklinggau khususnya dan 5 BPSK yang ada di wilayah Sumatera Selatan.

Kedua, Mendesak Komisi Ombudsman untuk melakukan pemeriksaan terhadap Pemerintah Kota Lubuklinggau yang tidak melaksanakan kewajiban menjalankan surat nomor 319/Disdag/PKTN/VIII/2018
Tanggal 8 Agustus 2018 yang isinya meminta Pemerintah Kota Lubuklinggau Cq. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Lubuklinggau menyediakan anggaran operasional BPSK secra utuh selama 9 bulan.

Dan Ketiga, Mendesak Komisi Ombudsman melakukan pemeriksaan terhadap 9 anggota BPSK Kota Lubuklinggau dan 5 orang sekretariat terkait tidak adanya anggaran yang seharusnya mereka terima dan memeriksa mereka terkait keputusan penutupan laporan pengaduan konsumen dan penanganan penyelesaian perkara,Terang Mirwan.

Sebagai mana diberitakan sebelumnya, bahwa berdasarkan informasi yang di posting oleh akun FB Nurus Sulhi salah satu Komisioner BPSK Lubuklinggau, dikarenakan terkendala masalah anggaran maka terhitung tanggal 3 September 2018 BPSK Lubuklinggau menutup Pelayanan Laporan Pengaduan dan Penanganan Penyelesaian Perkara Sengketa Konsumen.
(SO-LLG 001)

Bagikan ke :