GEMPAS BK TINDAK TEGAS MONEY POLITIK DI KABUPATEN LAHAT-SUMSEL

28-June-2018, 13:34

JAKARTA – Sangat di sayangkan praktek Money Politik Pilkada serentak baru saja Usai yang sudah menzolimi paslon yang memang menginginkan Demokrasi yang bersih yang dilakukan oleh Cabup dan Cawabup lahat no urut 3, Cik Ujang-Hariyanto.

Namun jika kemurnian Demokrasi tercoreng oleh segala bentuk kecurangan, maka Hukum harus ditegakan menumpas kejahatan politik, Dalam Hal ini Kami Menyoroti, Pemilihan Bupati Lahat telah ditemukan berupa Video kecurangan politik bagi-bagi Uang kepada masyarakat.

Stetmen ini disuarakan langsung oleh para perwakilan masyarakat mengatas namakan
GERAKAN MAHASISWA PENUMPAS BIBIT KORUPTOR (GEMPAS BK) yang kini melakukan aksi Demo di Panwaslu Pusat untuk memintabHarusnya yang terbukti melakukan politik uang akan di DISKUALIFIKASI, meskipun dinyatakan menang pada saat pemungutan suara .

“Kami menyatakan tidak ada alasan untuk tidak memidanakan pelaku politik uang. “Aturannya sudah kuat dalam UU Pilkada. Bahkan yang dikenai sanksi tidak hanya pemberi, tetapi penerima juga,” tegasnya.
Berikut sanksi bagi pemberi dan penerima politik uang seperti yang diatur dalam UU 10/2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
UU Nomor 10 Tahun 2016
Pasal 187A

(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 Ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

(2) Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan
hukum menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).
KUHP
BAB V
Penyertaan dalam Tindak Pidana
Pasal 55
(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

(2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.
Pasal 149
(1) Barang siapa pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum, dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, menyuap seseorang supaya tidak memakai hak pilihnya atau supaya memakai hak itu menurut cara tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling lama empat ribu lima ratus rupiah.

(2) Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih, yang dengan menerima pemberian atau janji, mau disuap.

Orasi yang di sampaikan oleh Gempa BK meliputi :

GERAKAN MAHASISWA PENUMPAS BIBIT KORUPTOR (GEMPAS BK) Menyatakan Sikap :

1. BAWASLU RI segera Diskualifikasi Pasangan Calon Bupati Lahat Cik Ujang-Haryanto, Yang telah melakukan kejahatan Demokrasi Politik Uang

2. Pecat dan tangkap PANWASLU Kabupaten Lahat-Sumsel jika pembiaran politik uang itu terjadi

3. KPU Segera Lakukan Pemilihan Ulang, Yang Jujur dan Adil.

Jika tuntutan kami tidak didengar dan diabaikan maka kami akan melakukan Gelombang Gerakan Yang Lebih Besar”. Ucapnya.

Terpantau awak media,Saat berita ini dinaikan, Perwakilan Para pendemo di persilakan masuk untuk bernegosiasi. (ISMAIL).

Bagikan ke :