MEMASUKI HARI TENANG, PANWASLU TERTIBKAN APK PASLON

23-June-2018, 23:59

PAGARALAM, SO – Memasuki hari tenang menjelang pencoblosan, spanduk, baliho, dan alat peraga kampanye lain sudah tidak boleh lagi terpasang di seluruh tempat kecuali di posko induk.

Ketua Panwaslu Kota Pagaralam, Ihwan Nopri menegaskan semua tempat baik di jalan protokol, jalan kampung, pohon, tiang listrik dan lainnya sudah tidak boleh lagi terpasang.

“Semua tempat yang selama ini diperbolehkan, memasuki masa tenang ini tidak boleh lagi terpasang seluruh alat peraga kampanye,” ujarnya, Minggu (24/6).

Dikatakan Ihwan, untuk posko induk masih diperbolehkan itu pun dibatasi jumlahnya. Sementara posko kecamatan, keluarga, tim sukses sudah tidak boleh lagi terpasang.

“Panwaslu sudah menghubungi seluruh paslon dan mereka menyepakatinya. Hal itu juga termasuk yang dipasang di kendaraan,” terang Ihwan.

Selama masa tenang ini, Panwas akan menyisir lokasi-lokasi yang selama ini menjadi tempat pemasangan spanduk. Termasuk juga di perkampungan, panwas akan melibatkan seluruh PPL dan PTPS untuk mencermatinya.

“Untuk eksekusi dan penindakan kita dibantu Satpol PP yang memang punya wewenang melakukan penertiban. Selain itu pihak Polisi dan TNI juga mem-back up penuh,” imbuhnya.

Sementara itu, Sekretaris Pol PP Kota Pagaralam, Mastullah Muchlis mengatakan pihaknya siap melakukan penertiban APK dan melakukan penyisiran.
“Sudah tugas kami selaku penegak perda untuk melakukan penertiban,” cetusnya.

Meski turut dilibatkan, dikatakannya nantinya Satpol PP juga akan tetap mengikuti aturan yang ada.Sehingga tidak bisa secara serta merta menurunkan alat peraga kampanye secara langsung tanpa koordinasi.

“Apabila ditemukan misalnya dalam waktu tiga hari seusai regulasi Satpol PP akan dikoordinasikan. Mereka tidak bisa serta merta mencopot karena ada aturan yang menghilangkan atau merusak,” katanya.

Untuk itu ia menyampaikan, agar Satpol PP melakukan koordinasi terlebih dahulu kepada Panwaslu dan KPU dalam hal pencopotan alat peraga kampanye.

Mastullah menegaskan, Satpol PP baru bisa melakukan penertiban alat peraga kampanye setelah adanya koordinasi dan dikeluarkannya surat permintaan tersebut.

“Jadi tentu sifatnya membantu setelah dikoordinasikan baik secara lisan yang ditindaklanjuti dengan surat nanti permintaan. Baru Satpol PP dibantu dengan satlinmas akan melakukan penertiban alat peraga kampanye” pungkasnya. (SO/Lnpga)

Bagikan ke :